Pemerataan perlu lebih dari sekadar gedung
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang dirancang untuk membuka akses belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui sekolah berjenjang dan dukungan yang disiapkan pemerintah. Karena itu, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah gedung yang dibangun: lokasi, ketersediaan lahan sekolah, dan cara menemukan calon murid sama pentingnya. Sejumlah daerah mulai menyiapkan unsur-unsur tersebut dengan kesiapan yang berbeda. Di Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memulai pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Tadulako Nambaso di Jalan Soekarno Hatta sebagai upaya memperluas akses pendidikan. Namanya, Nambaso, berarti “Anak Miskin Bisa Sekolah”—sebuah cita-cita yang hanya akan terwujud bila anak yang paling membutuhkan benar-benar dapat menjangkaunya. Sekolah itu dirancang menampung 1.000 hingga 2.500 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Skala tersebut menjanjikan, tetapi pembangunan harus diikuti kesiapan operasional dan jangkauan yang adil.
Banyumas menyiapkan sistem, Kudus menunggu lahan
Perbedaan paling nyata antardaerah terlihat pada kesiapan lahan dan pengelolaan. Banyumas telah membentuk tim teknis dengan enam subsatgas yang mencakup sarana-prasarana, guru, rekrutmen siswa, kurikulum, anggaran, dan komunikasi publik. Pemkab juga menghibahkan 67.506 meter persegi—sekitar 6,7 hektare—kepada Kementerian Sosial untuk mendukung sekolah permanen. Ini pendekatan yang lebih menyeluruh: lahan disertai rencana tentang siapa yang mengajar dan bagaimana sekolah dijalankan. Pada tahun ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Banyumas melayani 340 siswa SD, SMP, dan SMA. Siswa juga mengikuti kegiatan sains, olahraga, keagamaan, lingkungan, dan keterampilan vokasional. Kunjungan Komisi VIII DPR RI pada 12 November 2026 menjadi bagian dari pengawasan program bagi anak-anak dari keluarga dalam kelompok ekonomi paling rentan; masukan kunjungan diharapkan menjadi bahan evaluasi. Kudus menghadapi hambatan yang lebih mendasar. Daerah itu mengajukan lahan sekitar tiga hektare, padahal kebutuhan minimal yang disebutkan mencapai enam hektare, dan masih menunggu arahan pemerintah pusat. Tanpa solusi atas kesenjangan lahan ini, kesiapan dokumen saja belum cukup untuk memastikan pembangunan.
Rekrutmen harus menjangkau anak yang luput
Ketersediaan sekolah tidak otomatis membuat akses pendidikan setara jika proses penerimaan lebih mudah dijangkau keluarga yang sudah terbiasa mengurus administrasi. Batang memilih jalur jemput bola: Pemkab memastikan rekrutmen siswa tidak memakai pendaftaran umum, melainkan berdasarkan temuan petugas dan usulan masyarakat. Verifikasi akan memanfaatkan laporan petugas lapangan, masukan tokoh masyarakat, serta rekomendasi kepala desa. Pendekatan tersebut dapat membantu menemukan anak yang selama ini luput dari sekolah, tetapi perlu dijalankan secara terbuka dan cermat agar penentuan sasaran tidak bergantung pada usulan yang tidak lengkap. Pemkab Batang menargetkan 270 siswa pada tahap awal, masing-masing 90 siswa untuk SD, SMP, dan SMA. Kegiatan belajar ditargetkan mulai tahun depan, setelah pembangunan dan persiapan selesai. Bagi keluarga sasaran, rekrutmen siswa berbasis temuan lapangan berarti tidak perlu menunggu pengumuman pendaftaran umum—namun informasi dan verifikasi tetap harus menjangkau setiap desa. Ketepatan seleksi sama pentingnya dengan bangunan: satu menentukan siapa yang masuk, sedangkan yang lain menentukan apakah sekolah dapat beroperasi.

Kesimpulan: ukur kesiapan dari jangkauan nyata
Palu menunjukkan pembangunan fisik mulai berjalan; Banyumas memperlihatkan nilai perencanaan teknis yang disertai hibah lahan; Kudus mengingatkan bahwa kekurangan tanah dapat menghentikan rencana sebelum sekolah berdiri. Batang, sementara itu, menempatkan ketepatan sasaran sebagai bagian dari akses, bukan urusan administrasi belaka. Keberhasilan Sekolah Rakyat seharusnya dinilai dari apakah anak yang paling membutuhkan benar-benar teridentifikasi, memperoleh tempat, dan dapat mengikuti pembelajaran—bukan hanya dari peletakan batu pertama atau luas lahan yang diumumkan. Langkah berikutnya bagi pemerintah daerah dan pusat ialah menyelesaikan hambatan lahan, memastikan dukungan operasional, dan menjaga rekrutmen tetap akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa tiga hal itu, pemerataan akses pendidikan akan tetap menjadi janji yang belum sampai ke ruang kelas.






