Ruang Fiskal APBN: Penyangga Ekonomi yang Kian Tertekan
Ruang fiskal 2027 adalah kemampuan APBN untuk menambah atau mengurangi belanja dan mengelola utang tanpa mengganggu stabilitas makro, sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan mendukung program pembangunan prioritas di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Di atas kertas, rancangan APBN 2027 diposisikan sebagai penyangga (shock absorber) dan pendorong pertumbuhan ekonomi, namun ia bekerja dalam koridor yang kian sempit. Pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp 3.426 triliun dengan belanja Rp 4.097,2 triliun dan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB, turun dari outlook defisit 2,85 persen. Ambisi ini berhadapan dengan meningkatnya pembayaran bunga utang dan basis penerimaan yang belum cukup lebar, sehingga setiap kebijakan fiskal otomatis menjadi ujian terhadap konsistensi disiplin anggaran.
Target Penerimaan Pajak: Ambisi Tinggi di Atas Basis yang Terbatas
Strategi pemerintah untuk menjaga ruang fiskal 2027 bertumpu pada penerimaan pajak Indonesia yang tumbuh jauh lebih cepat daripada ekonomi nominal. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 2.591,4 triliun, naik 12,1 persen dari outlook Rp 2.310,8 triliun. Secara politis ini menarik karena Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kenaikan penerimaan akan dicapai tanpa menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru, melainkan melalui perluasan basis dan peningkatan kepatuhan pajak. Di sisi lain, ekonom menilai target tersebut ambisius, sebab basis pajak masih sempit dan tingkat kepatuhan belum ideal. Ketergantungan pada intensifikasi dan ekstensifikasi, penguatan Coretax serta integrasi data memang masuk akal, tetapi tanpa reformasi struktural hubungan otoritas pajak–wajib pajak, target ini berisiko hanya menjadi angka optimistis di atas kertas.
Narasi Ruang Fiskal Kuat: Seberapa Kokoh Fondasinya?
Menkeu Purbaya memotret kondisi saat ini sebagai bukti bahwa ruang fiskal masih kuat, didukung penerimaan yang meningkat dan belanja yang terkendali. Ia menyebut tax collection sampai akhir Juli tumbuh hampir 30 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara defisit APBN sekitar 0,9 persen, yang dianggap menunjukkan ruang fiskal masih cukup lebar. Ini adalah pesan optimistis yang penting untuk meredam kekhawatiran atas tekanan bunga utang dan gejolak geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah. Namun kekuatan ruang fiskal hari ini belum otomatis menjamin kenyamanan pada 2027, ketika APBN dituntut menjalankan fungsi shock absorber dan kontrasiklikal sekaligus. Bila disiplin belanja tidak konsisten dan ekspansi basis pajak tersendat, narasi ruang fiskal kuat mudah berubah menjadi kebutuhan penyesuaian yang menyakitkan bagi program prioritas dan subsidi yang menyentuh masyarakat.
PNBP dan Danantara: Menggali Aset Negara sebagai Penyangga Baru
Ketika ruang fiskal 2027 terjepit oleh kewajiban utang dan ambisi penerimaan pajak, pemerintah bergerak mencari penopang baru melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Target PNBP di APBN 2027 dipatok Rp 517,4 triliun, sekitar 10 persen lebih rendah dari outlook Rp 575,1 triliun, sehingga ruang penguatan ada pada kualitas sumber penerimaan, bukan sekadar besaran. Di sinilah PNBP Danantara masuk sebagai calon game changer. Menkeu berencana memasukkan keuntungan BPI Danantara sebagai PNBP, dengan potensi setoran sekitar Rp 120 triliun sebagai cadangan anggaran pemerintah, meski pihak Danantara masih berdebat soal mekanismenya. Secara fiskal, memaksa aset negara produktif menyetor laba adalah keputusan tepat; tetapi bergantung pada satu “quick win” jangka pendek tanpa memperbaiki tata kelola PNBP dan pemanfaatan aset negara lain akan membuat kebijakan ini sekadar plester, bukan terapi.
Menjaga Stabilitas: Pajak, Belanja Efisien, dan Reformasi Aset
Pada akhirnya, ruang fiskal 2027 tidak akan ditentukan semata oleh angka target, melainkan oleh kualitas eksekusi kebijakan. Pemerintah berjanji menurunkan defisit keseimbangan primer dari outlook Rp 152,1 triliun menjadi Rp 20,9 triliun, sambil mengendalikan belanja tidak produktif dan mengalihkan ke belanja yang lebih produktif, termasuk pada program prioritas seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan subsidi yang menjaga daya beli. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak, perluasan tax base, dan konsistensi pemanfaatan PNBP Danantara bukan sekadar isu teknis, tetapi penentu apakah APBN dapat bertahan sebagai shock absorber di tengah ketidakpastian global. Tanpa komitmen reformasi administrasi, transparansi pemanfaatan aset, dan disiplin belanja, ambisi menjaga ruang fiskal kuat akan berhadapan dengan realitas politik dan birokrasi yang tidak selalu berpihak pada keberlanjutan.
