Memotong jalur perantara ekspor
Ekspor CPO langsung adalah penjualan minyak sawit mentah dari negara produsen kepada pembeli akhir tanpa melewati negara perantara dalam rantai perdagangan. Gagasan ini menargetkan satu kebocoran lama: nilai komoditas yang dihasilkan di dalam negeri belum tentu dinikmati sepenuhnya oleh produsen dan masyarakatnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan keinginannya agar CPO Indonesia dijual langsung kepada negara pembeli akhir saat berbicara di Batam pada 4 November 2026. Alasannya bukan sekadar memperpendek rute, melainkan memperoleh nilai jual lebih tinggi dan memperkuat kendali atas distribusi. Ia menyebut harga Rp27.000, sementara penjualan kepada negara tetangga berada di Rp15.000, dan mengklaim Indonesia rugi Rp13.000. Angka yang disampaikan itu menjadi gambaran ketimpangan yang ia soroti, bukan bukti lengkap tentang seluruh transaksi. Namun arah kebijakannya masuk akal: jika produsen mampu mengakses pembeli akhir, bagian nilai yang tertahan di jalur perantara berpeluang berkurang.
Jalur langsung bukan pengganti hilirisasi
Memperbaiki jalur ekspor CPO dan memperbesar porsi ekspor hilir menjawab masalah yang berbeda. Ekspor CPO langsung mengubah siapa yang menjadi pembeli dan bagaimana barang mencapai pasar tujuan; hilirisasi perkebunan mengubah bentuk barang yang dijual, dari bahan mentah menjadi produk olahan atau turunan bernilai tambah. Menyamakan keduanya akan membuat ukuran keberhasilan kabur. Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan Slamet mengatakan sekitar 20–30 persen ekspor perkebunan masih berupa bahan mentah. Pemerintah menargetkan lebih dari 90 persen ekspor komoditas perkebunan kelak berbentuk produk turunan. Target itu patut didukung, tetapi menuntut lebih dari sekadar mengganti dokumen dagang: industri perlu kapasitas pengolahan, pasokan bahan baku yang terjaga, dan akses pasar. Sementara itu, ekspor minyak sawit secara langsung dapat memperbaiki posisi tawar tanpa otomatis mengubah CPO menjadi produk hilir. Keduanya seharusnya berjalan beriringan, dengan ukuran hasil yang terpisah dan jelas.
Ukuran keberhasilan harus sampai ke kebun
Pemerintah telah mencanangkan hilirisasi tujuh komoditas perkebunan unggulan sejak 2025: tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala. Rencana hulunya mencakup perluasan, peremajaan, serta rehabilitasi sekitar 870.000 hektare perkebunan; pelaksanaan dimulai dari penyiapan lahan dan benih unggul hingga penerapan praktik budidaya yang baik. Skala dan urutan itu penting, sebab pabrik tidak akan menghasilkan nilai tambah jika kebun kekurangan bahan baku yang bermutu. Namun angka target ekspor saja belum cukup untuk menyatakan kebijakan berhasil. Petani perlu melihat manfaat melalui produktivitas yang lebih baik dan permintaan yang memberi ruang bagi hasil kebun mereka. Pemerintah juga perlu membuktikan bahwa jalur langsung benar-benar memperkuat posisi tawar, bukan sekadar memindahkan titik perantara. Kesimpulannya, strategi yang paling meyakinkan menggabungkan akses langsung ke pembeli dengan pengolahan domestik yang tumbuh dari hulu. Memotong perantara dapat memperbaiki jalur; memperbesar produk turunan dapat memperbesar nilai yang tinggal di dalam negeri.
