Ukuran kinerja beralih dari pembentukan ke kesiapan layanan
Pos Bantuan Hukum (Posbankum) adalah titik layanan hukum bagi masyarakat yang keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah pos yang didirikan, tetapi juga dari kesiapan operasional dan pembinaannya. Perubahan arah ini menjadi inti penyesuaian target kinerja Kemenkum Sumsel untuk 2026: lebih sedikit mengejar angka pembentukan, lebih banyak memastikan layanan dapat dijalankan. Pada 28 Oktober 2026, Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel Budi Argap Situngkir, bersama Nur ’Ainun, Bulan Mahardika Subekti, dan jajaran, mengikuti sosialisasi perubahan Perjanjian Kinerja secara daring. Penyesuaian sasaran dan indikator itu menindaklanjuti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian PANRB serta arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum. Langkah tersebut tepat: keberadaan pos di atas kertas tidak otomatis berarti warga memperoleh bantuan hukum yang siap diakses.
Sebelumnya, ukuran yang digunakan berfokus pada persentase Posbankum yang terbentuk dibandingkan total desa dan kelurahan, dengan target seragam 11 persen untuk setiap kantor wilayah. Dalam perubahan Perjanjian Kinerja 2026, sasaran beralih ke pembinaan dan/atau pendampingan Posbankum. Indikatornya menjadi persentase Posbankum aktif yang memenuhi standar kesiagaan operasional dan dibina, dengan target 35–90 persen sesuai karakteristik wilayah. Rentang target yang berbeda lebih masuk akal daripada angka seragam, sebab jumlah pos, cakupan wilayah, akses, dukungan anggaran, serta capaian sebelumnya tidak sama. Bagi Posbankum Sumsel, ukuran baru itu menuntut bukti bahwa pos berfungsi dan mendapat pendampingan, bukan sekadar tercatat sudah terbentuk.
Pembinaan Posbankum harus terasa bagi warga
Perubahan indikator akan berarti jika pembinaan Posbankum memperbaiki pengalaman warga yang membutuhkan bantuan hukum. Fokus pada Posbankum aktif dan kesiagaan operasional mengarahkan perhatian pada fungsi layanan: apakah pos siap melayani, bukan hanya apakah pos sudah ada. Inilah pergeseran yang patut dipertahankan, karena capaian administratif tidak cukup menjamin akses hukum yang nyata. Kemenkum Sumsel menyatakan bahwa pengukuran kini mencakup pembinaan dan kesiapan operasional Posbankum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, bantuan hukum Sumsel seharusnya dinilai dari kemampuan layanan menjangkau kebutuhan warga, bukan dari capaian pembentukan semata. Tantangannya adalah menjaga agar pendampingan tidak berubah menjadi kegiatan pelaporan belaka. Target persentase perlu diterjemahkan menjadi pemantauan rutin dan tindak lanjut ketika pos belum memenuhi standar kesiagaan.
Besaran target 35–90 persen ditentukan dengan mempertimbangkan volume Posbankum, luas cakupan, kemudahan akses, dukungan anggaran, dan kinerja tahun sebelumnya. Pertimbangan kontekstual ini memberi ruang bagi target yang lebih sesuai kondisi lapangan, tetapi juga menuntut akuntabilitas yang lebih tajam: alasan penetapan target dan bukti pembinaan harus dapat diperiksa. Bagi warga, ukuran keberhasilan paling penting bukan persentase di dokumen, melainkan apakah layanan hukum lebih siap dan mudah dijangkau. Karena itu, pembinaan perlu diarahkan pada hambatan yang benar-benar dihadapi tiap wilayah. Tanpa tindak lanjut seperti itu, perubahan indikator berisiko menjadi pergantian rumusan tanpa perubahan layanan.
Sinergi dan tindak lanjut menentukan hasil
Penyesuaian sasaran hanya akan menghasilkan perbaikan jika jajaran kantor wilayah bekerja selaras dan menjaga pelaksanaan program tetap terukur. Pada apel pagi Senin, 2 November 2026, Budi Argap Situngkir menekankan sinergi dan komitmen bersama untuk mencapai target kinerja. Ia mengingatkan bahwa tugas tidak dapat dituntaskan sendiri-sendiri; koordinasi antarpegawai dan antarbagian diperlukan. Pesan ini relevan bagi pembinaan Posbankum: tanggung jawab tidak berhenti pada satu unit, tetapi memerlukan komunikasi dan dukungan lintas bagian. Kakanwil juga meminta setiap jajaran memantau rencana aksi, menyelesaikan kegiatan sesuai jadwal, serta menyimpan hasil kerja dan bukti pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tahap berikutnya adalah menindaklanjuti perubahan Perjanjian Kinerja secara tepat dan akuntabel, sekaligus menjaga kemajuan rencana aksi agar tidak sekadar memenuhi jadwal. Sikap pimpinan yang menekankan sinergi perlu diterjemahkan menjadi koordinasi yang rutin, pembagian peran yang jelas, dan pemeriksaan atas kesiapan pos. Penyesuaian target kinerja Kemenkum memberi kesempatan untuk mengukur mutu kerja lebih dekat dengan manfaat publik. Namun, angka dan dokumen hanya alat; ukuran akhirnya tetap layanan bantuan hukum yang bisa diakses masyarakat. Kesimpulannya, memusatkan pembinaan pada Posbankum aktif adalah arah yang lebih kuat daripada mengejar jumlah pembentukan, asalkan jajaran Kemenkum Sumsel menautkan target, pendampingan, dan hasil yang dirasakan warga.
