Sengketa lama memasuki babak baru
Sengketa merek Denza adalah perselisihan hukum tentang siapa yang berhak memakai dan mengendalikan nama Denza untuk kendaraan bermotor, termasuk hak eksklusif atas pendaftarannya. Persoalan ini bukan perkara baru: BYD menggugat PT Worcas Nusantara Abadi pada Januari 2025, tetapi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan itu pada 28 April 2025.
Babak berikutnya berlangsung pada 8 Juni 2026, ketika BYD mengajukan gugatan terhadap Worcas dan PT Raden Reza Adi. BYD meminta pengadilan menyatakan Denza sebagai merek terkenal dan membatalkan pendaftaran nomor IDM001176306, yang semula tercatat atas nama Worcas sebelum dialihkan kepada Raden Reza Adi. Perusahaan menilai pendaftaran tersebut memiliki persamaan dengan mereknya dan diajukan dengan iktikad tidak baik.
Kini arah perkara berbalik. Pada 8 September 2026, PT Raden Reza Adi menggugat BYD Company Limited dan enam perusahaan lain di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perkembangan ini membuat gugatan BYD Denza menjadi sengketa dua arah, bukan lagi sekadar upaya BYD menantang pendaftaran pihak lain.

Tuntutan besar, dampak yang bisa terasa di pasar
Dalam perkara bernomor 101/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Jkt.Pst, Raden Reza Adi meminta hakim mengakui dirinya sebagai pemilik sah dan pemegang hak eksklusif merek Denza nomor IDM001176306 untuk kelas barang 12. Ia menuduh para tergugat menggunakan merek tanpa hak dan dengan iktikad tidak baik. Nilai kerugian materiil yang diminta tercatat Rp9.515.800.000.000, atau sekitar Rp9,5 triliun, dan diminta dibayar secara tanggung renteng.
Tuntutannya melampaui soal ganti rugi. Penggugat meminta penghentian impor, produksi, perakitan, distribusi, penjualan, dan promosi kendaraan Denza maupun merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. Ia juga meminta produk yang dinilai melanggar ditarik dari peredaran.
Bagi konsumen, permintaan itu membuat hasil perkara berpotensi relevan terhadap ketersediaan kendaraan, distribusi, dan promosi Denza. Namun, tuntutan tersebut masih berupa permohonan penggugat, bukan putusan pengadilan. Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa impor atau penjualan harus berhenti sekarang.

BYD bertahan pada klaim hak kekayaan intelektual
BYD menyatakan menghormati proses hukum dan menyerahkan penanganan perkara kepada tim legal. Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, mengatakan perusahaan yakin atas hak kekayaan intelektualnya terkait Denza, dengan merujuk pada dokumen dan sertifikat, sejarah pengembangan merek, serta produk yang telah dibuat.
Perusahaan juga menyatakan akan melanjutkan pengembangan bisnis di Indonesia dan tetap melayani konsumen. Sementara itu, laporan lain menyebut BYD mengganti nama Denza menjadi Danza untuk pasar Indonesia mulai Oktober 2026. Perubahan nama tersebut menambah lapisan pada perkara, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab siapa pemegang hak yang sah; penentunya tetap proses hukum dan bukti yang diperiksa.
Sidang pertama yang dijadwalkan pada 22 September 2026 ditunda karena pemanggilan para tergugat. Jadwal berikutnya tercatat pada 23 Februari 2027, dengan agenda pemanggilan para tergugat. Sampai ada putusan, posisi kedua pihak tetap berupa klaim yang berlawanan.
Putusan, bukan besarnya tuntutan, yang akan menentukan
Gugatan Rp9,5 triliun membuat sengketa merek Denza menonjol, tetapi angka itu bukan kewajiban yang telah ditetapkan hakim. Inti perkara adalah pembuktian hak atas merek Denza Indonesia, termasuk status pendaftaran, penggunaan merek, dan dasar klaim masing-masing pihak. Perkara sebelumnya yang berakhir dengan penolakan gugatan BYD juga menunjukkan bahwa klaim kepemilikan tidak otomatis dimenangkan hanya karena diajukan oleh perusahaan besar.
Kesimpulannya, konsumen dan pelaku pasar sebaiknya membedakan tuntutan dari putusan. BYD telah menyatakan keyakinan pada hak kekayaan intelektualnya dan mempercayakan perkara kepada tim legal, sedangkan Raden Reza Adi meminta ganti rugi serta penghentian aktivitas terkait kendaraan Denza. Kepastian mengenai hak dan dampaknya bagi penjualan baru akan muncul setelah pengadilan menilai bukti dan memutus perkara.






