Gugatan balik memperluas sengketa
Sengketa merek Denza adalah perselisihan hukum mengenai siapa yang berhak memakai dan memiliki merek tersebut untuk kendaraan bermotor, yang kini melibatkan BYD, Worcas, dan PT Raden Reza Adi. Gugatan balik yang diajukan Raden Reza Adi membuat perkara ini jauh lebih besar daripada sekadar perebutan nama: tuntutan juga berpotensi mengganggu impor, produksi, dan penjualan kendaraan. Gugatan itu didaftarkan pada 8 September 2026 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Raden Reza Adi meminta dinyatakan sebagai pemilik sah dan pemegang hak eksklusif merek Denza terdaftar nomor IDM001176306 untuk kelas barang 12. Ia menuduh pihak tergugat menggunakan merek tanpa hak dan dengan iktikad tidak baik. Dalam petitumnya, ia menuntut ganti rugi materiil Rp9,5 triliun secara tanggung renteng. Dengan nilai sebesar itu, sengketa merek Denza kini menjadi ujian serius bagi kepastian hak merek sekaligus kelangsungan bisnis.

Dari gugatan BYD ke klaim tandingan
Gugatan balik tersebut muncul ketika gugatan BYD Denza terhadap Worcas dan Raden Reza Adi masih berjalan. BYD mendaftarkan perkara lebih dahulu, pada 8 Juni 2026, dan meminta hakim menyatakan Denza sebagai merek terkenal serta BYD sebagai pemilik sah merek itu untuk kelas 12. Perusahaan juga meminta pembatalan pendaftaran IDM001176306, yang semula tercatat atas nama Worcas sebelum dialihkan kepada Raden Reza Adi, dengan alasan merek tersebut memiliki persamaan dengan milik BYD dan didaftarkan dengan iktikad tidak baik. Kini posisi kedua pihak berlawanan: BYD memperjuangkan pengakuan atas merek Denza BYD, sedangkan Raden Reza Adi menuntut pengakuan atas hak eksklusifnya. Tujuh perusahaan menjadi sasaran gugatan balik, termasuk BYD Company Limited, dua entitas BYD di Indonesia, serta empat perusahaan diler. Rangkaian perkara ini membuat putusan tentang kepemilikan merek berpotensi menentukan bukan hanya hak atas nama, tetapi juga aktivitas komersial yang terkait dengannya.

Tuntutan bisa berdampak ke pasar
Tuntutan Raden Reza Adi tidak berhenti pada kompensasi. Ia juga meminta penghentian impor, produksi, perakitan, distribusi, penjualan, dan promosi kendaraan yang memakai merek Denza atau merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, serta penarikan produk yang dinilai melanggar dari peredaran. Nilai kerugian materiil dalam petitum disebut sebesar Rp9.515.800.000.000. Bagi konsumen, tuntutan ini belum otomatis berarti kendaraan akan berhenti dijual: itu adalah permintaan penggugat yang masih harus diperiksa pengadilan. Namun, bila dikabulkan, dampaknya dapat terasa pada ketersediaan kendaraan, layanan, dan kepastian bagi pemilik produk. Sementara itu, KatadataOTO melaporkan BYD mengganti nama Denza menjadi Danza untuk pasar Indonesia per Oktober 2026. Pergantian nama tersebut tidak dengan sendirinya menyelesaikan sengketa kepemilikan, tetapi menunjukkan bahwa perselisihan merek telah memengaruhi cara perusahaan memperkenalkan produknya.

BYD menyerahkan perkara kepada tim legal
BYD menyatakan menghormati proses hukum dan menyerahkan penanganan perkara kepada tim legal. Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, mengatakan perusahaan yakin atas hak kekayaan intelektual terkait Denza berdasarkan dokumen dan sertifikat, sejarah pengembangan merek, serta produk yang telah dibuat. Sikap tersebut menegaskan bahwa BYD tidak menganggap klaim lawannya sebagai penentu akhir; pembuktian dan keputusan tetap berada di pengadilan. Sidang pertama yang dijadwalkan pada 22 September 2026 ditunda karena pemanggilan para tergugat. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 23 Februari 2027 dengan agenda pemanggilan para tergugat. BYD juga menyatakan bisnis dan layanan bagi konsumen akan tetap berlanjut. Pada akhirnya, besarnya gugatan Rp9,5 triliun tidak menggantikan kebutuhan untuk membuktikan siapa pemegang hak yang sah. Kejelasan putusan menjadi jalan paling penting untuk melindungi konsumen, diler, dan kepastian usaha.






