Diplomasi Budaya sebagai Senjata Soft Power Baru
Diplomasi budaya Indonesia Prancis adalah bentuk kerjasama kebudayaan bilateral yang memadukan promosi seni, pelestarian warisan, dan pertukaran kreatif untuk memperkuat pengaruh non-militer suatu bangsa di panggung internasional, dengan fokus pada peningkatan visibilitas warisan budaya Indonesia Eropa sebagai sumber citra positif dan kepercayaan antar masyarakat. Kesepakatan penting terbaru lahir dari pertemuan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dengan Menteri Kebudayaan Prancis Catherine Pégard di Paris pada Rabu, 7 Oktober 2026, yang menegaskan komitmen kedua pihak menjadikan budaya sebagai poros kemitraan strategis jangka panjang. Di sini, budaya bukan dekorasi diplomasi, tetapi instrumen tawar-menawar pengaruh, akses, dan pembentukan persepsi. Jika dijalankan konsisten, langkah ini berpotensi menggeser posisi Indonesia dari sekadar “eksotis di pinggir peta” menjadi aktor kultural yang diperhitungkan di Eropa.
Dari Deklarasi Borobudur ke Program Konkret di Prancis
Kekuatan utama kerjasama ini adalah keberanian mengikat diplomasi budaya ke sebuah payung politik yang jelas: Deklarasi Borobudur 2025, yang diadopsi sebagai kemitraan strategis di bidang kebudayaan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron pada 29 Mei 2025 di Candi Borobudur, dengan tujuan mempererat hubungan melalui diplomasi dan pertukaran budaya. Artinya, konser musik tradisional, pameran mode yang memadukan tekstil tradisi dengan kreativitas kontemporer, dan pameran seni rupa di Prancis bukan kegiatan seremonial, melainkan alat membangun narasi Indonesia sebagai pusat kreativitas yang modern sekaligus berakar. Bagi publik Prancis, ini membuka akses langsung ke identitas budaya Indonesia yang selama ini sering tereduksi menjadi Bali dan batik. Bagi Indonesia, ini panggung untuk menguji apakah soft power bisa diterjemahkan menjadi rasa ingin tahu, apresiasi, lalu kepercayaan politik.
Revitalisasi Warisan: Menghubungkan Situs Lokal ke Imajinasi Eropa
Agenda revitalisasi warisan dan situs budaya adalah bagian paling strategis sekaligus paling menantang dari diplomasi budaya Indonesia Prancis. Kerja sama dengan ALIPH Foundation dimanfaatkan untuk melanjutkan keberhasilan konservasi Masjid Wapauwe di Maluku pada 2025 dan diperluas menjadi 10 proyek prioritas di delapan provinsi, mulai dari Rumah Tjong A Fie di Sumatera Utara, Rumah Betang di Kalimantan Barat, Kawasan Kota Tua Jakarta dan Museum Bahari, hingga Candi Borobudur dengan fokus pelindungan relief dari dampak perubahan iklim. Di sini, pelestarian situs bukan hanya urusan arkeologi, tetapi cara menjadikan warisan lokal bagian dari percakapan global tentang sejarah, identitas, dan keberlanjutan. Kolaborasi dengan Centre des monuments nationaux di Prancis untuk peningkatan kapasitas konservasi dan tata kelola museum menunjukkan bahwa diplomasi budaya bekerja dua arah: Indonesia mendapat keahlian, Prancis mendapat akses ke cerita sejarah yang memperkaya lanskap kultural Eropa.
Film, Sastra, dan Ekosistem Kreatif sebagai Mesin Pengaruh
Kerjasama kebudayaan bilateral ini cerdas karena tidak berhenti pada warisan, tetapi merambah industri kreatif yang menjadi mesin utama soft power Indonesia internasional. Rencana Indonesia International Film Co-production Fund dengan dukungan teknis Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, yang ditargetkan aktif pada 2027, menempatkan sineas Indonesia di ekosistem produksi global, bukan hanya penonton di festival. Ambisi menguatkan kehadiran di Festival Film Cannes 2028 dan melanjutkan Indonesia-France Film Lab ke-3 di JAFF Market memperjelas arah: film digunakan sebagai bahasa universal untuk memproyeksikan imajinasi, problem, dan estetika Indonesia ke layar Eropa. Di ranah sastra, peringatan 150 tahun perjalanan Arthur Rimbaud ke Jawa dan program residensi Rimbaud 2026–2027 dengan Louis-Philippe Dalembert sebagai penulis residen pertama di Semarang, membuka jalur baru pertukaran gagasan dan narasi lintas bahasa.
Apresiasi Publik dan Tantangan Konsistensi
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi budaya Indonesia Prancis bukan jumlah MoU, melainkan sejauh mana masyarakat kedua negara saling mengenal dan mengapresiasi budaya satu sama lain. Fadli Zon menegaskan, kemitraan harus "semakin konkret, resiprokal, dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat kedua negara" untuk merasakan kekayaan budaya masing-masing. Artinya, konser, pameran, dan program residensi harus diterjemahkan menjadi pengalaman keseharian, bukan sekadar acara elit. Kesiapan institusi kebudayaan Prancis mendukung pelindungan cagar budaya dan pertukaran keahlian menunjukkan bahwa pintu sudah terbuka. Tantangannya ada di konsistensi: apakah Indonesia sanggup menjaga ekosistem budaya yang berkelanjutan, memastikan proyek revitalisasi selesai, dan menjadikan soft power sebagai kebijakan jangka panjang, bukan tren sesaat. Jika iya, warisan budaya Indonesia Eropa tidak akan berhenti sebagai objek wisata, tetapi menjadi bagian sah dari memori kultural benua itu.
