Dua kota, dua cara menagih jawaban
Demo mahasiswa adalah aksi kolektif untuk menyampaikan tuntutan publik kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab, dengan pilihan sasaran dan lokasi yang menentukan pesan siapa yang hendak didengar. Pada November 2026, mahasiswa Trisakti mendatangi Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta untuk menagih realisasi tuntutan Tritura, sedangkan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya turun ke persimpangan pusat kota untuk memprotes kinerja pemerintah pusat. Perbedaan ini bukan sekadar soal alamat. Aksi mahasiswa Trisakti secara langsung mengetuk pintu lembaga pemerintahan yang mereka harapkan dapat menjawab tuntutan sebelumnya. Di Surabaya, demonstran memilih ruang publik strategis setelah merasa aksi di depan Gedung Grahadi tidak diindahkan. Keduanya menunjukkan kegigihan mahasiswa, tetapi juga memperlihatkan dua strategi tekanan: meminta jawaban dari institusi tertentu dan membuat keresahan politik lebih sulit diabaikan.

Trisakti memilih mendatangi Setneg
Pada Kamis, 5 November 2026, sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti datang ke Kemensetneg untuk menagih janji pemerintah terkait tuntutan Tritura yang mereka sampaikan dalam aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada 29 Oktober. Presiden Mahasiswa Trisakti, Dhenni Ribowo, mengatakan delegasi ingin bertemu Menteri atau Wakil Menteri Sekretaris Negara. Namun, mereka disambut staf khusus menteri, dan menurut Dhenni, jawaban yang diterima belum cukup menjawab pertanyaan mereka. Pilihan mendatangi Setneg membuat sasaran aksi ini jelas: pemerintah diminta memberi penjelasan dan menunjukkan realisasi, bukan sekadar mengulang janji. Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti, Muhammad Adryansyah Putra, menilai janji pemerintah belum ditepati. Ia juga menyerukan perhatian lebih pada penanganan bencana, termasuk memastikan bantuan menjangkau warga dan tidak hanya dinilai lewat angka laporan.
Surabaya membawa protes ke persimpangan
Pada 10 November 2026, sekitar pukul 15.30, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus memenuhi kawasan Tugu Air Mancur di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Massa membawa spanduk, poster, dan ilustrasi kepala negara untuk menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja pemerintah pusat. Menurut Fajar Mulk dari BEM FISIP Unair, jumlah peserta mencapai sekitar 3.000 orang. Ia menjelaskan bahwa lokasi itu dipilih karena aksi damai yang berulang kali digelar di depan Grahadi dinilai tidak pernah diindahkan pemerintah. Di titik persimpangan yang menghubungkan sejumlah jalan utama, demonstran menyerukan penanganan kebakaran hutan dan lahan serta memprotes pembatasan ruang sipil dan diskusi. Dengan memindahkan aksi dari Grahadi ke pusat kota, mahasiswa Surabaya berupaya mengubah lokasi menjadi bagian dari tekanan: demonstrasi terlihat oleh publik, bukan hanya diarahkan ke gedung pemerintahan.
Sasaran berbeda, dampak publik nyata
Perbandingan kedua aksi memperlihatkan perbedaan sasaran yang tegas. Mahasiswa Trisakti datang ke kantor kementerian untuk meminta pertanggungjawaban atas tuntutan Tritura dan mencari pertemuan dengan pejabat terkait. Mahasiswa Surabaya, sebaliknya, memusatkan protes di ruang publik karena aksi mereka di Grahadi dianggap tidak mendapat tanggapan; tuntutan mereka mencakup isu karhutla dan ruang sipil. Skala pengamanan di Surabaya juga besar: 2.918 personel gabungan TNI, Polri, dan unsur pemerintah kota dikerahkan di dua titik utama, sementara warga diimbau mencari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Imbauan itu mengingatkan bahwa demonstrasi di pusat kota membawa konsekuensi bagi pengguna jalan, sekaligus membuat isu yang dibawa mahasiswa hadir di ruang bersama. Pada akhirnya, kedua pendekatan sama-sama menagih respons pemerintah, tetapi efektivitasnya bergantung pada apakah pejabat memberi jawaban nyata—bukan sekadar menerima kedatangan atau membiarkan suara massa berlalu.






