Pertukaran Dua Kota: Dari Kemacetan hingga Rumah Layak
Pertukaran tata kelola kota modern antara Jakarta dan New York adalah proses saling belajar kebijakan transportasi, perumahan terjangkau, pengendalian banjir, dan pembiayaan infrastruktur yang dirancang agar solusi kota besar bisa diadaptasi lintas benua secara realistis, bukan sekadar menyalin slogan atau proyek ikonik. Pada Minggu, 20 September, Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota New York Zohran Mamdani bertemu di Civic Hall untuk berbagi strategi mengatasi kemacetan, banjir, polusi udara, krisis perumahan terjangkau, dan keterbatasan fiskal. Pertemuan ini berlangsung di sela U20 Mayors Summit, menandai bahwa kemacetan Jakarta solusi dan krisis hunian bukan masalah lokal, melainkan isu global yang butuh dialog setara. Pilihan Pramono untuk menjadikan forum ini ajang tukar-menukar kebijakan, bukan hanya sesi foto, patut dibaca sebagai sinyal arah baru pengelolaan kota.
Kemacetan Jakarta: Solusi dari Transjabodetabek dan Bus Cepat
Jika ada kata kunci dari pertemuan tersebut, itu adalah infrastruktur transportasi terintegrasi. Pramono menjelaskan pengembangan Transjabodetabek: perluasan 18 rute Transjakarta ke Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk mengurangi kendaraan pribadi dan kemacetan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah. Di tengah 31 juta perjalanan harian dan 3,2 juta komuter per hari pada 2022—angka yang diproyeksikan melonjak menjadi 46 juta perjalanan pada 2024 dan bahkan 110 juta pada 2039—mengandalkan mobil pribadi bukan lagi pilihan rasional. “Setiap hari lebih dari empat juta orang keluar–masuk Jakarta, terutama pada jam sibuk,” kata Pramono, menegaskan urgensi kemacetan Jakarta solusi berbasis angkutan umum massal. Di New York, program Next Stop: Fast Buses, Better Service menargetkan 50 koridor prioritas, menaikkan kecepatan bus hingga 20 persen dan memotong waktu tempuh penumpang sekitar enam menit per perjalanan. Secara politik, ini pesan jelas: kota modern tidak anti-mobil, tetapi memihak angkutan umum.
Perumahan Terjangkau dan TOD: Belajar dari "Block by Block"
Krisis perumahan terjangkau strategi menjadi isu yang menyatukan kedua kota. New York memaparkan program "Block by Block", intervensi belanja publik langsung untuk mempercepat pembangunan hunian vertikal tanpa mengorbankan kelompok berpendapatan terendah; dalam enam bulan pertama 2026, pembiayaan 12.491 unit perumahan terjangkau berhasil dicapai. Di Jakarta, pendekatan TOD (transit oriented development) di sekitar simpul transportasi dimaksudkan menyediakan rumah layak dekat titik mobilitas. Namun, laporan lembaga independen menilai implementasi TOD belum efektif karena kepadatan rendah dan gentrifikasi yang menggusur warga asli, sementara ketiadaan intervensi regulasi yang tegas membuat kawasan TOD berisiko menjadi etalase investasi properti, bukan solusi mobilitas dan perumahan terjangkau. Di sinilah pelajaran New York relevan: tanpa kuota wajib unit murah dan skema pendanaan yang jelas, perumahan terjangkau strategi hanya berhenti sebagai jargon. Jakarta perlu menjadikan hunian terjangkau sebagai syarat, bukan bonus, dalam setiap proyek TOD.
Banjir, Jakarta Bond, dan Makna Tata Kelola Kota Modern
Selain kemacetan, Pramono dan Mamdani membicarakan banjir sebagai musuh bersama. Jakarta memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, mengurangi penggunaan air tanah untuk menekan penurunan muka tanah, dan mengembangkan giant sea wall sebagai pelindung kawasan pesisir. Di sisi lain, New York menonjol dalam memadukan infrastruktur fisik dan ketahanan lingkungan, termasuk melalui penerbitan obligasi umum untuk membiayai peremajaan infrastruktur, fasilitas pendidikan, jalan kota, dan fasilitas ketahanan lingkungan. Inilah esensi tata kelola kota modern: bukan sekadar proyek besar, melainkan cara membiayai dan mengelolanya. Pramono memaparkan rencana Jakarta Bond senilai Rp5,2 triliun yang ditargetkan terbit Juni 2027 untuk antara lain menyelesaikan LRT dan membangun rumah sakit. Mamdani merespons dengan menawarkan pertukaran tim keuangan, membuka peluang transfer pengetahuan praktis tentang penerbitan obligasi daerah.
Pelajaran Politik Kota: Dari Sukarno ke U20
Pertemuan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Wakil Gubernur Rano Karno menghubungkan kehadiran Pramono di New York dengan pidato Sukarno “To Build the World Anew” di Majelis Umum PBB 1960, menandai kesinambungan gagasan kota sebagai rumah layak bagi semua warganya. Namun perbedaannya, hari ini gagasan itu diuji dalam angka: 17.647.019 penerima kartu layanan gratis (KLG) untuk 15 kategori, dari lansia hingga penerima bantuan pendidikan, yang bisa naik Transjakarta, MRT, dan LRT tanpa biaya. Ini bukan sekadar kebijakan sosial; ini investasi politik dalam infrastruktur transportasi terintegrasi yang mendorong warga meninggalkan kendaraan pribadi. Pertemuan bilateral di Civic Hall menjadi ruang tukar pengalaman sekaligus membuka peluang kerja sama konkret di bidang pembangunan perkotaan. Kesimpulannya, masa depan Jakarta tidak akan ditentukan oleh seberapa cepat meniru New York, tetapi seberapa berani mengadaptasi pelajaran itu pada realitas Jabodetabek: padat, tak setara, namun penuh peluang untuk berubah.
