Perlindungan harus menjaga persaingan tetap adil
Perlindungan industri keramik adalah rangkaian kebijakan perdagangan, standar mutu, dan dukungan energi untuk menjaga produsen domestik dari persaingan impor yang tidak adil tanpa menutup akses pada produk yang belum tersedia di dalam negeri. Pada Rabu, 21 Oktober 2026, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmen pemerintah menjaga daya saing sektor ini setelah menerima audiensi Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia. Pemicu langkah tersebut jelas: impor keramik murah berharga sangat rendah dinilai mengancam daya saing produsen nasional. Sarmuji menyatakan hampir semua jenis keramik sudah dapat diproduksi di dalam negeri, tetapi kemampuan itu belum otomatis membuat persaingan berlangsung seimbang. Kapasitas terpasang industri keramik nasional pada 2026 mencapai 686 juta meter persegi. Dengan kemampuan produksi sebesar itu, perlindungan produk domestik semestinya diarahkan pada praktik perdagangan yang tidak adil, bukan menjadi alasan untuk menutup pasar secara membabi buta.
SNI dan antidumping harus berjalan beriringan
Pengetatan standar SNI keramik impor menjadi salah satu lapis perlindungan yang masuk akal: barang yang beredar harus memenuhi persyaratan, sementara produsen lokal tidak dibiarkan menghadapi persaingan lewat harga rendah tanpa pengawasan. Kementerian Perindustrian menyatakan telah memperketat masuknya keramik impor melalui SNI dan kebijakan teknis lainnya. Namun, standar hanya akan adil bila diterapkan konsisten kepada produk impor dan dalam negeri, bukan berubah menjadi hambatan tanpa dasar. Instrumen lain adalah antidumping keramik. Produk asal China telah dikenai bea masuk antidumping, sedangkan dugaan praktik serupa dari India masih perlu diteliti. Sarmuji berencana mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan agar negara-negara yang berpotensi melakukan dumping diperiksa kembali. Urutan ini penting: penyelidikan berbasis bukti harus mendahului tindakan, agar kebijakan melindungi produsen tanpa mengorbankan prinsip persaingan yang sehat.
Gas yang pasti sama pentingnya dengan pengendalian impor
Menghadapi impor murah hanya dari sisi perdagangan akan membuat strategi perlindungan setengah jalan. Industri keramik membutuhkan pasokan gas yang dapat diandalkan dan berharga kompetitif agar produksi bisa direncanakan serta biaya tetap terkendali. Meski alokasi gas untuk industri keramik disebut sekitar 73 persen dari total kebutuhan, gangguan pasokan masih berdampak pada kenaikan biaya produksi. Karena itu, perjuangan pemerintah menjamin pasokan dan keterjangkauan gas bukan fasilitas tambahan, melainkan bagian dari upaya menyetarakan posisi produsen lokal. Ada alasan untuk menjaga momentum investasi: rencana ekspansi tahap kedua pada 2026–2028 mencakup tambahan kapasitas 110 juta meter persegi, investasi sekitar Rp12 triliun, dan potensi penyerapan 7.000–7.500 tenaga kerja baru. Sebuah perusahaan juga membangun pabrik di Subang dan merencanakan pabrik baru di Jawa Timur pada tahun berikutnya. Rencana itu akan lebih sulit diwujudkan bila pasokan energi terus tidak pasti.
Perlindungan selektif, bukan penutupan pasar
Kebijakan yang kuat bukan berarti semua impor harus dihentikan. Pemerintah menyatakan relaksasi dapat diberikan secara sangat spesifik dan selektif untuk jenis keramik yang belum mampu diproduksi di dalam negeri.
