Perpres Timah 2026: Sinyal Politik bahwa Tata Kelola Harus Diubah
Perpres timah 2026 adalah peraturan presiden yang mengatur percepatan perbaikan tata kelola timah di Bangka Belitung, dengan tujuan menata kembali rantai usaha pertambangan, memberi kepastian hukum pembelian bijih, dan menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertimahan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2026 tentang Percepatan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara politis, ini pengakuan terbuka bahwa tata kelola timah sebelumnya bermasalah. Selama bertahun-tahun, tata niaga timah yang kabur membuat banyak pihak bergerak di zona abu-abu, dari penambang rakyat hingga badan usaha. Perpres timah 2026 menandai pergeseran: dari pembiaran menuju penataan, dari ketidakpastian menuju upaya kepastian. Namun, peraturan ini baru pintu masuk; isi dan pelaksanaannya akan menentukan apakah sektor timah sekadar berganti aturan atau benar-benar berubah arah.
Tata Kelola Timah dan Putaran Ekonomi Bangka Belitung
Persoalan tata kelola timah bukan isu abstrak; ia langsung menyentuh dapur keluarga di Belitung Timur dan wilayah lain di Bangka Belitung. Fezzi Uktolseja menegaskan, tata niaga timah memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Belitung Timur, karena ketergantungan sebagian masyarakat terhadap sektor tersebut membuat kepastian pembelian menjadi penting agar aktivitas ekonomi tetap berjalan. Artinya, setiap kebijakan yang mengganggu alur pembelian bijih timah akan memukul Bangka Belitung ekonomi lokal, dari kios kecil hingga jasa transportasi yang bergantung pada belanja penambang. Di lapangan, PT TIMAH disebut sebagai satu-satunya pembeli timah yang aktif menyerap bijih masyarakat melalui jalur legal. Ketika koridor hukum tidak jelas, perusahaan berhenti membeli, penambang berhenti kerja, dan efek domino langsung terasa di pasar dan warung. Perpres timah 2026, jika tidak segera diterjemahkan menjadi mekanisme pembelian yang jelas, berisiko menjadi dokumen simbolik yang tidak menjawab kegelisahan warga.
Perpres 79 dan Tuntutan Kepastian Hukum di Lapangan
Di atas kertas, Perpres 79 Tahun 2026 adalah upaya memperbaiki tata kelola timah, tetapi di lapangan masyarakat menuntut satu hal: kepastian hukum yang bisa dipegang. Ketua DPRD Belitung Timur meminta pemerintah mempercepat penyusunan regulasi yang memberi kepastian terhadap pembelian bijih timah masyarakat melalui jalur legal. Rapat di tingkat Menko Hukum dan HAM disebut dapat menjadi dasar PT TIMAH membeli timah masyarakat, sehingga situasi diharapkan mulai stabil. Sementara itu, Bambang Patijaya menyebut Perpres 79 sebagai solusi jangka pendek untuk meredakan persoalan yang membelit sektor pertimahan, dan sebagai pijakan membenahi tata kelola secara lebih terukur. "Keluarnya Perpres 79 Tahun 2026 tentang perbaikan tata kelola pertimahan ini diharapkan akan membawa satu solusi bagi keseluruhan pertimahan yang ada di Bangka Belitung, terutama yang ada di Pulau Belitung". Harapan ini masuk akal, tetapi tanpa aturan turunan dan lembaga pengawas yang tegas, ketidakpastian dapat kembali muncul dengan wajah baru.
Antara Kesejahteraan, Legalitas, dan Perlindungan Lingkungan
Perpres timah 2026 akan diuji pada tiga titik: kesejahteraan, legalitas, dan lingkungan. Pertama, pembenahan sektor timah harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat; timah sebagai sumber daya andalan Bangka Belitung perlu dikelola optimal agar nilai ekonominya dirasakan warga daerah. Kedua, legalitas: Fezzi mengingatkan, kepastian pembelian harus diikuti kepatuhan masyarakat pada aturan pertambangan, termasuk tidak menambang di hutan lindung, hutan produktif, dan aliran sungai. Ketiga, lingkungan: tanpa pengawasan, dorongan ekonomi akan terus menekan kawasan lindung. Dalam konteks tata kelola timah, kompromi malas antara ekonomi dan lingkungan tidak cukup; perlu desain kebijakan yang sekaligus memberi nafkah dan melindungi ruang hidup. Masyarakat juga diajak menjaga karakter sosial yang santun dalam menyampaikan aspirasi, agar penyelesaian persoalan tetap menjaga keamanan dan ketertiban daerah.
Kesimpulan: Perpres Bukan Obat Mujarab, tapi Jendela Kesempatan
Perpres 79 Tahun 2026 adalah titik balik, bukan garis akhir. Ia membuka jendela kesempatan untuk menata ulang tata kelola timah dan memulihkan Bangka Belitung ekonomi yang bertahun-tahun digantung ketidakpastian. Namun, jika pemerintah lambat menyusun mekanisme pembelian legal, penegakan wilayah tambang, dan skema pengawasan, Perpres berisiko hanya mengubah bahasa kebijakan tanpa menyentuh realitas penambang. Bambang Patijaya mengingatkan bahwa solusi jangka pendek ini diharapkan menyelesaikan carut-marut pertimahan sehingga timah dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Di sisi lain, suara seperti Fezzi menuntut kejelasan aturan yang segera dan bisa dijalankan di lapangan. Keduanya menunjukkan hal yang sama: tanpa keberpihakan nyata pada masyarakat pertimahan, tata kelola timah yang baru hanya akan menjadi dokumen yang rapi, tapi kosong makna bagi warga yang setiap hari hidup dari tanah timah.
