Ukur keberhasilan dari manfaat bagi warga
Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) adalah program penataan dan pengembangan kampung nelayan yang memadukan infrastruktur perikanan dengan penguatan usaha serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Definisi itu penting karena bangunan baru saja tidak cukup untuk mengubah kehidupan warga. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Arif Rahman, mendorong KNMP menjadi program terpadu dan menilai keberhasilannya tidak bisa hanya diukur dari fasilitas perikanan. Pandangan tersebut patut dijadikan tolok ukur sejak tahap perencanaan: apakah nelayan bisa bekerja dengan biaya lebih terkendali, menjaga mutu tangkapan, memperoleh akses pasar, dan membangun sumber penghasilan tambahan? Jika jawaban atas pertanyaan itu tidak menjadi bagian dari rancangan, pembangunan berisiko berhenti pada aset fisik yang manfaat ekonominya terbatas. Karena itu, fokus pada ekonomi masyarakat pesisir harus hadir bersama pembangunan fasilitas, bukan ditambahkan belakangan.
Arif mengusulkan intervensi yang menghubungkan fasilitas penyimpanan dingin, pasokan BBM bersubsidi yang tepat sasaran, dan keselamatan berlayar. Rangkaian ini menunjukkan bahwa kebutuhan nelayan saling berkaitan: biaya operasional, keamanan melaut, mutu hasil tangkapan, dan posisi tawar saat menjual ikan tidak bisa ditangani secara terpisah. KNMP layak dinilai dari kemampuan menyatukan kebutuhan tersebut dalam satu rancangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing kampung.
Ribuan penilai perlu mengutamakan kebutuhan nelayan
Persiapan KNMP memasuki tahap strategis untuk perencanaan pembangunan berikutnya. Pada 27 Oktober 2026, sebanyak 3.500 peserta di 37 provinsi mengikuti pelatihan serentak bagi tenaga penilai dan mitra persiapan serta perencanaan KNMP 2027. Pembekalan berlangsung pada 26–30 Oktober dan ditujukan untuk memperkuat mutu asesmen calon lokasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melibatkan perguruan tinggi dan organisasi nonpemerintah atau NGO dalam penilaian lokasi di 37 provinsi. Skala ini memberi peluang untuk menggali keadaan kampung secara lebih menyeluruh, tetapi jumlah peserta bukan ukuran keberhasilan dengan sendirinya. Nilai kerja mereka bergantung pada ketepatan dalam mencatat kebutuhan nelayan, memetakan masalah, dan menghubungkan temuan lapangan dengan keputusan pembangunan.
Ketua Satgas Persiapan dan Perencanaan KNMP 2027, Mohammad Abdi Suhufan, menekankan pendampingan calon lokasi, kolaborasi lintas sektor, penguatan ekonomi lokal, dan asesmen digital agar pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat nelayan. Pendekatan ini lebih masuk akal daripada menolak lokasi yang belum siap tanpa mencari jalan keluar. Kekurangan lahan, misalnya, dapat ditindaklanjuti bersama pemerintah desa dan daerah; kelembagaan ekonomi yang belum kuat juga dapat menjadi sasaran pendampingan. Dengan demikian, survei bukan sekadar pemeriksaan kelayakan, melainkan kesempatan untuk menemukan kesenjangan dan membantu warga menyiapkan solusi.
Infrastruktur perlu terhubung dengan usaha dan pasar
Fasilitas hanya menghasilkan manfaat apabila ada pengguna, kegiatan usaha, dan rencana pengoperasian serta pemeliharaan setelah pembangunan selesai. Abdi menegaskan bahwa infrastruktur tidak boleh dipandang sebagai bangunan yang berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan aktivitas ekonomi. Karena karakter setiap kampung berbeda, asesmen juga perlu menimbang kebutuhan fasilitas perikanan, dermaga, aksesibilitas, serta potensi usaha yang telah tumbuh. Pendekatan seragam berisiko membangun sesuatu yang kurang dibutuhkan, sementara persoalan yang lebih mendesak luput dari perhatian.
Rancangan program nelayan terpadu juga semestinya mencakup pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil laut. Arif menilai pengolahan dapat mengurangi ketergantungan warga pada penjualan ikan mentah serta membuka peluang usaha baru, termasuk usaha kuliner pesisir dan kerajinan olahan laut. Namun, menambah produksi atau kapasitas pengolahan tanpa pembeli yang jelas bukan strategi ekonomi yang utuh. Tim penilai perlu mengidentifikasi pasar lokal maupun peluang pengiriman ke wilayah lain, lalu menghubungkan rekomendasi dengan lembaga yang dapat mendukung usaha dan pemasaran. Dengan cara itu, nilai tambah lebih mungkin tinggal di kampung dan melibatkan warga di luar kegiatan melaut.
Perencanaan harus berujung pada kesejahteraan
KNMP merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita yang diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional. Untuk perencanaan 2027, hasil asesmen akan menjadi bahan penyusunan pembangunan yang dikoordinasikan bersama pihak terkait. Tahap berikutnya karena itu tidak boleh mengubah temuan lapangan menjadi daftar proyek tanpa memastikan siapa yang akan memakai fasilitas, bagaimana usaha berjalan, dan siapa yang bertanggung jawab merawat aset. Koordinasi pemerintah daerah dan lintas sektor penting, sebab kebutuhan kampung dapat menyangkut urusan lahan, akses, koperasi, maupun perikanan.
Kesimpulannya, ukuran paling meyakinkan bagi Kampung Nelayan Merah Putih bukan banyaknya bangunan yang selesai, melainkan perubahan nyata pada penghidupan nelayan dan warga. Pelibatan ribuan penilai dari berbagai unsur akan berarti jika kebutuhan warga menjadi dasar pemilihan fasilitas, pendampingan usaha, dan akses pasar. KNMP patut dipertahankan sebagai program terpadu yang menghubungkan perlindungan nelayan, kegiatan ekonomi, dan infrastruktur. Tanpa hubungan itu, proyek mudah berhenti sebagai pembangunan fisik; dengan hubungan itu, ia berpeluang menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir.
