Kota ideal melampaui gedung dan jalan
Kota ideal adalah lingkungan perkotaan yang menghubungkan kawasan melalui transportasi yang baik, menyediakan ruang bagi beragam kelompok, dan mampu menjaga kelestarian serta menghadapi perubahan. Gambaran itu disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan saat membahas visi kota 2045 dalam Jakarta Architecture Festival 2026 di M Bloc Space, Jakarta, pada 27 Oktober 2026. Pesannya patut menjadi koreksi bagi pembangunan kota yang terlalu sering mengukur kemajuan dari banyaknya gedung baru atau panjang jalan. Infrastruktur fisik tetap penting, tetapi tanpa akses yang tersambung dan ruang publik yang bisa digunakan bersama, pertumbuhan tidak otomatis membuat hidup warga lebih baik. Kota masa depan perlu dinilai dari seberapa mudah orang bergerak dan seberapa luas manfaat pembangunan dirasakan.
Pembangunan kota bukan semata urusan membangun gedung dan jalan; kota juga membutuhkan transportasi terhubung, ruang yang dapat diakses berbagai kelompok, serta lingkungan yang siap menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, visi kota 2045 seharusnya menjadi ukuran mutu kehidupan sehari-hari, bukan sekadar gambaran fisik yang menarik di atas kertas. Jika warga kesulitan berpindah antarkawasan atau merasa ruang kota bukan untuk mereka, pembangunan belum memenuhi tujuannya. Konektivitas, inklusi, dan daya tahan lingkungan harus direncanakan bersama sejak awal.
Konektivitas harus membentuk tata kota
Ossy menggambarkan kota-kota besar yang kompak dan terhubung, dengan sistem transportasi yang baik, sekaligus inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Gagasan compact and connected city bukan sekadar menambah pilihan kendaraan. Intinya, tata ruang dan jaringan perjalanan perlu saling mendukung agar kegiatan sehari-hari tidak terpisah oleh jarak dan akses yang buruk. Tanpa hubungan yang masuk akal antara kawasan tempat tinggal, aktivitas, dan layanan kota, pembangunan berisiko menghasilkan ruang yang berdiri sendiri-sendiri. Transportasi terhubung karena itu harus diperlakukan sebagai bagian dari perencanaan kota, bukan pelengkap yang baru dipikirkan setelah bangunan selesai.
Visi tersebut memuat tiga arah yang saling terkait: kota kompak dan terhubung melalui tata ruang terpadu; kota inklusif yang memberi ruang bagi beragam kelompok; serta kota tangguh dan berkelanjutan yang mampu menghadapi perubahan sambil menjaga lingkungan. Ketiganya tidak bisa dicapai dengan proyek terpisah tanpa koordinasi. Ruang terbuka hijau, misalnya, bukan sisa lahan yang boleh dikorbankan demi kepadatan, melainkan bagian penting dari kualitas kota. Konektivitas yang baik pun kehilangan makna jika sebagian warga tidak dapat mengakses ruang dan fasilitas yang tersedia.
Kolaborasi warga menentukan hasilnya
Mewujudkan kota berkelanjutan tidak dapat dibebankan kepada pemerintah saja. Ossy mengajak pemerintah, akademisi, arsitek, pelaku usaha, dan masyarakat bekerja sama membangun kota yang terhubung, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah berperan menyiapkan kebijakan serta kepastian regulasi; Kementerian ATR/BPN menyatakan siap berkolaborasi dalam legalitas tanah dan penataan ruang terbuka hijau. Akademisi dapat menyumbang kajian, sementara arsitek dan pelaku usaha membawa gagasan serta inovasi. Pembagian peran ini penting, tetapi kolaborasi hanya berarti jika masukan warga ikut memengaruhi keputusan tentang ruang yang mereka gunakan.
Bagi masyarakat, keterlibatan juga berarti menjaga dan menggunakan ruang sesuai peruntukannya agar pembangunan berjalan berkelanjutan. Kontribusi profesi dapat terlihat dalam dukungan Ikatan Arsitek Indonesia terhadap program pemerintah 3 Juta Rumah, termasuk melalui kegiatan bedah rumah di berbagai daerah. Contoh tersebut menunjukkan bahwa gagasan perencanaan dapat berujung pada manfaat langsung, bukan berhenti sebagai wacana. Jakarta Architecture Festival 2026, yang mengusung tema “Ambang Naung”, menjadi ruang diskusi untuk merespons tantangan perkotaan. Namun, ukuran keberhasilannya kelak bukan banyaknya forum, melainkan apakah kolaborasi menghasilkan kota yang lebih mudah diakses dan layak dihuni.
Ukuran keberhasilan adalah manfaat bagi warga
Visi kota 2045 akan kehilangan makna jika hanya menjadi slogan tentang masa depan. Transportasi terhubung harus menyatu dengan tata ruang, ruang publik perlu melayani berbagai kelompok, dan kebijakan harus menjaga lingkungan sekaligus memberi kepastian dalam pemanfaatan tanah. Pemerintah dapat membuka jalan melalui aturan, tetapi warga dan pemangku kepentingan lain perlu dilibatkan dalam proses yang membentuk ruang hidup mereka. Itulah perbedaan antara pembangunan yang sekadar menambah aset fisik dan pembangunan kota yang sungguh meningkatkan kualitas hidup.
Kota yang kompak, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan bukan hasil satu proyek atau satu profesi. Ia lahir dari keputusan yang saling terhubung dan dari kerja bersama yang menghargai kebutuhan masyarakat. Karena itu, ukuran paling masuk akal bagi kota masa depan bukan hanya apa yang dibangun, melainkan apakah orang dapat bergerak dengan mudah, menggunakan ruang secara adil, dan menikmati lingkungan yang terjaga. Pembangunan kota harus dimulai dari kebutuhan tersebut—bukan berhenti pada gedung dan jalan.
