Aktivis Desak Penyelidikan Pergeseran Anggaran Miliaran Rupiah di Daerah

Pergeseran Anggaran Daerah dan Ledakan Aksi Aktivis Transparansi

Pergeseran anggaran daerah adalah praktik memindahkan alokasi dana dari pos yang sudah disetujui ke pos lain, yang dalam kondisi darurat bisa dibenarkan, tetapi menjadi masalah ketika dilakukan tanpa persetujuan legislatif, tanpa penjelasan publik, dan berujung pada pengadaan barang mencurigakan serta dugaan korupsi pemerintah lokal yang merugikan layanan dasar bagi warga. Di berbagai daerah, pola ini memicu aksi aktivis transparansi yang bukan sekadar protes insidental, melainkan gerakan terkoordinasi untuk memaksa kejaksaan dan lembaga pengawas membuka investigasi kejaksaan atas keputusan anggaran bernilai ratusan miliar rupiah. Kasus di Deli Serdang, Bogor, dan Pulau Taliabu menunjukkan bahwa masalah tata kelola anggaran bukan lagi isu lokal terpisah, melainkan gejala sistemik. Ketika dana publik yang seharusnya memperkuat kesehatan, pertanian, dan penanggulangan bencana malah diarahkan ke sewa mobil mewah atau proyek yang berujung dibongkar, publik berhak curiga. Gelombang protes yang muncul adalah sinyal bahwa toleransi masyarakat terhadap praktik abu-abu dalam pengelolaan APBD sudah habis.

Sumatra Utara: Rp503 Miliar TKD dan Rencana Mobil Mewah

Di Sumatra Utara, puluhan massa yang tergabung dalam PW GHARIS Sumut menggeruduk kantor Kejaksaan Tinggi untuk mendesak pemeriksaan terhadap Bupati Deli Serdang terkait pergeseran Anggaran Tanggap Darurat (TKD) sebesar Rp503 miliar. Dana yang seharusnya fokus pada dampak bencana diduga dialihkan dengan dasar hukum yang dipertanyakan, hanya berlandaskan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang dinilai bertentangan dengan aturan pengelolaan keuangan daerah dalam keadaan darurat. Kejanggalan makin tajam ketika massa menyoroti rencana sewa mobil dinas mewah yang akan memakai anggaran TKD dalam skema pergeseran tersebut. Di tengah kebutuhan warga atas pemulihan pascabencana, prioritas anggaran yang condong ke kenyamanan pejabat adalah bentuk ketidakpekaan politik. Bola liar gagalnya pembahasan P-APBD membuat pelaksana kegiatan terancam tidak dibayar dan pengusaha mundur meski rugi, karena khawatir pembayaran proyek akan terkatung-katung di belakang hari. Ini bukan sekadar sengketa administratif; ini menunjukkan bagaimana keputusan anggaran yang tidak transparan langsung memukul pelaku ekonomi lokal dan layanan publik. PW GHARIS Sumut menuntut Kejati segera memanggil, memeriksa, dan mengaudit Bupati Deli Serdang serta seluruh alur pergeseran anggaran Rp503 miliar yang mereka nilai berpotensi menjadi lumbung korupsi. Respons kejaksaan yang meminta laporan resmi ke PTSP lalu dijawab dengan komitmen aktivis untuk melaporkan pada Senin mendatang memperlihatkan bahwa tekanan publik mulai memaksa proses hukum bergerak, meski pelan.

Bogor: Pengadaan Pertanian Rp8,4 Miliar yang Gelap dari Publik

Di Bogor, Jaringan Koalisi Rakyat (JANGKAR) menggelar demonstrasi di kawasan pemerintahan kabupaten dan secara terang menuntut pencopotan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Entis Sutisna. Massa memprotes pengelolaan anggaran pengadaan sektor pertanian yang nilainya mencapai lebih dari Rp8,4 miliar, lengkap dengan pembakaran ban sebagai simbol kemarahan terhadap ketertutupan informasi. Melalui kajian kritis, JANGKAR menyoroti dua paket pengadaan: pupuk hayati sekitar Rp7,46 miliar dan kultivator sekitar Rp996,87 juta. "Anggaran sebesar itu menuntut pertanggungjawaban yang terbuka, terukur, dan dapat diuji oleh publik," tegas penanggung jawab aksi, Raden Ahmad Faiz, sambil mengingatkan bahwa klaim "sesuai prosedur administratif" tidak cukup ketika menyangkut APBD. Pengadaan barang mencurigakan dalam sektor pertanian bukan hanya soal kemungkinan mark-up harga, tetapi juga soal keadilan bagi petani. Tanpa transparansi spesifikasi, kualitas, dan distribusi, alat dan pupuk yang dibeli berpotensi tidak menjawab kebutuhan lapangan. Hingga laporan sumber disusun, belum ada keterangan dari pihak dinas maupun kepala dinas terkait tuntutan dan sorotan atas pengadaan tersebut. Diamnya birokrasi di hadapan kritik publik adalah bagian dari masalah: transparansi tidak boleh menunggu skandal meledak baru kemudian dibuka.

Maluku Utara: RSUD Bobong Dibongkar, Anggaran Kesehatan Dibuang

Di Pulau Taliabu, Maluku Utara, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia, La Omy La Tua, mendesak aparat penegak hukum dan KPK mengusut dugaan korupsi dalam pembangunan Gedung RSUD Bobong yang dibiayai APBD sekitar Rp7,9 miliar. Gedung rumah sakit yang seharusnya menjadi aset kesehatan jangka panjang itu dibongkar total padahal baru berumur sekitar tiga tahun sejak selesai dibangun. La Omy menegaskan bahwa pembongkaran gedung yang masih tergolong baru diduga melanggar hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah. Aset daerah yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat malah dirusak dan dibuang, menggambarkan pola pemborosan anggaran kesehatan daerah yang ekstrem. Jika memang ada cacat pembangunan, logika kebijakan yang sehat adalah perbaikan, bukan penghancuran yang menghilangkan bukti dan menutup peluang audit teknis. Serangkaian pertanyaan yang ia ajukan—mulai dari kesesuaian spesifikasi kontrak, tanggung jawab perencanaan dan pengawasan, hingga ada tidaknya kajian teknis dan hukum sebelum pembongkaran—menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar salah urus proyek, tetapi dugaan korupsi pemerintah lokal yang serius. La Omy mendesak KPK, kepolisian, kejaksaan, inspektorat, dan BPK melakukan audit investigatif agar alur penggunaan anggaran bisa dibongkar dan akuntabilitas dipulihkan.

Dari Protes ke Perubahan: Mengapa Investigasi Harus Serius

Tiga kasus di atas memperlihatkan benang merah: pergeseran anggaran daerah yang tidak transparan, pengadaan barang mencurigakan, dan keputusan kebijakan yang mengorbankan kepentingan publik demi kenyamanan atau kepentingan sempit. Di Deli Serdang, dana TKD Rp503 miliar dipertanyakan dasar hukumnya dan dikaitkan dengan rencana sewa mobil mewah. Di Bogor, pengadaan pertanian Rp8,4 miliar diprotes karena minim penjelasan terbuka. Di Pulau Taliabu, gedung RSUD bernilai sekitar Rp7,9 miliar dibongkar setelah tiga tahun, memunculkan dugaan korupsi yang mencolok. Aksi aktivis transparansi di ketiga daerah ini bukan gerakan anti-pemerintah, melainkan tuntutan agar pemerintah lokal menghormati prinsip dasar pengelolaan keuangan publik: legalitas, transparansi, dan manfaat nyata bagi warga. Investigasi kejaksaan, audit lembaga pengawas, dan keterbukaan dokumen pengadaan adalah langkah minimum yang harus segera diambil. Tanpa itu, pesan yang sampai ke publik jelas: uang rakyat boleh digeser sesuka hati, proyek boleh dibongkar tanpa alasan, dan petani serta pasien boleh menanggung akibat. Kesimpulannya, gelombang protes ini harus dibaca sebagai kesempatan, bukan ancaman. Jika aparat penegak hukum dan pemerintah daerah berani membuka data, mengakui kesalahan, dan memperbaiki sistem, kepercayaan publik masih bisa diselamatkan. Jika tidak, pergeseran anggaran dan korupsi pemerintah lokal akan terus menjadi luka terbuka yang menggerus legitimasi demokrasi di tingkat daerah.