Pasokan lokal perlu jalur pembelian yang nyata
Pemasok pangan MBG adalah produsen, koperasi, dan usaha lokal yang menyediakan bahan makanan bagi dapur program Makan Bergizi Gratis melalui pengadaan yang teratur, layak, dan dapat diakses. Memperluas keterlibatan mereka bukan sekadar agenda pemberdayaan; ini syarat agar kebutuhan dapur dapat bertemu dengan hasil produksi sekitar. Kasus telur BUMDes Kaliwedi memperlihatkan jarak antara kapasitas produksi dan akses pasar: BUMDes mengelola tiga kandang ayam petelur, sementara KDMP Kaliwedi membantu memasarkan hasilnya.
Produksi mencapai 200–250 kg per hari, tetapi koperasi belum memperoleh kepastian kemitraan setelah menyurati sekitar tujuh SPPG di Kecamatan Gondang. Ini bukan masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan meminta produsen berpromosi lebih keras. Ketika pengadaan diserahkan kepada mitra internal, pemasok baru sulit masuk tanpa proses seleksi dan keputusan pembelian yang terbuka. Akibatnya, telur yang tak terserap dapur MBG tetap bergantung pada penjualan eceran kepada warga, yang belum cukup menampung seluruh hasil produksi.
SIPLah membuka pintu, tetapi tidak menjamin pesanan
Langkah BGN menggandeng Kemendikdasmen untuk mengembangkan tata kelola belanja dapur SPPG melalui ekosistem SIPLah menawarkan jalan yang lebih terstruktur bagi UMKM pemasok MBG. Melalui lokapasar yang disediakan mitra PPMSE, pelaku usaha dapat menawarkan produk dan menjangkau kebutuhan belanja SPPG. Kanal ini berpotensi mengurangi ketergantungan pada jaringan pemasok lama, tetapi keberadaan platform saja belum cukup: produsen tetap memerlukan informasi kebutuhan, proses kurasi yang jelas, dan kepastian transaksi.
BGN bertanggung jawab menetapkan petunjuk teknis untuk pembelanjaan elektronik, termasuk soal kebutuhan, kewajaran harga, mutu dan jumlah barang, kelayakan pelaku usaha, persetujuan, pembayaran, serta pertanggungjawaban. BGN juga akan memverifikasi pelaku usaha dan memberi bimbingan teknis kepada pemasok serta SPPG mengenai penggunaan SIPLah. Rancangan ini tepat karena keterbukaan harus disertai standar yang bisa dipenuhi usaha kecil. Namun, ukuran keberhasilannya bukan jumlah akun atau pelatihan, melainkan apakah belanja dapur SPPG benar-benar memberi ruang bagi pemasok baru untuk memperoleh pesanan berulang.
MoU petani harus berujung pada penyerapan
Di Kerinci dan Sungai Penuh, MoU antara koordinator wilayah BGN dan perwakilan kelompok tani diarahkan untuk memasukkan hasil pertanian lokal ke rantai pasok dapur MBG. Penandatanganan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh pada 31 Oktober 2026, dengan tujuan menghubungkan hasil panen petani langsung kepada SPPG. Langkah ini menjanjikan manfaat ganda: petani lokal MBG memperoleh akses pasar, sementara dapur berpeluang memakai bahan segar dari wilayah sekitar.
Koordinator Wilayah BGN Kerinci, Ghozi Febra, menyatakan pasokan petani setempat akan diprioritaskan dan jajaran lapangan, termasuk koperasi, mitra, serta kepala SPPG, akan segera diarahkan untuk mendukungnya. Itu sinyal yang patut diapresiasi, tetapi MoU belum sama dengan kontrak pembelian. Komitmen perlu diterjemahkan menjadi daftar komoditas dan volume yang dibutuhkan, jadwal serapan, standar mutu, serta mekanisme harga dan pembayaran yang dipahami petani. Tanpa rincian operasional, petani berisiko menanam tanpa kepastian bahwa hasilnya akan masuk ke dapur program.
Ukuran keberhasilan adalah kepastian pasar
Ketiga upaya ini memperlihatkan peluang yang nyata sekaligus hambatan yang sama: pemasok lokal membutuhkan akses masuk yang transparan dan komitmen pembelian yang dapat diandalkan. SIPLah dapat membuka kanal, sedangkan MoU dapat membangun koordinasi; keduanya harus mengubah cara SPPG memilih dan menyerap pasokan. Kasus Kaliwedi menjadi pengingat bahwa kapasitas produksi saja tidak cukup ketika kemitraan dengan tujuh SPPG belum jelas dan penjualan eceran belum mampu menyerap telur.
BGN, pengelola dapur, koperasi, dan pemerintah daerah perlu menjadikan kebutuhan SPPG mudah diketahui calon pemasok, dengan proses verifikasi dan pembelian yang konsisten. BGN telah menyiapkan bimbingan teknis SIPLah bagi pelaku usaha dan SPPG, sementara jajaran BGN di Kerinci dan Sungai Penuh berencana menginstruksikan prioritas pasokan petani lokal. Kesimpulannya, perluasan pemasok pangan MBG tidak diukur dari banyaknya kerja sama di atas kertas, melainkan dari bahan lokal yang benar-benar diterima, dibayar, dan diserap secara berkelanjutan.
