Seremoni besar, hak dasar yang belum beres
Protes sopir truk adalah penolakan pekerja angkutan untuk menjalankan kendaraan ketika upah atau biaya operasional yang menjadi hak mereka belum dibayarkan. Di Majalengka, persoalan ini mencuat pada Minggu, 8 November 2026, saat peluncuran 2,4 juta genteng Jatiwangi untuk proyek perumahan nasional berlangsung di Lapangan Pasar Lama. Ratusan sopir melambaikan tangan dan menyilangkan tangan sebagai tanda menolak berangkat. Adegan itu mengubah acara yang dirancang sebagai perayaan industri lokal menjadi ujian paling nyata atas cara proyek publik memperlakukan pekerjanya. Menurut sopir Opik, belum separuh pengemudi yang hadir menerima bayaran. Angka tersebut memperlihatkan bahwa masalahnya bukan keluhan kecil yang bisa disisihkan demi seremoni: distribusi sebesar apa pun kehilangan dasar jika orang yang mengangkut barang belum memperoleh kepastian hak.
Target rekor tak boleh mengalahkan kesiapan kerja
Skalanya memang besar: sekitar 600 truk direncanakan mengangkut 2,4 juta genteng Majalengka ke puluhan kabupaten dan kota, dengan kegiatan yang menargetkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia. Pengiriman itu melibatkan produksi perajin setempat dan diarahkan untuk mendukung proyek rumah subsidi. Namun, angka armada dan genteng tidak seharusnya menjadi ukuran tunggal keberhasilan. Sebagian sopir mengaku telah menginap di lapangan, memakai uang pribadi untuk konsumsi, dan belum memperoleh dana bahan bakar. Ketika banyak kendaraan belum siap secara operasional, penundaan bukan gangguan yang patut ditutup-tutupi; itu tanda bahwa persiapan logistik dan pembayaran berjalan tidak seirama. Rekor hanya bermakna jika distribusi berlangsung dengan kesepakatan yang jelas dan pekerja tidak diminta menanggung biaya pelaksanaan dari kantong sendiri.
Pembayaran berbeda-beda, tanggung jawab harus terang
Keluhan para pengemudi menunjukkan pembayaran sopir truk belum tuntas secara merata. Yusuf, perwakilan sopir dari Sumedang yang membawa 14 unit, menyatakan baru tujuh sopir dalam kelompoknya yang telah dibayar; Udin mengatakan baru tiga dari tujuh truk yang ia bawa memperoleh pembayaran. Besaran upah disesuaikan dengan jarak dan lokasi pengiriman, sehingga pencatatan serta konfirmasi jumlahnya semestinya dilakukan sebelum armada dikumpulkan. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suyatman menyebut ada persoalan koreksi harga di koperasi dan mengatakan akan memeriksanya. Penjelasan itu belum menjawab siapa yang bertanggung jawab menuntaskan pembayaran, kapan kekurangan diselesaikan, dan bagaimana biaya BBM dipenuhi. Tanpa jawaban tertulis yang dapat diperiksa, sopir tetap berada dalam ketidakpastian, sementara penyelenggara berisiko mengulang masalah yang sama pada tahap pengiriman berikutnya.
Jangan berangkat sebelum hak dipastikan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta sopir dan kernet tidak berangkat jika belum dibayar atau merasa bayaran mereka kurang. Ia juga meminta agar persoalan peluncuran diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan; Sekretaris Daerah Jawa Barat menyatakan akan memeriksa masalah pembayaran yang dikaitkan dengan koperasi. Sikap untuk menahan keberangkatan sampai hak dipenuhi adalah langkah yang tepat, tetapi tindak lanjut harus lebih dari instruksi di atas panggung. Panitia dan pihak penyalur perlu mengumumkan daftar pembayaran yang sudah dan belum selesai, menjelaskan koreksi biaya, serta memastikan dana operasional tersedia sebelum truk dijadwalkan berangkat. Pesanan genteng Majalengka diharapkan naik dari 2,4 juta unit pada 2026 menjadi sedikitnya 4 juta unit pada 2027. Ambisi itu layak didukung hanya jika tata kelola pembayarannya ikut dibenahi. Kesimpulannya jelas: keberhasilan genteng Jatiwangi bukan semata jumlah yang dikirim atau rekor yang dicapai, melainkan juga apakah para sopir dibayar tepat dan transparan.
