Gas dan impor menjadi dua ujian utama
Industri keramik nasional adalah sektor manufaktur yang memproduksi berbagai jenis produk keramik di dalam negeri dan bergantung pada energi serta persaingan pasar yang adil untuk menjaga kelangsungan produksinya. Pada 21 Oktober 2026, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) menyampaikan dua persoalan utama kepada Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji: keterjangkauan harga gas dan keandalan pasokannya. Keluhan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan kapasitas saja tidak cukup jika biaya energi dan kepastian pasokan terus berubah. ASAKI menyebut alokasi gas baru mencakup 73 persen kebutuhan. Gangguan pasokan dan pembatasan pemakaian pada September hingga Oktober membuat harga yang dibayar pada Oktober melampaui tingkat yang dinilai semestinya kompetitif. Dampaknya bukan sekadar soal tagihan, melainkan juga kemampuan pabrik merencanakan produksi. Karena itu, penyelesaian persoalan gas perlu berjalan beriringan dengan perlindungan perdagangan.
ASAKI menilai persoalan tersebut mendesak karena berisiko melemahkan daya saing saat sektor sedang tumbuh. Sarmuji menyatakan pemerintah akan memperjuangkan kepastian pasokan dan harga gas yang kompetitif agar perusahaan dapat menyusun rencana produksi. Komitmen itu tepat, tetapi hasilnya harus terlihat dalam pelaksanaan alokasi yang konsisten: tanpa pasokan andal, kebijakan harga saja tidak memberi kepastian bagi lini produksi. Dengan demikian, persoalan industri keramik bukan dua keluhan yang berdiri sendiri, melainkan hambatan yang saling memperkuat.
Antidumping meredakan tekanan impor, bukan menggantikan daya saing
Hambatan kedua datang dari produk impor berharga sangat rendah yang menurut pemerintah dapat mencerminkan praktik perdagangan tidak sehat. Pemerintah telah memberlakukan bea masuk antidumping untuk ubin keramik asal China pada Oktober 2024, dengan tarif 35–50 persen selama lima tahun. Kemenperin juga akan mengusulkan penelitian terhadap negara lain yang berpotensi melakukan dumping, termasuk India, bersama kementerian terkait. Antidumping keramik patut dipandang sebagai alat untuk memulihkan persaingan yang adil, bukan alasan untuk menutup pasar. Pemeriksaan dugaan dumping harus berbasis bukti dan aturan, sementara pengawasan SNI wajib tetap memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan mutu. Perlindungan hanya berkelanjutan bila memberi produsen ruang untuk meningkatkan efisiensi dan teknologi, bukan menggantikan kebutuhan untuk bersaing.
Laporan industri mengaitkan berkurangnya tekanan impor dengan kenaikan utilisasi pabrik keramik: dari 63 persen menjadi sekitar 73 persen pada 2026. Perubahan itu menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan dapat membuka ruang bagi produksi domestik, tetapi utilisasi bukan ukuran tunggal kesehatan sektor. Pabrik juga perlu gas yang pasokannya dapat diandalkan dan harganya kompetitif. Tanpa itu, perlindungan pasar bisa mendorong permintaan terhadap kapasitas lokal sementara biaya serta gangguan energi membatasi kemampuan memenuhinya. Maka, respons pemerintah akan lebih efektif bila penegakan antidumping dan pelaksanaan kebijakan gas ditangani sebagai satu agenda.
Pemulihan harus berujung pada ekspansi yang sehat
Kenaikan utilisasi memberi sinyal pemulihan, tetapi belum cukup untuk menyatakan persoalan industri keramik telah selesai. ASAKI mencatat rencana ekspansi tahap kedua pada 2026–2028, dengan tambahan kapasitas 110 juta meter persegi, investasi Rp12 triliun, dan potensi penyerapan 7.000–7.500 tenaga kerja. Rencana sebesar itu menuntut kepastian operasional, bukan hanya pengumuman perlindungan pasar. Pemerintah perlu memastikan alokasi gas benar-benar tersalurkan, menindaklanjuti dugaan dumping secara transparan, dan menjaga standar produk diterapkan secara konsisten. Produsen pun perlu memakai ruang bernapas dari perlindungan untuk memperbaiki produktivitas dan kemampuan bersaing.
Kesimpulannya, dua persoalan yang dibawa ASAKI—gas yang terjangkau dan andal serta tekanan impor yang diduga tidak sehat—menentukan apakah kenaikan utilisasi bisa bertahan. Kebijakan antidumping telah beriringan dengan berkurangnya tekanan impor dan naiknya pemakaian kapasitas, tetapi tidak dapat menggantikan pasokan energi yang pasti. Ukuran keberhasilan berikutnya bukan semata utilisasi yang lebih tinggi, melainkan industri yang mampu berkembang tanpa bergantung terus-menerus pada perlindungan. Menyelesaikan kedua hambatan secara konsisten adalah jalan paling masuk akal untuk menjaga daya saing dan menopang rencana ekspansi.
