Inflasi Pangan 5%: Alarm Daya Beli yang Tak Boleh Diabaikan
Inflasi pangan Indonesia adalah kenaikan berkelanjutan harga bahan makanan yang membentuk porsi besar pengeluaran rumah tangga, sehingga ketika harga bahan makanan naik lebih cepat dari pendapatan, daya beli konsumen melemah, pola konsumsi berubah, dan stabilitas ekonomi jangka panjang ikut terancam karena tekanan biaya hidup menyebar ke sektor lain melalui ekspektasi harga dan tuntutan upah. Lonjakan inflasi pangan ke sekitar 5% pada September menandai bahwa krisis harga bahan makanan bukan lagi isu teknis statistik, melainkan masalah kesejahteraan yang nyata di dapur setiap keluarga. Gubernur bank sentral Destry Damayanti menyoroti inflasi pangan bergejolak yang mencapai sekitar 5% pada September, jauh di atas batas atas sasaran 3,5% yang ditetapkan untuk inflasi nasional. Ini artinya, kebijakan yang selama ini cukup untuk menahan inflasi umum tidak lagi memadai untuk menahan tekanan di rak pasar tradisional.
Di Balik Angka: Produksi Turun, Cuaca Ekstrem, dan Risiko El Niño
Kenaikan inflasi pangan Indonesia ke 5,03% year-on-year pada September tidak terjadi di ruang hampa; penurunan produksi di daerah sentra akibat gangguan cuaca disebut sebagai pemicu utama. Ketika sawah, kebun, dan laut terganggu, rantai pasok menyempit dan harga bahan makanan naik, bahkan sebelum barang sampai ke pasar. Bank sentral secara terbuka mewaspadai fenomena El Niño yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027, karena berisiko menekan produksi pertanian dan memperpanjang tekanan inflasi pangan. Ini bukan sekadar siklus musiman, melainkan guncangan iklim yang menguji ketahanan sistem pangan. Secara nasional, inflasi IHK memang masih 3,28% yoy dan inflasi inti hanya sekitar 2,8%–2,84% sehingga tampak terkendali. Namun, di balik angka yang terlihat tenang, komponen volatile food menyimpan badai yang langsung terasa di kantong masyarakat.
Koordinasi BI–Kementan: Cukup untuk Menahan Krisis Harga?
Bank Indonesia intervensi melalui jalur yang menjadi kewenangannya: menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi, sambil mengakui bahwa lonjakan harga pangan menuntut kerja sama lintas sektor. Destry Damayanti menegaskan fokus bank sentral adalah stabilitas rupiah, baik terkait inflasi maupun nilai tukar. Namun, stabilitas rupiah krisis akan makin terasa jika harga pangan terus melambung, karena masyarakat menilai "kekuatan" mata uang dari kemampuan membeli beras, cabai, dan telur, bukan dari grafik pasar keuangan. Untuk itu, BI memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian agar inflasi pangan kembali ke kisaran sasaran 2,5% ±1% atau 1,5%–3,5%. Di tingkat teknis, BI juga mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah serta Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai payung intervensi pasokan dan harga. Pertanyaannya: seberapa cepat koordinasi ini bisa terasa di harga eceran, bukan hanya di notulen rapat?
Tekanan ke Rumah Tangga: Volatile Food Menggerus Anggaran Dapur
Secara teori, inflasi inti 2,8% menunjukkan bahwa tekanan harga dari sisi fundamental perekonomian masih terkendali. Namun, bagi rumah tangga, yang terasa bukan inflasi inti, melainkan harga cabai, beras, dan bawang di pasar. Bank sentral sendiri mengakui bahwa kenaikan harga pangan dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga dan daya beli masyarakat. Ketika volatile food melonjak, anggaran dapur membengkak, ruang untuk tabungan menyusut, dan konsumsi non-pangan—dari pendidikan hingga rekreasi—dipaksa berhemat. Di wilayah seperti Sulampua, inflasi pangan bergejolak bahkan mencapai 8,63%, tertinggi secara nasional. Ini bukan sekadar statistik regional; ini adalah sinyal bahwa kesenjangan antarwilayah dalam akses pangan akan melebar bila pasokan tidak segera diperbaiki. Operasi pasar dan pasar murah yang disiapkan bersama pemerintah daerah diharapkan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, tetapi langkah darurat ini tidak bisa menjadi pengganti reformasi produksi dan distribusi.
Menghadapi El Niño dan Inflasi: Saatnya Kebijakan Pangan Jadi Prioritas Utama
Fenomena El Niño yang diperkirakan masih membayangi hingga awal 2027 adalah peringatan keras bahwa inflasi pangan Indonesia belum mencapai puncaknya. Jika produksi terus tertekan, harga bahan makanan naik akan menjadi norma baru, bukan kejutan sementara. Bank sentral menargetkan inflasi tetap dalam kisaran 2,5% ±1% pada 2026 dan 2027, tetapi target ini akan sulit dicapai tanpa kebijakan pangan yang agresif: perlindungan produksi di daerah rentan, penguatan kerja sama pasokan antardaerah, dan distribusi yang efisien. BI bersama pemerintah daerah sudah menyiapkan langkah seperti kerja sama pasokan, perbaikan distribusi, operasi pasar, dan pasar murah. Namun, opini yang tak bisa dihindari adalah bahwa kebijakan moneter saja tidak cukup; dapur warga membutuhkan kebijakan pangan yang diperlakukan setara pentingnya dengan kebijakan suku bunga. Stabilitas rupiah dan daya beli konsumen hanya akan bertahan jika harga pangan kembali masuk akal, bukan sekadar masuk target statistik.
