Penyelundupan Solar Subsidi Bukan Kasus Sepele
Penyelundupan solar subsidi adalah praktik terorganisasi yang memindahkan bahan bakar bersubsidi dari jalur distribusi resmi ke pasar gelap melalui pengumpulan di SPBU, penimbunan di gudang, dan penjualan kembali dengan harga lebih tinggi kepada pihak yang tidak berhak, sehingga merugikan keuangan negara dan memicu kelangkaan bagi pengguna sah. Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran kecil di level sopir atau pengecer; rangkaian pengungkapan kasus di berbagai daerah menunjukkan adanya jaringan BBM ilegal yang bekerja sistematis, memanfaatkan celah pengawasan dan disparitas harga antara solar subsidi dan non-subsidi. Ketika antrean mengular di SPBU, sebagian solar ternyata sudah “disedot” mafia bahan bakar yang menjadikan pencurian subsidi energi sebagai bisnis rutin. Negara rugi, publik marah, tetapi jaringan ini tetap berputar selama aktor utamanya belum tersentuh.
Modus Operandi: Dari Truk Tangki hingga Gudang Perkebunan
Pengungkapan di Aceh memperlihatkan bagaimana sopir truk tangki menjadi ujung tombak jaringan penyelundupan solar subsidi. Seorang sopir berinisial MHA ditangkap saat mengangkut 5.000 liter biosolar bersubsidi menggunakan truk tangki Hino, dengan dokumen kendaraan atas nama sebuah perusahaan angkutan. BBM itu diduga dikumpulkan dari sejumlah SPBU di Aceh Besar memakai kendaraan pelangsir, lalu disimpan di gudang sebelum dikirim ke pembeli lain. Modus serupa, meski dalam skala berbeda, terlihat di Kepahiang, Bengkulu: AF kedapatan menimbun sekitar 5.346 liter solar di sebuah pondok perkebunan, yang ia kumpulkan sejak awal Oktober dengan membeli secara eceran memakai jeriken 35 liter seharga Rp350.000–Rp380.000 per jeriken. Ia berencana menjual kembali solar itu dengan harga Rp13.500 hingga Rp14.000 per liter. Angka-angka ini menunjukkan bisnis yang jelas terencana, bukan sekadar “iseng” mencari selisih kecil.
Oknum Pers, Birokrat Bayangan, dan Mafia Bahan Bakar
Jaringan BBM ilegal tidak mungkin bertahan lama tanpa tameng sosial dan politik. Di satu wilayah, dugaan penyelewengan Bio Solar subsidi menggunakan kapal SPOB Bunga Armada 01 disebut melibatkan penyalahgunaan profesi pers sebagai pelindung aktivitas bongkar muat yang diduga tak berizin. Seorang pengelola media berinisial FL bahkan diduga menawarkan “uang pengkondisian” Rp250.000 per bulan agar berita penimbunan diturunkan, sambil mengklaim telah mengkondisikan puluhan media lain. Penelusuran juga menemukan dugaan keterlibatan FL dalam bisnis BBM itu sendiri, termasuk pola pengisian galon dan tangki modifikasi di sebuah SPBU. Di sisi lain, legislator daerah menegaskan bahwa penegakan hukum harus menyasar seluruh rantai kejahatan distribusi, termasuk jika ada oknum aparat penegak hukum yang terlibat. Pernyataan ini mengakui secara tersirat bahwa mafia bahan bakar sering beroperasi dengan restu atau minimal pembiaran dari “birokrat bayangan” di balik sistem distribusi.
Dampak Nyata bagi Publik: Antrean Panjang dan Subsidi Bocor
Dampak paling kasat mata dari pencurian subsidi energi adalah antrean panjang di SPBU dan kelangkaan solar bagi pengguna sah. Di satu provinsi, alokasi pasokan BBM bersubsidi dinyatakan cukup, namun masyarakat tetap harus mengantre panjang untuk mendapatkan Bio Solar. “Kalau pasokan dinyatakan cukup, tetapi masyarakat tetap harus mengantre panjang, tentu ada yang tidak beres,” tegas seorang anggota DPRD yang meminta penelusuran praktik penimbunan dan permainan distribusi yang merugikan masyarakat luas. Ketika 5.000 liter biosolar bersubsidi dialihkan ke gudang gelap di Aceh atau 5.346 liter solar disimpan di pondok kebun untuk dijual lebih mahal di Bengkulu, subsidi yang seharusnya meringankan beban nelayan, petani, dan sopir angkutan umum malah berubah menjadi keuntungan pribadi. Publik membayar dua kali: lewat pajak untuk subsidi, dan lewat harga lebih tinggi di pasar gelap.
Penegakan Hukum: Menyentuh Akar atau Hanya Ujung Rantai?
Penindakan polisi terhadap gudang BBM ilegal di Kampar dan dugaan penyelewengan Bio Solar di Kandis menunjukkan keseriusan awal membongkar jaringan BBM ilegal. Di Aceh, MHA dan barang bukti truk tangki berisi 5.000 liter biosolar sudah diamankan untuk penyidikan lanjutan. Di Kepahiang, AF terancam pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar atas penimbunan 5.346 liter solar. Namun pertanyaannya: apakah penegakan hukum berhenti pada sopir, pemilik pondok, dan operator lapangan, atau berlanjut ke pemasok hulu dan pelindung di balik layar? Legislator daerah menuntut pengembangan penyidikan sampai seluruh rantai kejahatan distribusi minyak mentah maupun olahan terbongkar. Koordinasi antara aparat penegak hukum, otoritas migas, dan pemerintah daerah disebut perlu untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran. Tanpa itu, setiap penggerebekan hanya memotong ranting, sementara akar mafia bahan bakar tetap kokoh.
