Perpres 79 dan Reorientasi Tata Kelola Pertambangan Timah
Perpres 79/2026 tentang Percepatan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah regulasi yang menata ulang tata kelola pertambangan timah melalui pengaturan biaya produksi, verifikasi asal-usul material, dan penguatan koordinasi lintas sektor, dengan tujuan menghubungkan kekayaan sumber daya timah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kepastian hukum, dan keberlanjutan lingkungan. Regulasi ini tidak muncul di ruang hampa. Ia lahir saat persoalan Bangka Belitung timah telah menjelma simpul masalah hukum, ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan masa depan pembangunan daerah. Karena itu, Perpres 79/2026 patut dibaca bukan sekadar sebagai regulasi industri timah baru, melainkan sebagai koreksi arah terhadap cara negara memandang dan mengelola sumber daya timah di wilayah strategis ini.
Secara politik, kehadiran Perpres yang ditandatangani Presiden pada 31 Agustus 2026 merupakan pernyataan bahwa tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung selama ini tidak berjalan secepat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Kita tidak kekurangan aturan; yang kurang adalah tata kelola pertambangan timah yang membuat aturan benar-benar bekerja di lapangan. Di titik ini, Perpres 79/2026 mesti diuji: apakah ia sanggup menggeser ukuran keberhasilan dari sekadar tertibnya dokumen menjadi meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang hidup dari dan di sekitar tambang timah.
Standardisasi Biaya Produksi Timah: Rasional, tapi Harus Adil
Jantung Perpres 79/2026 adalah penataan struktur biaya produksi timah yang melibatkan Perusahaan Jasa Penambangan (PJP). Biaya produksi timah kini diarahkan berbasis kondisi riil lapangan dan kualitas produksi, agar hubungan usaha antara PT Timah dan PJP lebih rasional, transparan, dan berimbang. Secara teori, ini kabar baik: ketidakjelasan ongkos produksi selama ini kerap melahirkan ketimpangan bagi penambang independen dan pelaku jasa penambangan yang berada di ujung rantai produksi. Namun kebijakan biaya tidak boleh berhenti pada neraca perusahaan. Pertanyaan yang lebih tajam adalah: sejauh mana penataan biaya ini mengurangi beban sosial di desa-desa tambang dan memberikan ruang negosiasi yang adil bagi pekerja yang mengandalkan kerja harian di lubang tambang.
PT Timah menyambut Perpres ini sebagai kerangka kerja yang lebih jelas untuk mengelola biaya produksi secara akuntabel dan berbasis kualitas. Skema biaya produksi timah yang lebih terstandardisasi memang bisa menekan ketidakpastian dan membuka ruang efisiensi operasional. Namun bila efisiensi hanya diartikan sebagai penekanan ongkos di tingkat PJP tanpa jaminan kesejahteraan pekerja dan dukungan bagi usaha lokal, maka tata kelola pertambangan timah hanya akan memoles angka, bukan memperbaiki keadilan. Keadilan biaya perlu meluas: dari relasi PT Timah–PJP ke pekerja tambang, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, hingga lingkungan yang menanggung dampak ekstraksi.
Traceability dan Penambang Rakyat: Legalitas Harus Mudah, Bukan Menghukum
Pilar kedua Perpres 79/2026 adalah penegasan traceability atau kejelasan asal-usul material timah, terutama di wilayah Belitung. Material hasil penambangan harus dapat diverifikasi dan dipastikan berasal dari wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah, sehingga mengurangi ruang bagi praktik tambang ilegal atau pencampuran bijih yang merusak tata kelola. Di atas kertas, sistem verifikasi ini adalah fondasi transparansi: siapa menambang di mana, untuk siapa, dan dengan izin apa. Namun di lapangan, kehidupan ekonomi masyarakat tidak selalu bergerak secepat prosedur birokrasi. Sebelumnya, persoalan pembelian bijih timah masyarakat di Belitung bahkan telah menjadi masalah sosial dan ekonomi yang mendorong percepatan penyusunan dasar hukum.
Di sini Perpres 79/2026 akan diuji oleh penambang rakyat dan pelaku usaha kecil yang selama ini beroperasi di zona abu-abu legalitas. Legalisasi aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran atas pertambangan ilegal; negara justru dituntut membuat mekanisme yang memungkinkan masyarakat masuk ke sistem legal secara mudah, transparan, dan terukur. Masyarakat tidak boleh dipaksa memilih antara mencari nafkah dan menjadi legal. Bila traceability berubah menjadi jerat administratif tanpa dukungan pendampingan, akses perizinan, dan kepastian pasar, maka regulasi industri timah ini berisiko memperlebar jarak antara norma dan kenyataan yang selama ini menjadi sumber ketegangan sosial di Bangka Belitung timah.
Koordinasi Lintas Sektor: Dari Mining Governance ke Resource Governance
Aspek ketiga yang diperkuat Perpres 79/2026 adalah koordinasi lintas sektor dalam tata kelola pertambangan timah. Regulasi ini menekankan pentingnya penyelarasan zonasi dan wilayah pertambangan agar kegiatan tambang tidak berjalan tanpa koordinasi antarinstansi. PT Timah melihat sinergi lintas sektor sebagai kunci masuk ke fase baru pengelolaan pertambangan timah di Bangka Belitung. Namun koordinasi yang lama terserak antara perizinan, lingkungan, reklamasi, pengawasan, dan penerimaan negara perlu disatukan dalam ekosistem data yang bisa diaudit: One Map, One Data, One Traceability System untuk pertimahan, yang menghubungkan data izin, wilayah tambang, produksi, PJP, asal material, pengangkutan, pengolahan, perdagangan, hingga reklamasi.
Lebih jauh, Perpres ini didorong agar berani bergerak dari paradigma mining governance menuju resource governance: melihat timah bukan sekadar barang tambang, tetapi sumber daya publik dengan konsekuensi ekonomi, sosial, ekologis, dan antargenerasi. Ukuran keberhasilan tata kelola pertambangan timah tidak boleh sekadar tonase produksi atau kerapian administrasi, melainkan siapa yang menerima manfaat dan siapa yang menanggung biaya dari eksploitasi tersebut. Kesalahan masa lalu adalah membiarkan kekayaan mineral jatuh ke dalam jebakan resource curse: daerah kaya sumber daya tetapi tidak menjadi daerah yang mandiri dan sejahtera. Perpres 79/2026 harus menjadi pintu masuk transformasi ekonomi Bangka Belitung, bukan hanya penertiban tambang.
Konsekuensi bagi Masyarakat dan Tantangan Implementasi ke Depan
Bagi warga Bangka Belitung, dampak praktis Perpres 79/2026 akan terasa pada cara mereka bekerja, berusaha, dan bernegosiasi dengan perusahaan maupun negara. Kepastian aktivitas penambangan yang lebih teratur di Belitung diharapkan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pola produksi dan perdagangan yang tidak lagi liar. Namun harapan itu bergantung pada kemampuan negara menjadikan legalitas sebagai jalan paling mudah bagi warga yang ingin bekerja secara benar, bukan sebagai labirin birokrasi yang menyingkirkan penambang kecil. Kekayaan timah harus dikonversi menjadi kekayaan manusia—pendidikan, kesehatan, diversifikasi ekonomi—agar struktur sosial yang selama ini dibentuk oleh pertambangan tidak kembali terjebak dalam ketergantungan pada lubang galian.
Ke depan, perguruan tinggi di Bangka Belitung didorong memainkan peran strategis sebagai pusat pengetahuan dan pengawasan kebijakan, misalnya melalui pembentukan Tin Governance Observatory yang independen. Inisiatif semacam ini penting agar tata kelola pertambangan timah tidak dimonopoli oleh narasi perusahaan dan pemerintah, tetapi dibaca juga dari kacamata masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang. Perpres 79/2026 sudah memberi kerangka; pekerjaan beratnya adalah memastikan koordinasi lintas sektor berjalan, sistem data transparan, dan keberpihakan kebijakan pada warga yang selama ini hidup dari timah. Tanpa itu, regulasi industri timah baru hanya akan menambah daftar aturan di atas kertas, sementara jarak antara regulasi dan realitas tetap menganga.
