Desil DTSEN: Angka Kecil, Dampak Besar bagi Hidup Warga
Desil DTSEN adalah pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan dari paling miskin hingga paling mampu, yang dipakai pemerintah untuk menentukan siapa berhak menerima berbagai program bantuan sosial, sehingga kesalahan penempatan satu desil saja dapat membuat keluarga miskin kehilangan akses kesehatan, pendidikan, maupun bantuan pangan yang mereka butuhkan untuk sekadar bertahan hidup.
Masalahnya, desil DTSEN salah kini bukan kasus terisolasi, melainkan gejala sistemik dari data bansos tidak akurat yang merembet ke banyak wilayah. Di Trenggalek, kepala desa mengeluh warga miskin ekstrem justru masuk desil lima ke atas, sehingga kehilangan KIS, KIP, dan bantuan pangan. Di Gresik, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional memunculkan ribuan data tanpa kelompok desil sama sekali. Ini bukan sekadar salah input; ini kesalahan klasifikasi kemiskinan yang mengubah hidup orang. Selama desil DTSEN diperlakukan sebagai “pintu gerbang” program bantuan sosial, setiap glitch data berarti ada keluarga yang harus memilih antara makan atau obat.
Trenggalek dan Gresik: Potret Lapangan dari Data yang Amburadul
Kisah di Trenggalek membuka mata: rapat dengar pendapat di DPRD dipenuhi kepala desa yang marah karena warga miskin ekstrem mendadak “naik kelas” ke desil atas, padahal secara ekonomi tetap terpuruk. Mereka kehilangan hak bansos, sementara pemerintah desa ditinggal menanggung amukan warga yang merasa dikhianati sistem. Ketika orang yang tinggal di rumah reyot dan makan seadanya dipaksa menerima label “lebih sejahtera”, jelas ada yang salah dari algoritma dan proses verifikasi data sosial ekonomi.
Gresik menunjukkan sisi lain dari kekacauan: dari 144.025 data DTSEN, yang aktif hanya 67.969, dengan 24.039 di desil 1 dan 17.610 di desil 2. Namun 67.908 data bahkan tidak punya desil, dan 67.969 lainnya tercatat nonaktif. Banyak warga yang sebelumnya ada dalam data sosial daerah mendadak hilang dari sistem setelah pemutakhiran. Ini menimbulkan protes berantai ke desa, pemerintah, hingga wakil rakyat karena program bantuan sosial yang seharusnya menyentuh yang paling lemah malah tersendat di meja komputer.
Ketika Algoritma Lebih Berkuasa dari Realitas Kemiskinan
Argumen teknis dari otoritas statistik terdengar logis di kertas: desil dihitung dari banyak indikator, dan pemutakhiran data nasional bisa menggeser posisi rumah tangga dalam distribusi pendapatan. Jika data tidak segera diperbarui, peringkat desil bisa meleset dari kondisi riil. Namun di lapangan, penjelasan ini tidak menjawab satu pertanyaan sederhana: mengapa keluarga yang jelas miskin di mata tetangga, perangkat desa, dan mata mereka sendiri tiba-tiba “naik” ke desil atas tanpa ada perubahan hidup nyata?
Masalah lain, ribuan data tanpa desil di Gresik menunjukkan lubang besar dalam sistem klasifikasi, bukan sekadar keterlambatan input. Banyak warga mengalami loncatan desil drastis, dari desil 2 ke desil 5 atau sebaliknya. Di sisi lain, verifikasi data sosial ekonomi berbasis bukti fisik—surat keterangan kepala desa, foto rumah, ruang tamu, dan kamar mandi—baru bisa mengoreksi sebagian kecil; dari 502 pengajuan perbaikan desil, hanya 48 yang persyaratannya lengkap. Ketika algoritma nasional lebih dipercaya daripada mata dan catatan desa, hasilnya adalah statistik rapi yang menutupi kekacauan di pintu rumah orang miskin.
Seruan Ekonom: Hentikan Dulu, Benahi Data, Selamatkan Warga Miskin
Kekacauan ini cukup serius hingga mendorong ekonom menuntut rem darurat. Penghitungan desil DTSEN yang amburadul menjadi alasan kuat bagi Media Wahyudi Askar untuk meminta pemerintah menghentikan sementara penggunaan DTSEN sebagai acuan penerima bansos. Dalam kata-katanya, “hentikan dulu saja… duduk lagi, seminggu, dua minggu, pastikan lagi semua datanya benar” sebelum kebijakan diteruskan. Ini bukan ajakan mundur, tetapi ajakan berhenti sebentar agar tidak semakin jauh tersesat.
Usulan ini masuk akal: selama data bansos tidak akurat, setiap penyaluran bantuan berisiko memperparah ketidakadilan. Apalagi sudah ada bukti bahwa amburadulnya DTSEN membuat masyarakat miskin kehilangan bansos, sementara mereka yang mampu bisa saja tetap menikmati bantuan sampai datanya dikoreksi. Menghentikan sementara pemutakhiran DTSEN untuk audit menyeluruh adalah pilihan etis ketika kesalahan klasifikasi kemiskinan berujung pada hilangnya hak dasar warga. Mengakui salah dan memperbaiki jauh lebih terhormat daripada bersembunyi di balik istilah teknis.
Solusi: Kembalikan Kepercayaan ke Data dengan Menguatkan Desa
Jalan keluar tidak mungkin hanya datang dari pusat. Kepala desa di Trenggalek sudah meminta formula baru yang membuat data pusat tetap akurat sekaligus memberi ruang koreksi bagi pemerintah desa. Mereka berada di garis depan, menerima keluhan warga yang kehilangan bantuan dan kesulitan menjelaskan mengapa angka di sistem lebih dipercaya daripada kenyataan di kampung. Tanpa peran aktif desa dalam verifikasi data sosial ekonomi, DTSEN akan terus menjadi menara gading yang rapuh.
Di Gresik, harapan diletakkan pada sinkronisasi antar-Dinas Sosial, BPS, Kementerian Sosial, BPJS, dan Kominfo agar pengelolaan data terintegrasi satu pintu. Warga yang merasa desilnya tidak sesuai fakta diberi hak mengajukan pemutakhiran mandiri melalui kanal resmi, dengan verifikasi ketat oleh Kementerian Sosial. Namun inisiatif koreksi dari bawah ini hanya akan efektif jika pemerintah pusat bersedia mengakui kelemahan sistem, memperkuat kapasitas desa, dan menjadikan validasi lapangan sebagai fondasi, bukan pelengkap. Data desil boleh canggih, tetapi tanpa keadilan di meja verifikasi, program bantuan sosial akan terus meleset dari sasaran.
