Pendidikan perempuan sebagai kunci ketahanan keluarga
Pendidikan perempuan anak adalah upaya sistematis untuk memberi kesempatan belajar yang setara bagi anak perempuan dan perempuan dewasa, sehingga mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan daya tawar yang cukup untuk memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas pengasuhan anak, dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Tanpa akses pendidikan setara, kemiskinan, perkawinan anak, dan ketidaksetaraan gender mudah berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya, sementara dengan pendidikan perempuan yang kuat, keluarga memiliki pondasi ekonomi, psikologis, dan sosial yang lebih stabil untuk menghadapi perubahan zaman.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, dengan tegas menempatkan pendidikan sebagai salah satu kunci memutus rantai kemiskinan. Pernyataan ini bukan slogan, melainkan pengakuan bahwa kemiskinan, pendidikan, dan kesetaraan gender saling berkaitan dan tidak bisa diurai satu per satu. Ketika akses pendidikan perempuan anak terhambat, risiko kemiskinan dan perkawinan anak meningkat tajam. Sebaliknya, ketika perempuan mendapat akses pendidikan setara dan kesempatan ekonomi yang adil, ketahanan keluarga menguat dan kualitas pengasuhan anak meningkat signifikan.
Pendidikan perempuan bukan sekadar tiket pekerjaan; ia adalah strategi pertahanan keluarga. Perempuan berpendidikan memiliki lebih banyak pilihan, mulai dari cara mengelola keuangan rumah tangga, merencanakan kehamilan, hingga menyaring informasi yang memengaruhi pola asuh. "Ketika perempuan memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang, mereka memiliki lebih banyak pilihan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan berkontribusi dalam pembangunan". Pernyataan ini seharusnya dibaca sebagai mandat kebijakan: negara yang serius pada ketahanan keluarga tidak boleh setengah hati pada pendidikan perempuan.
Strategi pemerintah: pendidikan perempuan untuk putus rantai kemiskinan
Mendorong akses pendidikan setara bagi perempuan bukan lagi pilihan moral, melainkan strategi ekonomi negara. Kementerian PPPA secara eksplisit menautkan pendidikan perempuan dengan upaya memutus rantai kemiskinan. Dalam situasi di mana kemiskinan kerap dipelihara oleh perkawinan anak, beban kerja domestik, dan pembatasan akses sekolah, fokus pada pendidikan perempuan adalah langkah paling logis sekaligus paling politis: ia menyasar akar, bukan hanya gejala.
Konsekuensi kebijakan ini jelas: pemerintah harus berani mengarusutamakan gender (PUG) dari hulu ke hilir – perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi – agar pembangunan menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil. Tanpa PUG, program pendidikan perempuan anak akan berhenti di brosur dan seminar. Pengarusutamaan berarti menanyakan, pada setiap kebijakan: siapa perempuan yang akan diuntungkan, siapa yang mungkin tertinggal, dan bagaimana anggaran menjamin akses pendidikan setara.
Pemerintah juga mengakui bahwa tidak ada satu instansi yang mampu menyelesaikan persoalan kompleks seperti pendidikan perempuan, kemiskinan, dan kekerasan sendiri. Pendekatan pentahelix yang digunakan Kementerian PPPA—menghubungkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media—adalah pengakuan bahwa strategi memutus rantai kemiskinan harus lintas sektor. Pertanyaannya: apakah kolaborasi ini akan berjalan sebagai kerja nyata, atau berhenti sebagai jargon? Jawabannya sangat ditentukan oleh keseriusan memasukkan indikator pendidikan perempuan dalam seluruh agenda pembangunan.
Ruang Bersama Indonesia: kolaborasi untuk perlindungan perempuan dan anak
Jika pendidikan perempuan adalah fondasi, maka ekosistem sosial yang melindungi perempuan dan anak adalah dinding pelindung rumah bernama keluarga. Di sinilah program Ruang Bersama Indonesia (RBI) mengambil peran sebagai wadah kerja bersama di tingkat masyarakat. Melalui pendekatan pentahelix, RBI menghubungkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat untuk menangani berbagai persoalan perempuan dan anak, termasuk kekerasan.
RBI pada dasarnya adalah pengakuan formal bahwa ketahanan keluarga tidak bisa dibebankan pada keluarga itu sendiri. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, misalnya, sering lahir dari kombinasi faktor: kemiskinan, ketidaktahuan, norma patriarkal, dan ketiadaan akses layanan. Tanpa ruang kolaboratif, kasus akan terus dianggap urusan domestik, bukan persoalan publik yang menuntut intervensi sistemik.
Perguruan tinggi dalam skema ini memegang peran strategis. Mereka tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga pengetahuan dan data yang menjadi dasar kebijakan. Riset membantu pemerintah memetakan persoalan, menentukan intervensi, menyusun rencana aksi, dan mengukur dampak program. "Dengan data dan bukti yang kuat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran". RBI, bila sungguh-sungguh mengakar hingga tingkat lokal, berpotensi menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan realitas desa—tempat banyak perempuan tinggal, bekerja, dan mengasuh tanpa suara.
Kepemimpinan perempuan: dari keluarga ke ruang publik
Pendidikan perempuan anak yang bermutu tidak boleh berhenti pada literasi dasar; ia harus membuka jalan pada kepemimpinan perempuan. Komisi yang membahas “Perempuan dan Kepemimpinan di Ruang Publik” dalam sebuah Konferensi Keluarga Asia Pasifik menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan adalah investasi langsung bagi kesejahteraan keluarga dan kemajuan masyarakat. Artinya, perempuan pemimpin tidak memutus hubungan dengan keluarga; mereka justru memperluas dampak pengasuhan ke ranah kebijakan.
Namun angka keterwakilan perempuan di ruang pengambilan keputusan masih memprihatinkan. Data IPU 2024 menunjukkan keterwakilan perempuan di parlemen kawasan baru 23%. Di sektor pendidikan sains dan teknologi, hanya 23% lulusan STEM di kawasan yang adalah perempuan. Ketimpangan ini bukan sekadar statistik; ia menjelaskan mengapa kebijakan publik kerap tidak ramah perempuan dan anak. Tanpa perempuan di meja pengambil keputusan, pengalaman perempuan tetap tidak terdengar.
Contoh positif datang dari Universitas Airlangga, yang menunjukkan komitmen terhadap kepemimpinan perempuan dengan 11 dari 16 dekan adalah perempuan. Ini bukan hanya kemenangan simbolik; kepemimpinan perempuan di kampus membuka ruang bagi kebijakan internal yang lebih sensitif gender sekaligus memberi teladan bagi mahasiswa. Namun, seperti diingatkan Prof. Siti Zuhro, keberhasilan kepemimpinan perempuan harus bergeser dari sekadar representasi kuantitatif menuju pengaruh substantif dan transformasi sistemik, serta mengubah orientasi kekuasaan dari mendominasi menjadi berkolaborasi.
Menuju ekosistem kepemimpinan perempuan yang menopang keluarga
Ketahanan keluarga tidak lahir dari ibu yang kuat sendirian. Ia lahir dari ekosistem yang mengakui dan mendukung kepemimpinan perempuan, baik di rumah maupun di ruang publik. Diskusi pada Konferensi Keluarga Asia Pasifik menyoroti bahwa perempuan berkontribusi di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik, sekaligus menjadi penggerak perubahan dan agen perdamaian di tingkat komunitas. Namun, hambatan budaya, beban ganda, dan struktur politik yang maskulin masih mengerem langkah mereka.
Solusi yang ditawarkan para narasumber jelas: penguatan kapasitas melalui pendidikan sepanjang hayat, literasi digital, keterampilan kepemimpinan, dan teknologi digital. Partai politik didorong menjadi “sekolah kepemimpinan” berbasis meritokrasi, sekaligus menyediakan ekosistem pendukung bagi policy leader perempuan. Karakter kepemimpinan yang empatik, inklusif, kolaboratif, dan responsif dilihat sebagai modal utama untuk menciptakan nilai publik.
Pada akhirnya, pendidikan perempuan anak, ketahanan keluarga, dan kepemimpinan perempuan adalah satu rangkaian, bukan tiga isu terpisah. Tanpa pendidikan, sulit melahirkan pemimpin perempuan; tanpa pemimpin perempuan, kebijakan pendidikan perempuan mudah dianaktirikan; tanpa keduanya, ketahanan keluarga rapuh. Pemerintah sudah memulai melalui PUG, RBI, dan dorongan pada kepemimpinan perempuan. Tantangan ke depan adalah menjaga agar semua inisiatif ini tidak berubah menjadi sekadar program, tetapi menjadi norma baru: perempuan berdaya, keluarga tangguh, masyarakat lebih adil bagi semua.
