Pengamanan yang berpijak pada kebutuhan nyata
Pengelolaan perbatasan adalah upaya menjaga kedaulatan sekaligus memastikan warga di wilayah terluar memperoleh layanan dan fasilitas yang membuat kehidupan sehari-hari layak. Karena itu, patroli dan kesiapan personel tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau sejumlah titik perbatasan pada 11–14 November 2026, dari Sebatik hingga Pulau Rondo dan Sabang. Rangkaian ini penting bukan semata karena pejabat pusat hadir di lapangan, melainkan karena agenda tersebut menyentuh persoalan batas, pos lintas, dan kebutuhan dasar. Arah kebijakannya tepat: kehadiran negara harus terlihat dalam perlindungan wilayah maupun pelayanan yang dirasakan masyarakat. Jika pembangunan berhenti pada fasilitas pertahanan, rasa memiliki warga terhadap wilayahnya berisiko tidak tumbuh sekuat yang diharapkan.
Dari Sekatung dan Pulau Laut, kesiapan perlu diuji
Pada Kamis, 12 November 2026, Maruli didampingi Bupati Natuna Cen Sui Lan meninjau Satgas Marinir Pengamanan Pulau Terluar di Pulau Sekatung Natuna. Ia memeriksa kesiapan prajurit serta sarana dan prasarana di pos, bagian dari evaluasi pengamanan pulau terluar. Peninjauan kemudian berlanjut ke Pulau Laut, pulau berpenghuni paling utara di Natuna. Di sana, rombongan memeriksa kesiapan Koramil dan Pos TNI AL, sekaligus Puskesmas dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan. Perpaduan titik pertahanan dan layanan publik ini seharusnya menjadi standar, bukan agenda sesekali. Pos yang siap penting untuk menjaga kedaulatan, tetapi akses kesehatan dan koordinasi pemerintahan juga menentukan apakah warga dapat bertahan dan membangun kehidupan di kawasan terdepan. Kunjungan akan bernilai jika temuan lapangan diterjemahkan menjadi perbaikan yang terukur.
Patok batas Sebatik dan PLBN tak boleh berhenti pada peninjauan
Di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Maruli meninjau Pos Pamtas Aji Kuning, patok batas Sebatik RI–Malaysia, kawasan PLBN, pelabuhan laut, Dermaga Sei Pancang, serta lokasi yang terdampak persoalan batas atau Outstanding Boundary Problems. Agenda ini menunjukkan bahwa perbatasan Indonesia Malaysia bukan hanya soal garis di peta: penetapan batas, pengamanan, dan kelancaran layanan lintas negara saling terkait. Maruli menyatakan, “Jelas sangat berhubungan antara bagaimana pertahanan suatu wilayah dengan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga jiwa-jiwa nasional dari masyarakat di daerah tersebut akan muncul dengan adanya perhatian dari pemerintah.” Pernyataan itu tepat, tetapi ukuran keberhasilannya kelak adalah penyelesaian masalah dan manfaat nyata bagi warga. Pemerintah menargetkan penanganan sejumlah persoalan mulai dieksekusi pada awal 2027, sementara koordinasi lintas kementerian diharapkan mempercepat operasionalisasi PLBN Sebatik. Infrastruktur perbatasan harus berfungsi, bukan sekadar tercatat dalam rencana.

Pulau Rondo dan Sabang menyoroti kebutuhan dasar
Pada 14 November, Maruli melaksanakan pengawasan dan evaluasi di Pulau Rondo dan Kota Sabang dengan fokus pada air bersih, listrik, akses internet, serta fasilitas pendukung personel pengamanan. Keterbatasan akses terhadap kebutuhan tersebut masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah; BNPPDT akan mengkaji kemungkinan pembangunan sumur bor untuk membantu mengatasi masalah air bersih. Fokus ini memperluas arti infrastruktur perbatasan: bukan hanya pos dan jalur mobilitas, tetapi juga sarana yang menopang kehidupan warga dan tugas personel. Program Bangun Beranda Negeri dapat menjadi jalur untuk menyusun prioritas, tetapi hasilnya perlu mengikuti kebutuhan tiap lokasi. Rangkaian kunjungan dari Sekatung hingga Sabang memberi gambaran bahwa keamanan dan kesejahteraan bukan dua agenda yang bersaing. Kesimpulannya jelas: menjaga wilayah terdepan berarti memastikan batas aman sekaligus membuat layanan dasar hadir dan dapat diandalkan.






