Rapat strategis tertunda karena gubernur absen
Rapat koordinasi antara DPR dan pemerintah daerah adalah forum untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan dukungan kebijakan pusat, sehingga kehadiran pengambil keputusan daerah menentukan bobot pembahasannya. Di Palembang, Komisi VII DPR menunda rapat dengan Pemprov Sumsel pada Jumat, 6 November, setelah Gubernur Sumatera Selatan tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Pemprov Sumsel diwakili Sekretaris Daerah Edward Chandra, sementara gubernur disebut sedang menjalankan agenda Safari Jumat bersama masyarakat. Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga menilai forum itu terlalu strategis untuk diteruskan tanpa kepala daerah. Keputusan menunda dapat dipahami: rapat yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga mitra berisiko kehilangan daya dorong jika pihak yang memimpin pemerintahan daerah tidak hadir. Namun, penundaan juga menegaskan rapuhnya koordinasi ketika agenda kebijakan bergantung pada kehadiran satu pejabat.
Angka KUR menuntut perhatian lebih dari sekadar rapat
Di balik rapat DPR Sumsel yang tertunda, persoalan yang tak boleh ikut tertunda ialah rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Realisasi KUR Sumatera Selatan tercatat 2,5 persen atau Rp 7 triliun dari total penyaluran KUR nasional; secara nasional, penyalurannya mencapai Rp 277 triliun dari alokasi Rp 300 triliun. Lamhot Sinaga menyebut serapan Sumsel jauh di bawah provinsi lain yang rata-rata berada pada kisaran 10–20 persen.
Angka itu layak dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar perbandingan antardaerah. Menurut Lamhot, daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional justru membutuhkan dukungan pembiayaan lebih besar, terlebih KUR mendapat subsidi bunga pemerintah. Jika akses atau penyaluran tersendat, manfaat kebijakan pembiayaan tidak sampai secara optimal kepada pelaku usaha yang dituju. Karena itu, pembahasan KUR semestinya menjadi agenda substantif yang ditindaklanjuti, bukan tenggelam dalam polemik tentang siapa yang hadir.
Dampaknya terasa pada UMKM dan agenda pembangunan
KUR bukan angka administratif belaka. Pembiayaan bagi UMKM berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha mendapatkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha, sementara sektor ini berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Dengan serapan Sumsel yang baru 2,5 persen, pertanyaan pentingnya ialah apakah fasilitas pembiayaan benar-benar menjangkau usaha yang membutuhkan dan apa hambatan penyalurannya.
Agenda Komisi VII DPR juga mencakup evaluasi pariwisata, pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif, penguatan perindustrian, serta rencana Pelabuhan Tanjung Carat. Seluruhnya berkaitan dengan peluang ekonomi dan lapangan kerja daerah. Penundaan membuat pembahasan lintas sektor itu belum berlangsung sesuai rencana; lebih dari itu, kesempatan untuk menguji hambatan program bersama pemerintah pusat dan daerah ikut terlewat. Kritik terhadap absennya gubernur patut dicatat, tetapi ukuran keberhasilan berikutnya haruslah solusi konkret atas persoalan yang sudah terungkap.
Koordinasi harus menghasilkan langkah nyata
Penundaan rapat dapat diterima bila dimaksudkan agar pembahasan strategis dihadiri pihak yang berwenang mengambil keputusan. Namun, absennya gubernur tidak boleh mengalihkan perhatian dari sinyal ekonomi yang lebih mendesak: penyaluran KUR Sumsel tertinggal jauh dari kisaran yang disebut tercapai di provinsi lain. Bagi UMKM dan pekerja, nilai sebuah forum bukan terletak pada daftar pejabat yang hadir, melainkan pada apakah hambatan pembiayaan dibuka dan ditangani.
Kesimpulannya, rapat DPR Sumsel yang ditunda memperlihatkan dua persoalan sekaligus: koordinasi pemerintahan yang tidak berjalan sesuai rencana dan serapan KUR yang perlu menjadi perhatian serius. Komisi VII DPR dan Pemprov Sumsel perlu menempatkan capaian 2,5 persen sebagai bahan evaluasi utama. Tanpa pembahasan yang berorientasi pada akses usaha dan dampak bagi masyarakat, penundaan hanya akan menambah jeda, bukan mendekatkan Sumsel pada pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.






