Angka yang memicu sorotan
Ekspor CPO ke Israel adalah pengiriman minyak sawit mentah dari Indonesia ke pasar Israel, sebuah arus dagang yang tetap berjalan meski kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Data BPS mencatat ekspor minyak sawit dan turunannya bernilai US$14,6 juta pada Januari–September 2026, dengan volume 12.411,6 ton. Angka ini membuat ekspor CPO Israel kembali menjadi sorotan, terutama karena sentimen anti-Israel dan perdebatan tentang konsistensi kebijakan luar negeri dengan kegiatan ekonomi. Namun, ukurannya perlu ditempatkan secara proporsional: nilainya sekitar 0,07 persen dari total ekspor CPO dan turunannya Indonesia pada periode yang sama. Porsi kecil itu tidak menghapus pertanyaan publik; justru ia menegaskan bahwa isu utamanya bukan besarnya kontribusi, melainkan pilihan kebijakan dan keterbukaan jalur perdagangan.
Perdagangan tanpa hubungan diplomatik
Tidak adanya hubungan diplomatik resmi tidak otomatis menghentikan perdagangan Indonesia Israel. BPS menyatakan aktivitas ekspor dan impor antara kedua negara tetap berlangsung, sehingga hubungan politik dan transaksi komersial berjalan pada jalur yang berbeda. Catatan BPS juga menunjukkan Indonesia mengimpor sejumlah barang dari Israel dengan nilai US$54,2 juta pada 2024. Fakta ini penting untuk memahami mengapa perdagangan sawit bukan kejadian yang berdiri sendiri, meski CPO disebut sebagai komoditas yang mendominasi ekspor Indonesia ke Israel. Pada 2025, nilai ekspor CPO ke negara tersebut tercatat US$21,60 juta. Data ekspor sawit menunjukkan arus ini sudah berlangsung lintas tahun, bukan sekadar lonjakan sesaat. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana transaksi dapat terjadi dan aturan apa yang berlaku, alih-alih membiarkan ketiadaan hubungan diplomatik dianggap sebagai bukti bahwa perdagangan berhenti.
Tuntutan transparansi lebih penting daripada dugaan
Perhatian publik meningkat setelah sebuah unggahan di media sosial menuduh Wilmar dan Sinar Mas memasok CPO ke Israel, diduga melalui Singapura. Tuduhan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta terverifikasi: kedua perusahaan belum memberikan komentar, menurut laporan yang memuat klaim itu. Karena itu, respons yang tepat bukan mengulang dugaan sebagai kepastian, melainkan membuka informasi mengenai eksportir, perantara, dan tujuan akhir barang. Zulfikar mendorong Kementerian Perdagangan melarang ekspor CPO, kelapa, serta produk turunannya ke Israel, dan meminta eksportir menyatakan tujuan akhir barang. Ia juga mengusulkan DPR meminta BPS menerbitkan data perdagangan secara berkala. Usulan ini layak diperdebatkan secara terbuka: tanpa data yang dapat ditelusuri, publik sulit menilai apakah aturan yang ada memadai atau perlu diubah.
Ujian kebijakan berikutnya
Perdebatan ekspor minyak sawit Indonesia ke Israel pada akhirnya menuntut pilihan yang jelas. Pemerintah dapat mempertahankan perdagangan sambil memperkuat pelaporan tujuan akhir, atau mempertimbangkan pembatasan seperti yang diusulkan Zulfikar. Apa pun pilihannya, keputusan sebaiknya disertai data terbuka dan aturan yang berlaku konsisten, termasuk untuk transaksi melalui negara perantara. Angka porsi 0,07 persen memberi konteks tentang skala ekspor, tetapi tidak menjawab sendiri pertanyaan etis maupun hukum yang muncul. Langkah berikutnya yang diusulkan—kewajiban deklarasi tujuan akhir dan publikasi data berkala oleh BPS—dapat membantu mengubah perdebatan dari dugaan menjadi pemeriksaan yang bisa diuji. Kesimpulannya, perdagangan tanpa hubungan diplomatik memang dapat berlangsung; yang tidak semestinya berlangsung adalah ketidakjelasan tentang siapa menjual, melalui jalur apa, dan kepada siapa barang akhirnya dikirim.
