Akses Pendidikan Siswa: Ditentukan oleh Jalan, Sungai, dan Keberpihakan
Akses pendidikan siswa adalah kemampuan anak untuk hadir di sekolah dan mengikuti proses belajar secara teratur tanpa terhalang hambatan geografis sekolah, kemiskinan, atau kurangnya dukungan fasilitas, dan dalam praktiknya ditentukan bukan hanya oleh kemauan pribadi, tetapi juga oleh kualitas infrastruktur, program bantuan siswa, dan keberpihakan nyata dari negara maupun dunia usaha. Di atas kertas, semua anak berhak bersekolah; di lapangan, hak itu sering berhenti di tepian sungai, jalan berlumpur, atau sepatu robek. Dua kisah dari pesisir dan daerah terpencil menunjukkan bahwa untuk sebagian siswa SD, berangkat sekolah bukan rutinitas ringan, melainkan perjuangan harian yang menegaskan betapa rapuhnya komitmen kita terhadap pendidikan dasar yang seharusnya paling mudah diakses.
Ini bukan soal cerita haru semata, melainkan cermin kebijakan: ketika anak harus menyeberangi sungai satu kilometer dan berjalan 6,5 kilometer demi duduk di bangku sekolah, jelas ada yang salah pada prioritas pembangunan. Di sisi lain, ketika sebuah sepeda mengubah perjalanan seorang siswa pesisir dari berjalan kaki di genangan rob menjadi kayuhan yang lebih aman, kita melihat betapa kecilnya intervensi yang dibutuhkan untuk mengubah masa depan. Pertanyaannya: apakah sistem berani menjadikan akses fisik sebagai fokus utama, bukan tambahan kosmetik?
Asdar: Menyeberangi Sungai, Menantang Jalan Terbengkalai
Di Desa Fondrako Raya, seorang remaja bernama Asdar mengajarkan bahwa akses pendidikan siswa bisa berarti bertaruh keselamatan. Setiap hari ia harus menyeberangi sungai sepanjang satu kilometer dan berjalan kaki 6,5 kilometer untuk tiba di sekolah di Desa Afore karena dusunnya tak memiliki sekolah sama sekali. Ia berangkat dari Dusun 3 sebelum matahari terbit; pukul enam pagi sudah melangkah, padahal kelas baru dimulai pukul delapan. Itu bukan pilihan romantis, tetapi konsekuensi dari jalan darat yang pernah dibangun lalu dibiarkan terbengkalai dan ditelan semak belukar.
Ada ironi pahit di sini: sekolahnya menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) tiap Senin hingga Jumat, namun Asdar menilai, "Lebih baik ada perbaikan jalan alternatif, karena itu lebih penting daripada MBG". Kutipan ini seharusnya mengguncang pengambil kebijakan. Apa gunanya nutrisi di sekolah jika anak harus menunggu dua jam saat sungai banjir dan kadang basah kuyup hanya untuk tiba di kelas? Program bantuan siswa yang berfokus pada isi piring dan bukan pada jalan menuju sekolah gagal memahami logika sederhana: hak belajar berawal dari kemampuan fisik untuk hadir. Tanpa perbaikan infrastruktur, keberanian Asdar dan teman-temannya yang mengganti seragam di sekolah agar tak basah hanyalah penambal sementara untuk sistem yang abai.
Mahesa: Sepatu Tua, Kawasan Rob, dan Sepeda dari Program CSR
Di pesisir Semarang, Mahesa, siswa kelas 6 SD Barunawati, menghadapi hambatan geografis sekolah yang berbeda: rob yang rutin menggenangi kawasan yang ia lewati untuk berangkat sekolah. Berjalan kaki melewati genangan air pasang laut telah menjadi bagian dari kesehariannya. Sepatu yang ia pakai sudah setahun menemaninya dan mulai rusak karena terus dipakai untuk bersekolah. Namun, di sekolah ia dikenal ceria, lincah, dan antusias bertanya ketika tidak paham. Di balik kesederhanaan jajannya yang hanya dua ribu rupiah per hari, tersimpan keinginan yang sangat praktis: punya sepeda sendiri agar akses pendidikan siswa baginya tidak berarti menempuh perjalanan panjang dengan kaki basah dan sepatu usang.
Di sinilah program bantuan siswa dari dunia usaha menunjukkan sisi paling efektifnya. Melalui dukungan BRI Peduli, Mahesa menerima sebuah sepeda untuk menunjang perjalanan hariannya menuju sekolah. Selain sepeda, murid-murid lain mendapat buku, tas, alat tulis, dan sepatu; guru dan penjaga sekolah menerima paket sembako. Saat mengetahui dirinya mendapatkan sepeda, Mahesa mengaku kaget dan bangga karena keinginan lamanya akhirnya terwujud. Sepeda itu bukan sekadar alat transportasi, tetapi simbol bahwa akses pendidikan tidak hanya urusan bangunan kelas, melainkan bagaimana anak sampai ke sana. Program CSR seperti ini menggambarkan bahwa bantuan praktis—transportasi yang layak, perlengkapan sekolah—langsung mengurangi hambatan fisik dan ekonomi, bukannya berhenti pada seremoni.
Antara Program Sosial dan Kewajiban Negara: Siapa Menjamin Akses?
Kisah Asdar dan Mahesa mengungkap ketegangan yang jarang diakui: akses pendidikan siswa di daerah rentan banyak bergantung pada inisiatif sosial, bukan pada kewajiban negara. Di satu titik, program Makan Bergizi Gratis hadir di sekolah Asdar; di titik lain, program CSR BRI Peduli memberi sepeda, buku, tas, alat tulis, sepatu, serta sembako bagi komunitas di SD Barunawati. Dua jenis intervensi ini penting, tetapi keduanya menutupi luka yang sama: minimnya jaminan struktural agar anak tak harus berjuang sendirian melawan sungai, jalan terbengkalai, dan kawasan rob.
Jika kita jujur, program bantuan siswa sering bergerak di ranah gejala, bukan akar masalah. Memberi makanan bergizi tanpa memperbaiki jalan menuju sekolah adalah contoh klasik kebijakan yang memoles ujung, bukan fondasi. Memberi sepeda kepada satu siswa pesisir memang mengubah hidupnya, namun rob yang menenggelamkan akses banyak siswa lain tetap ada. Tanpa pembangunan infrastruktur dasar—jalan layak, jembatan aman, sistem drainase memadai—kita sekadar mengandalkan ketangguhan individu dan kemurahan hati korporasi. Itu bukan sistem pendidikan; itu lotre nasib.
Kesimpulan: Mengakui Perjuangan, Mengubah Prioritas
Asdar yang menyeberangi sungai setiap hari dan Mahesa yang kini mengayuh sepeda melalui kawasan rob bukanlah tokoh heroik yang patut kita puja; mereka adalah pengingat bahwa pendidikan dasar masih memerlukan keberanian fisik dan ketahanan ekonomi di banyak sudut negeri. Hambatan geografis sekolah tak seharusnya menjadi bagian dari syarat tak tertulis untuk bisa belajar. Ketika anak harus berangkat pukul enam pagi demi tiba di kelas pukul delapan, atau bertahan dengan sepatu satu tahun yang mulai rusak karena terus dipakai ke sekolah, berarti sistem telah meminta terlalu banyak dari mereka dan terlalu sedikit dari diri sendiri.
Dukungan CSR yang memberi sepeda, perlengkapan sekolah, dan sembako terbukti membantu akses pendidikan siswa secara nyata, sama halnya dengan program makan bergizi yang memperkuat daya belajar. Namun, keduanya tak boleh dijadikan alibi untuk menunda perbaikan jalan, jembatan, dan akses transportasi. Jika kita sungguh memihak pada anak, prioritas harus bergeser: dari program yang mudah difoto ke investasi yang membuat tidak ada lagi siswa SD yang harus menyeberangi sungai atau menyusuri rob demi hak belajar. Mengakui perjuangan mereka adalah langkah pertama; langkah berikutnya adalah memastikan generasi setelah Asdar dan Mahesa tak perlu berjuang sekeras mereka hanya untuk duduk di bangku sekolah.
