Pemeriksaan kejiwaan bukan vonis
Pemeriksaan kejiwaan tersangka adalah penilaian oleh tenaga profesional untuk memahami kondisi mental seseorang dalam konteks pemeriksaan dan proses hukum, bukan alat yang otomatis menentukan apakah ia bersalah. Pembedaan ini penting ketika dua kasus pembunuhan di Madiun dan Boyolali sama-sama diikuti rencana evaluasi kejiwaan. Pemeriksaan dapat membantu penyidik memahami keadaan tersangka dan menjaga proses pemeriksaan berlangsung layak, tetapi hasilnya tidak dengan sendirinya membuktikan motif, menghapus tanggung jawab, atau menetapkan kesalahan pidana. Kesimpulan hukum tetap memerlukan penyelidikan dan pembuktian sesuai prosedur. Karena itu, kabar tentang tes kejiwaan sebaiknya dibaca sebagai bagian dari proses untuk memahami kondisi seseorang, bukan sebagai petunjuk pasti tentang apa yang terjadi atau alasan di balik perbuatannya.
Di Madiun, psikolog mendampingi pemeriksaan tersangka
Dwi Bagus Martono, 40 tahun, menjalani tes kejiwaan setelah menjadi tersangka pembunuhan Dini Hardianti dan anaknya yang berusia empat bulan di Madiun. Ia ditangkap di sebuah gubuk di Kabupaten Jember pada 25 Oktober 2026. Polda Jawa Timur menghadirkan tim psikolog untuk melakukan tes dan mendampinginya selama pemeriksaan. Polisi menyatakan langkah itu dimaksudkan untuk menghormati hak tersangka, menjaga kondisi mentalnya, dan mendukung pemeriksaan yang objektif. Menurut keterangan penyidik, kondisi Bagus disebut sensitif dan tidak stabil saat penyusunan berita acara pemeriksaan. Ia dilaporkan tenang ketika diminta menjelaskan kronologi, tetapi menangis saat pertanyaan menyentuh kehidupan pribadinya. Perbedaan respons tersebut bukan dasar bagi publik untuk mendiagnosisnya. Justru, pendampingan profesional dapat membantu proses evaluasi mental tersangka dilakukan dengan lebih hati-hati.
Boyolali: observasi masih menunggu penilaian ahli
Di Boyolali, JS, 35 tahun, diduga menganiaya ayahnya, S, 76 tahun, hingga meninggal di sekitar rumah mereka pada 31 Oktober 2026. Polisi menyatakan JS akan menjalani pemeriksaan kejiwaan; saat laporan disampaikan, ia berada di rumah sakit untuk menunggu observasi. Kepolisian juga menyebut belum ada keterangan dari ahli kejiwaan mengenai kondisinya. Keterangan bahwa korban diduga mengalami gangguan jiwa dan kesaksian warga tentang riwayat perilaku JS bukan pengganti penilaian klinis. Penting untuk membedakan dugaan, cerita saksi, dan kesimpulan ahli. Pemeriksaan psikiatri dapat menjadi bagian dari upaya memahami kondisi tersangka secara profesional, tetapi tidak semestinya dipakai untuk menyimpulkan diagnosis hanya dari kabar tentang perilaku. Rencana pemeriksaan ini merupakan langkah lanjutan, bukan hasil akhir.
Evaluasi klinis dan pembuktian pidana punya fungsi berbeda
Di sinilah psikiatri forensik perlu dipahami secara cermat: evaluasi kondisi mental berada dalam ranah penilaian profesional, sedangkan penentuan kesalahan pidana merupakan bagian dari proses hukum. Penilaian ahli dapat memberi konteks tentang kondisi tersangka pada waktu pemeriksaan dan membantu penyidik menentukan cara bertanya yang patut. Namun, ia tidak serta-merta menjelaskan motif, memastikan seseorang melakukan tindak pidana, atau menetapkan tanggung jawab hukumnya. Kedua kasus juga berada pada tahap berbeda: Bagus telah menjalani tes dengan pendampingan psikolog, sedangkan JS masih menunggu observasi dan keterangan ahli. Menyebut seseorang tampak tenang, menangis, atau pernah mengamuk tidak cukup untuk menarik kesimpulan klinis. Sikap yang bertanggung jawab ialah menunggu hasil profesional dan proses pembuktian, tanpa menjadikan dugaan kondisi mental sebagai label atau vonis.
