Inti Kebijakan: Menyeret Sampah Masuk ke Sistem Resmi
Pengetatan sanksi perusahaan sampah dan penertiban TPS liar Jakarta adalah strategi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh alur sampah, dari sumber hingga akhir, masuk ke pengelolaan limbah formal yang diawasi, terdokumentasi, dan tidak lagi bergantung pada praktik pembuangan non-resmi yang selama ini dibiarkan berakar puluhan tahun. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI memperketat pengawasan rantai pengelolaan sampah agar sampah masyarakat dan pelaku usaha hanya diangkut dan dikelola melalui sistem resmi, sehingga berakhir di fasilitas yang sesuai ketentuan, bukan di TPS liar yang tidak terawasi. Ini bukan sekadar operasi penertiban; ini upaya mengubah struktur pasar jasa angkutan sampah dan memaksa semua pelaku berhitung dengan izin usaha angkutan sampah yang selama ini sering diabaikan.
Terbaru, DLH menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan penyedia jasa angkutan kebersihan karena terbukti beroperasi tidak sesuai izin. Dengan itu, total 11 perusahaan angkutan sampah telah dikenai sanksi sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pengangkutan dan pengelolaan sampah di Jakarta. Kepala DLH menegaskan, “Yang kami bangun adalah sistem pengelolaan sampah yang tertib dari hulu sampai hilir”. Pesannya jelas: tidak boleh ada pengangkutan atau pengelolaan sampah di luar sistem resmi, dan setiap pihak harus bertanggung jawab atas alur sampahnya karena ketika tata kelola melenceng, masyarakat dan lingkungan yang menanggung akibat.
Sanksi 11 Perusahaan: Mengguncang Bisnis Angkutan Sampah
Sanksi terhadap 11 perusahaan angkutan sampah adalah sinyal bahwa era abu-abu dalam izin usaha angkutan sampah sedang ditutup paksa. DLH tidak hanya mengawasi lokasi pembuangan, tetapi seluruh mata rantai: sumber sampah, penyedia jasa, kendaraan, hingga fasilitas pengolahan dan lokasi akhir. Enam perusahaan terakhir—antara lain CV Wira Satria Mandiri, CV Al Ihsaniah, PT Hino Karya Mandiri, CV Super Steel Tiga Bersaudara, PT Cuan International Group, dan PT Jangjo Teknologi Indonesia—dipanggil dan diklarifikasi terkait kepatuhan pada kewajiban yang tercantum dalam izin usaha mereka. Ini bukan sekadar administratif; ada ancaman nyata pencabutan izin bila pola pelanggaran berulang.
Pendekatan ini memukul dua sisi sekaligus. Di satu sisi, penyedia jasa dipaksa bekerja sesuai izin; di sisi lain, pengguna jasa—perusahaan, pengembang, rumah makan, bahkan perkantoran—diingatkan agar hanya menggunakan perusahaan legal dan memastikan sampah dibawa ke fasilitas pengelolaan yang semestinya. Fokus regulasi bergeser: bukan hanya mengejar TPS liar Jakarta di hilir, tetapi menutup kebocoran di hulu yang selama ini memasok sampah ke titik-titik pembuangan ilegal. Jika sanksi perusahaan sampah dijalankan konsisten, opsi “buang ke TPS liar” akan makin berisiko dan mahal secara hukum, memaksa transformasi menuju pengelolaan limbah formal yang lebih transparan dan dapat diaudit.
TPS Nagrak: Dua Dekade Pembiaran yang Tiba-tiba Jadi Masalah
Kasus TPS Nagrak di Cilincing membongkar wajah lain dari TPS liar Jakarta: bukan sekadar titik buang sampah ilegal, tetapi ekosistem sosial-ekonomi yang dibiarkan tumbuh 22 tahun tanpa penertiban formal. Panitia Khusus Pengelolaan Sampah DPRD meninjau langsung gunungan sampah yang viral di kawasan tersebut dan menemukan bahwa Tempat Penampungan Sementara non-resmi itu telah beroperasi sejak 1996. Lebih dari 500 warga menggantungkan hidup dari aktivitas memilah dan mengolah sampah di lokasi itu. Artinya, satu keputusan gusur bisa memutus pendapatan ratusan keluarga, sekaligus memindahkan sampah ke lokasi baru—bukan menyelesaikan masalah.
Ketua Komisi D DPRD menilai, penanganan TPS Nagrak tidak bisa mengandalkan pendekatan represif atau digusur begitu saja. Sampah di Nagrak bukan hanya residu; sebagian diolah dalam sistem lapak tradisional yang mengandung potensi ekonomi sirkular jika ditata secara modern. Alih-alih membubarkan tanpa solusi, warga perlu dibina agar residu yang menggunung berkurang, sementara mata pencaharian mereka tidak hilang mendadak. Ketua Pansus menyebut fenomena TPS nonresmi yang menjamur sebagai dampak pembiaran tata kelola bertahun-tahun, dan menyatakan, “Kami mau cari solusi untuk Jakarta ke depan”. Nagrak direncanakan menjadi role model penataan TPS nonresmi lain yang jumlahnya “banyak sekali” di berbagai titik.
Dari Penggusuran ke Penataan: Strategi Regulasi yang Lebih Cerdas
Perbedaan pendekatan antara eksekutif dan legislatif menarik: DLH mengencangkan sanksi perusahaan sampah dari sisi perizinan dan alur resmi, sementara DPRD DKI mendorong penataan dan formalisasi fasilitas sampah yang sudah mapan. Ide utamanya, TPS nonresmi seperti Nagrak perlu dipindahkan dari kategori liar ke pengelolaan limbah formal, bukannya disapu bersih tanpa skema transisi. Dengan membina pelapak dan pemilah, pemerintah dapat mengurangi volume residu, meningkatkan kualitas pemilahan, dan sekaligus memotong suplai sampah ke TPS liar lain. Di saat yang sama, pengetatan izin usaha angkutan sampah memastikan tidak ada lagi perusahaan yang mengarahkan muatan ke titik ilegal demi efisiensi jangka pendek.
Pansus berniat memperpanjang masa kerja tiga bulan untuk menyusun rekomendasi penataan menyeluruh, menjadikan kasus Nagrak bahan evaluasi sistem pengelolaan sampah di seluruh Jakarta. Penataan Nagrak diharapkan menjadi contoh bagi TPS nonresmi lain. Di level tapak, DPRD mengingatkan pentingnya deteksi dini oleh kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kota agar titik pembuangan baru tidak telanjur berakar seperti Nagrak. Bila strategi ini konsisten, regulasi akan fokus mengarahkan sampah ke fasilitas resmi sesuai ketentuan dan menutup ruang TPS liar yang tidak terawasi. Kuncinya bukan lagi “siapa yang salah”, tetapi seberapa cepat sistem resmi mampu menyerap praktik yang terlanjur mengakar dan menjadikannya bagian dari solusi.
