Anak muda terdampak, bukan sekadar tertuduh
Pendidikan kebangsaan adalah proses menumbuhkan pengetahuan, kepedulian, dan tanggung jawab warga agar mampu ikut menentukan arah kehidupan bersama. Karena itu, ketika anak muda tampak apatis atau terseret fanatisme digital, jawabannya tidak cukup berupa ceramah yang menyalahkan mereka; orang dewasa dan lembaga publik juga perlu memeriksa teladan yang mereka berikan. Pandangan itu mengemuka dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR bertema “Pemuda di Tengah Problem Kebangsaan” di SMK Kesehatan Cipta Bhakti Husada (CBH) Yogyakarta, Sabtu, 24 Oktober 2026. Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abidin Fikri menilai pemuda kerap diposisikan sebagai sumber masalah, padahal mereka paling terdampak oleh krisis dan persoalan negara. Forum yang bekerja sama dengan komunitas Sastra Bulan Purnama itu dihadiri 200 siswa dan aktivis sastra dari Yogyakarta dan sekitarnya.
Teladan harus mendahului tuntutan
Krisis teladan anak muda bukan perkara kecil yang bisa ditutup dengan slogan. Abidin mengingatkan bahwa orang tua, pemimpin, guru, aparat penegak hukum, dan politisi semestinya menunjukkan perilaku yang patut ditiru, bukan hanya menuntut kepatuhan dari generasi berikutnya. Kritik itu tepat: ajakan menjaga nilai kebangsaan akan kehilangan daya jika tindakan para pembawanya bertentangan dengan pesan yang disampaikan. Taruhannya makin nyata ketika Indonesia menyiapkan bonus demografi menuju 2045. Anak muda akan menghadapi persaingan bukan hanya dengan sesama warga, tetapi juga dengan generasi dari berbagai penjuru dunia. M. Thoriq mengingatkan bahwa anak muda pernah menjadi penggerak sejarah: Adam Malik mendirikan Kantor Berita ANTARA pada usia 19 tahun, sementara banyak perintis kemerdekaan berusia 20 hingga 30 tahun. Pesan sejarah ini seharusnya menjadi undangan bertindak, bukan alasan untuk membebani pemuda tanpa dukungan.
Fanatisme digital menuntut nalar dan akar bersama
Sorotan forum di Yogyakarta tidak berhenti pada soal panutan. Guru Besar Universitas Sanata Dharma, Prof. Yoseph Yapi Taum, memperingatkan bahwa revolusi digital dapat mendorong krisis identitas melalui disinformasi, hoaks, dan fanatisme digital. Ketika informasi beredar cepat dan kelompok daring menawarkan kepastian instan, anak muda perlu dibekali kemampuan memeriksa klaim, menerima perbedaan, serta menahan diri dari loyalitas yang menutup ruang dialog. Di sinilah Empat Pilar MPR—Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945—seharusnya menjadi pegangan untuk menilai tindakan, bukan hafalan yang selesai setelah acara. Nilai keberagaman dan persatuan tidak berarti semua orang harus sepakat; keduanya justru menuntut cara berbeda pendapat tanpa menghapus martabat pihak lain. Pendidikan kebangsaan yang baik mesti memberi ruang bagi pertanyaan sulit, termasuk bagaimana nilai bersama diterapkan di ruang digital.
Jangan alergi pada isu kebangsaan
Ajakan di Yogyakarta menemukan pasangan penting dalam sosialisasi Empat Pilar yang dibawakan anggota DPR/MPR Bambang Patijaya di Universitas Bangka Belitung pada 22 Oktober 2026. Mahasiswa Fakultas Hukum mengangkat kebebasan berpendapat, pertambangan timah, dan royalti timah; Bambang mendorong generasi muda membangun kembali resonansi kebangsaan agar tidak apatis terhadap isu sosial, politik, dan ideologi. Perbandingan ini menegaskan bahwa pendidikan kebangsaan bukan sekadar soal nilai abstrak: ia harus membuka percakapan tentang persoalan nyata. Bambang juga menekankan bahwa kebangsaan perlu menjadi kesadaran yang mendorong kepedulian terhadap arah bangsa, bukan berhenti sebagai pengetahuan. Maka, melawan fanatisme digital dan krisis teladan menuntut dua hal sekaligus: pemimpin yang konsisten memberi contoh dan anak muda yang berani bertanya serta terlibat. Pertemuan di CBH direncanakan menghasilkan buku puisi bertema kemanusiaan yang akan terbit pada 2027. Namun ukuran keberhasilannya semestinya lebih luas: apakah percakapan kebangsaan berlanjut dalam tindakan sehari-hari.
