Target Mei 2027 menuntut kesiapan menyeluruh
Bus BTS Pontianak adalah layanan transportasi umum perkotaan dengan skema Buy the Service, yaitu pemerintah membeli layanan dari operator agar bus dapat berjalan dengan rute dan jadwal yang direncanakan. Kota Pontianak menargetkan layanan ini mulai beroperasi pada Mei 2027 sebagai pilihan perjalanan sekaligus upaya membantu mengurangi kemacetan.
Target itu memberi waktu untuk membangun layanan yang berguna, bukan sekadar menghadirkan bus di jalan. Pontianak menjadi kota ketiga di Kalimantan yang memperoleh dukungan pembenahan transportasi perkotaan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, setelah program serupa hadir di Kalimantan Selatan dan Balikpapan. Namun, dukungan pusat tidak otomatis menjamin penumpang beralih dari kendaraan pribadi. Ukuran keberhasilan nantinya ialah apakah warga mendapat perjalanan yang teratur, mudah dijangkau, dan sesuai kebutuhan sehari-hari.
Dua koridor, 19 armada
Rancangan awal membagi layanan ke dalam dua koridor bus Pontianak dengan total 19 armada. Koridor pertama menghubungkan Rusunawa Harapan Jaya dan RSUD dr. Soedarso sepanjang 21,04 kilometer, dengan dukungan delapan bus. Koridor kedua memakai pola melingkar dari TPI Nipah Kuning menuju Sungai Raya Dalam; rute sepanjang 34,52 kilometer itu direncanakan dilayani 11 bus.
Pembagian armada memberi gambaran skala layanan, tetapi kecocokan rute dengan tujuan warga akan lebih menentukan daripada jumlah bus semata. Hubungan kawasan permukiman dengan rumah sakit, tempat pendidikan, perkantoran, dan pusat belanja dapat membuat layanan relevan bagi perjalanan harian. Jadwal yang konsisten dan jarak antarbus yang masuk akal juga penting agar penumpang tidak menanggung waktu tunggu yang panjang. Karena itu, rute dan operasi perlu diuji terhadap kondisi lalu lintas nyata sebelum target layanan dianggap tercapai.
Halte dan jalan menjadi ujian lapangan
Kesiapan halte Pontianak harus diperlakukan sebagai bagian inti layanan, bukan pelengkap setelah bus tersedia. Pemerintah kota merencanakan penyediaan halte, titik pemberhentian, rambu lalu lintas, dan fasilitas pendukung lainnya. Titik naik-turun yang mudah ditemukan, aman, dan nyaman akan menentukan apakah warga bersedia berjalan menuju bus serta menggunakannya secara rutin.
Ada kendala yang tak bisa diatasi dengan menambah armada saja: jalan Pontianak relatif tidak terlalu lebar dan lalu lintasnya padat. Penataan titik berhenti dan pengaturan bus perlu mencegah layanan justru mempersempit ruang jalan atau tertahan di kawasan ramai. Sosialisasi dan evaluasi setelah operasi dimulai juga menjadi kebutuhan, bukan formalitas, agar masalah rute, fasilitas, maupun kebiasaan pengguna bisa diperbaiki berdasarkan pengalaman lapangan.
Keberlanjutan menentukan manfaat
Bagi penumpang, bus dengan rute dan jadwal teratur dapat memberi kepastian perjalanan. Layanan direncanakan memakai pendingin ruangan, CCTV, dan pengemudi terlatih; pembayaran nontunai yang didukung subsidi pemerintah juga diharapkan menjaga tarif tetap terjangkau. Manfaat itu baru terasa jika sistem pembayaran mudah digunakan dan perjalanan tetap nyaman bagi beragam kelompok masyarakat.
Persoalan penting lainnya adalah siapa yang menjaga layanan tetap berjalan setelah dukungan awal berakhir. Program direncanakan menerima dukungan Kementerian Perhubungan selama tiga tahun pertama, lalu pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kota Pontianak untuk dilanjutkan secara mandiri. Pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran, melibatkan operator dan pelaku angkutan yang sudah ada, serta menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pengguna. Kesimpulannya, 19 bus dan dua koridor adalah awal yang menjanjikan, tetapi keberhasilan transportasi umum Pontianak bergantung pada halte yang siap, operasi yang konsisten, dan komitmen pembiayaan jangka panjang.
