Parkir sebagai Urat Nadi Mobilitas Kota, Bukan Sekadar Lahan Kendaraan
Penataan gedung parkir bertingkat dan kantong parkir Makassar adalah strategi infrastruktur transportasi yang mengatur ulang hubungan antara ruang jalan, kendaraan, pejalan kaki, serta aktivitas perdagangan dan UMKM, agar mobilitas kota lebih lancar, ruang publik berfungsi sebagaimana mestinya, dan pelaku usaha kecil tetap mendapat ruang tumbuh yang tertata. Di Makassar, isu kemacetan bukan lagi sekadar soal banyaknya kendaraan, tetapi tentang kota yang membiarkan parkir liar menggerogoti badan jalan sebagai ruang sirkulasi utama. Pemerintah kota memilih menjawabnya dengan pendekatan yang tegas: memindahkan parkir dari badan jalan ke infrastruktur vertikal dan kantong parkir strategis, sambil menata ulang kawasan perdagangan agar tidak lagi berkonflik dengan arus lalu lintas. Ini adalah keputusan politik ruang, bukan proyek teknis belaka.
Gedung Parkir Bertingkat di Balai Kota: Teladan Tertib Lalu Lintas
Inti kebijakan terbaru adalah kajian pembangunan gedung parkir bertingkat di kawasan Balai Kota sebagai solusi kemacetan kota yang sudah kronis di pusat pemerintahan. Selama ini, kendaraan pegawai dan pengunjung meluber ke badan jalan, menciptakan rantai kemacetan yang kontradiktif dengan citra kota yang ingin tertib. Sekretaris Daerah Andi Zulkifly Nanda menegaskan Balai Kota sebagai prioritas penataan, dengan logika sederhana namun kuat: pemerintah harus memberi contoh sebelum menertibkan kawasan lain. Di lahan kosong di belakang Balai Kota dan sekitar masjid, direncanakan gedung parkir bertingkat berkonstruksi sederhana tetapi berkapasitas besar. Keputusan memusatkan parkir di satu struktur vertikal ini adalah pernyataan politik: badan jalan bukan tempat parkir, dan trotoar bukan ruang kompromi bagi kendaraan.
Kantong Parkir Strategis: Menghentikan Budaya Parkir Liar di Badan Jalan
Makassar tidak berhenti di Balai Kota. Pemkot mengkaji pembangunan kantong parkir Makassar di sejumlah kawasan strategis untuk menghentikan budaya parkir liar yang menyita badan jalan. Melalui kajian komprehensif, lahan kosong milik pemerintah dan swasta dirancang menjadi kantong parkir dengan konstruksi sederhana yang menambah kapasitas tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas. Pemetaan awal membidik titik-titik rawan kemacetan seperti koridor Jalan Boulevard, Jalan Pengayoman di kawasan Mal Panakkukang, dan Jalan Mawas sebagai bagian dari skala penataan jangka panjang. Di balik pendekatan ini ada pesan tegas: parkir tidak lagi toleran terhadap “memakan badan jalan”, dan kota akan menyediakan alternatif yang jelas sehingga penindakan terhadap pelanggaran menjadi sah secara moral dan politis. Penataan parkir bukan sekadar mengalihkan kendaraan, tetapi mengembalikan fungsi jalan sebagai ruang gerak warga.
Menata Parkir untuk Menguatkan UMKM dan Pedagang, Bukan Mengusir Mereka
Salah satu kesalahpahaman klasik adalah menganggap pembangunan area parkir sebagai ancaman bagi pedagang kecil. Pengalaman penataan area parkir di kawasan aliran sungai Pasar Mardika menunjukkan sebaliknya: fasilitas parkir dirancang sebagai bagian dari penataan kawasan yang justru mendukung aktivitas pedagang dan pelaku UMKM. Penataan area tersebut diperlukan agar aktivitas perdagangan berlangsung lebih teratur dan nyaman, tanpa mengabaikan akses masyarakat, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas. Dengan memisahkan secara jelas zona kendaraan dan zona aktivitas perdagangan, potensi penggunaan badan jalan untuk berdagang dapat dikurangi tanpa mematikan ekonomi warga. Kapendam XV/Pattimura Letkol Inf Adi Swastika menekankan bahwa penataan ini juga mengurangi dampak sosial dan kerawanan keamanan serta membangun citra positif kawasan pasar. Ini pelajaran penting bagi Makassar: gedung parkir bertingkat dan kantong parkir, bila dirancang dengan sensitif, bisa menjadi alat penguatan ekonomi rakyat, bukan alat pengusiran.
Menuju Infrastruktur Transportasi Terintegrasi dan Kota yang Lebih Manusiawi
Rencana gedung parkir bertingkat dan kantong parkir Makassar baru akan matang setelah seluruh kajian teknis, legalitas, dan skema pembiayaan dipresentasikan kepada Wali Kota untuk persetujuan akhir. Dalam proses ini, lintas OPD seperti Dinas Perhubungan, Bapenda, dan kecamatan dilibatkan untuk memastikan bahwa penataan parkir menjadi bagian dari infrastruktur transportasi yang terintegrasi, bukan proyek terpisah. Pemanfaatan fasum-fasos diklaim tidak akan mengorbankan hak pejalan kaki, dan pengelolaan drainase serta pemeliharaan kawasan telah diperhitungkan sebagai upaya mitigasi. Jika konsisten, skema ini bisa menciptakan ketertiban ruang kota sekaligus kenyamanan mobilitas warga Makassar. Kesimpulannya, pilihan Makassar sudah tepat: menggeser fokus dari penindakan semata ke penataan ruang. Tantangannya kini adalah disiplin eksekusi dan keberanian mempertahankan prinsip bahwa jalan dan trotoar adalah milik publik, bukan parkiran murah.
