Bekal agama perlu berjalan bersama keterampilan
Pendidikan santri adalah proses membentuk generasi yang memadukan pemahaman agama, akhlak, kecakapan praktis, dan kepedulian sosial agar mampu mandiri sekaligus berkontribusi bagi masyarakat. Karena itu, keterampilan kerja bukan tambahan yang mengurangi nilai pendidikan pesantren, melainkan bekal untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Pesan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, dalam kegiatan bersama santri dan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kendal, Jawa Tengah, pada 25 Oktober 2026. Ia mendorong santri memperkuat ilmu agama dan karakter sekaligus menguasai kecakapan kerja di tengah perubahan kebutuhan industri. Dorongan ini tepat: ketakwaan dan akhlak mulia penting, tetapi kesempatan kerja juga menuntut disiplin, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan.
Keterampilan kerja santri perlu mencakup kemampuan berbahasa, keahlian teknis, pemahaman teknologi, serta kesiapan menghadapi lingkungan profesional. Kepala BLK Kendal, Hendro Setiyo Utomo, menjelaskan bahwa pelatihan di lembaganya mengikuti Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan dapat memberikan sertifikasi kompetensi. Jika pesantren, BLK, perguruan tinggi, dan dunia usaha membuka jalur beasiswa, magang, serta pelatihan, lulusan akan memiliki pilihan lebih luas untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja secara layak. Kolaborasi semacam itu harus menjadi bagian terencana dari pendidikan santri, bukan kesempatan sesekali.
Kepemimpinan bukan monopoli sekolah umum
Kecakapan kerja saja belum cukup jika pelajar madrasah merasa tidak berhak ikut menentukan arah masyarakat. Pada 29 Oktober 2026, anggota DPR RI Zainul Munasichin memotivasi 150 siswa Forum OSIS Madrasah Aliyah Kabupaten Sukabumi agar berani mengambil peran dalam kepemimpinan nasional. Ia menegaskan bahwa latar belakang madrasah atau pesantren tidak membatasi peluang menjadi pemimpin. Pesan itu penting, sebab rasa minder dapat menutup ruang partisipasi sebelum kemampuan sempat diuji.
Kunjungan edukasi para siswa ke Gedung DPR RI juga memberi mereka kesempatan mengenal fungsi parlemen, termasuk pembentukan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan, serta dinamika ketatanegaraan secara langsung. Zainul mengingatkan bahwa keputusan politik berpengaruh pada pendidikan dan kesejahteraan, sehingga generasi muda perlu memahami prosesnya dan tidak menjauhi politik hanya karena stigma negatif. Kepemimpinan pelajar madrasah seharusnya tumbuh lewat pengalaman berorganisasi, wawasan kritis, integritas, dan kesempatan berdialog dengan pengambil kebijakan. Demokrasi membutuhkan calon pemimpin dari beragam latar pendidikan, bukan hanya mereka yang sejak awal merasa paling dekat dengan kekuasaan.
Ruang berkembang harus nyata
Ajakan untuk terampil dan memimpin akan hampa bila tidak diikuti ruang untuk belajar, mencoba, dan berkontribusi. Pondok Pesantren Manba’ul Hikmah di Kaliwungu, Kendal, disebut berperan dalam pendidikan santri, pemberdayaan lingkungan, dan penguatan kemandirian. Contoh seperti ini layak diperluas: pesantren dan madrasah dapat menghubungkan pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat setempat, mulai dari industri dan pertanian hingga pariwisata, ekonomi kreatif, serta usaha kecil.
Pengakuan hukum terhadap pesantren juga perlu diterjemahkan menjadi dukungan yang terasa. Zainul menyinggung Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan penetapan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober, seraya menekankan pentingnya mengawal pelaksanaan kebijakan agar manfaatnya sampai kepada santri dan tenaga pendidik. Ia berharap pembinaan potensi pelajar madrasah diperkuat melalui kerja sama pengelola sekolah, tokoh masyarakat, dan legislator. Sementara itu, Ibas menyatakan komitmen mengawal kebijakan terkait pembukaan lapangan kerja, keberlangsungan industri, dan perlindungan pekerja melalui pembahasan dengan pihak serta komisi terkait.
Arah yang perlu diperjuangkan jelas: pendidikan agama, keterampilan, dan kepemimpinan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Santri membutuhkan pelatihan bermutu, madrasah membutuhkan ruang berorganisasi dan berjejaring, sementara pembuat kebijakan perlu memastikan dukungan tidak berhenti pada seremoni atau pengakuan formal.
Kesimpulannya, santri dan pelajar madrasah patut dipandang sebagai calon tenaga profesional, penggerak masyarakat, dan pemimpin bangsa sekaligus. Bekal agama memberi pijakan moral; keterampilan kerja membuka jalan kemandirian; keberanian memimpin memungkinkan mereka ikut membentuk keputusan publik. Tugas lembaga pendidikan dan pemerintah ialah memastikan ketiganya berkembang bersama, agar potensi pelajar benar-benar berubah menjadi kontribusi bagi masyarakat.
