Efisiensi harus melindungi prioritas publik
Efisiensi anggaran daerah adalah penataan belanja untuk mengurangi pengeluaran yang kurang prioritas, lalu mengarahkan ruang fiskal yang tersedia kepada kebutuhan pembangunan dan layanan publik. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa banyak yang dipotong, melainkan apakah manfaatnya sampai kepada warga. Dua daerah memperlihatkan konsekuensi pilihan yang berbeda. Halmahera Timur berkomitmen melanjutkan efisiensi dalam APBD Induk 2027 demi memaksimalkan pembangunan infrastruktur. Bengkalis, sebaliknya, menyusun anggaran dalam tekanan fiskal yang diproyeksikan membuat kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD menyusut tajam. Perbandingan ini penting: penghematan terarah dapat menjadi alat untuk menggeser prioritas, tetapi pemangkasan luas berisiko mempersempit kemampuan pemerintah menjalankan program.
Haltim mengubah penghematan menjadi jalan
Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky CH. Ricfat, menyampaikan komitmen efisiensi pada 3 November 2026 sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah pusat. Pemkab memproyeksikan penghematan Rp17 miliar, dengan sasaran perjalanan dinas, rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, konsumsi kegiatan, dan penggunaan BBM. Pagu alat tulis kantor setiap OPD juga dibatasi maksimal sekitar Rp15 juta. Arah penghematan itu cukup jelas: dana dialihkan untuk pembangunan dan perbaikan jalan lebih dari lima kilometer, sekaligus mendorong belanja Dinas Pekerjaan Umum. Ricky menyebut layanan dasar pendidikan dan kesehatan tetap perlu dioptimalkan. Ini lebih meyakinkan daripada pemotongan tanpa tujuan, meski hasilnya tetap bergantung pada pelaksanaan dan evaluasi berkala. Pemkab menyatakan akan menyesuaikan anggaran lagi bila ruang fiskal memungkinkan tanpa mengganggu pelayanan publik.
Bengkalis menghadapi pemangkasan luas
APBD Bengkalis 2027 diproyeksikan berada pada kisaran Rp1,7 triliun hingga Rp1,8 triliun, turun seiring pemangkasan Dana Bagi Hasil oleh pemerintah pusat. Wakil Ketua DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan mengatakan hampir seluruh kegiatan OPD dan DPRD berpotensi dipotong 70–80 persen. Pembahasan RAPBD masih berlangsung setelah terbitnya aturan Kementerian Keuangan terbaru; DPRD menargetkan pengesahan pada November 2026, dengan paripurna diperkirakan 24 atau 26 November. Tekanan fiskal membuat belanja wajib dan gaji pegawai, termasuk PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, serta tenaga alih daya, menjadi prioritas. Kegiatan seremonial selain agenda yang dianggap penting akan dipangkas atau tidak didanai. Konsekuensinya bukan hanya pengurangan kegiatan administratif: ruang untuk program daerah ikut menyempit, sementara sejumlah pembangunan infrastruktur terancam tidak terakomodasi.
Beda strategi, sama-sama perlu menjaga layanan
Perbedaan utama bukan pada beratnya tekanan, melainkan pada ruang untuk memilih. Halmahera Timur mengidentifikasi pos penghematan dan mengaitkannya dengan sasaran jalan, sembari menjaga perhatian pada pendidikan dan kesehatan. Di Bengkalis, besarnya kebutuhan belanja wajib dan pegawai membuat pembangunan fisik lebih rentan; alokasi pokok-pokok pikiran anggota DPRD diproyeksikan nol. Bengkalis mempertimbangkan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menjaga pembangunan. Namun, opsi itu masih menunggu kajian aturan dan ketentuan. Jika tidak terealisasi, pekerjaan fisik diperkirakan bergantung pada sisa belanja modal melalui swakelola, sehingga terbatas pada perbaikan jalan dan pekerjaan kecil. Artinya, efisiensi dan pengurangan belanja tidak otomatis menghasilkan prioritas yang lebih baik. Pemerintah perlu menjelaskan program mana yang tetap berjalan dan bagaimana warga tetap memperoleh layanan.
Pada akhirnya, APBD 2027 akan dinilai dari dampaknya, bukan dari kerasnya angka pemotongan. Halmahera Timur menawarkan model penghematan yang diarahkan pada infrastruktur; Bengkalis menghadapi risiko pemangkasan anggaran OPD yang dapat menekan program dan pembangunan. Agar efisiensi tidak berubah menjadi kemunduran layanan, setiap pengurangan harus disertai pilihan yang terbuka, perlindungan kebutuhan dasar, dan pemantauan hasil. Tanpa itu, ruang fiskal yang terbatas hanya akan membuat daftar kegiatan lebih pendek, bukan manfaat publik lebih besar.
