Dukungan usaha perlu berlanjut setelah api padam
Penanganan kebakaran hutan dan lahan adalah rangkaian pemadaman, pembasahan, dan pengawasan kawasan rawan agar api tidak kembali menyala, terutama di lahan gambut yang mudah mengering. Dalam konteks karhutla Kalimantan Tengah, pelibatan perusahaan bukan tambahan seremonial, melainkan bagian penting dari respons yang perlu terus diuji lewat kerja lapangan.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengapresiasi kontribusi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam membantu penanganan karhutla. Apresiasi itu disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq pada kegiatan pemantauan dan evaluasi di Jakarta, Jumat (6/11). Bersama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), GAPKI menangani kawasan Talawang Raya dan Sabaru di Palangka Raya. Penilaian positif pemerintah patut dicatat, tetapi ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah apakah kawasan tetap basah dan bebas titik api setelah perhatian publik beralih.
Hanif menyebut dua kawasan itu memiliki luas gabungan sekitar 674 hektare dan ditangani melalui penguatan lanskap. Karena kebakaran gambut dapat berulang ketika pembasahan terhenti, kontribusi perusahaan sawit Kalteng semestinya dipandang sebagai komitmen berkelanjutan, bukan bantuan sesaat.

Pompa dan sumur bor menunjukkan arti kolaborasi
Peran dunia usaha paling terlihat ketika dukungan berubah menjadi sarana yang bisa segera dipakai regu pemadam. Di Sabaru, GAPKI membangun 30 unit pompa air; tujuh unit tambahan berasal dari Dinas Kehutanan. Peralatan itu dioperasikan oleh regu pemadam yang dikoordinasikan Polda Kalimantan Tengah, dengan dukungan pemerintah provinsi dan APHI. Ini contoh kolaborasi yang lebih bermakna daripada sekadar pernyataan dukungan: aset, koordinasi, dan tenaga lapangan harus bertemu di lokasi.
Di Talawang Raya, area seluas 362 hektare ditopang 87 sumur bor. Rinciannya mencakup 40 unit dari Kementerian Pekerjaan Umum, 30 dari BPBD Kalimantan Tengah, tujuh dari Dinas Kehutanan, dan 10 dari APHI. Pembagian kontribusi ini memperlihatkan bahwa penanganan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Perusahaan dan asosiasi dapat menambah kapasitas, sementara pemerintah dan aparat menjaga komando, penempatan sarana, serta keselamatan operasi.
GAPKI tangani karhutla melalui dukungan konkret seperti ini, tetapi hasilnya bergantung pada pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas. Sumur bor dan pompa bukan jaminan otomatis; keduanya perlu berfungsi saat dibutuhkan dan menjadi bagian dari rencana pengelolaan lanskap yang konsisten.
Pelibatan sektor lain penting untuk memperluas respons
Kemenko Pangan melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit bersama sektor kehutanan dan pertambangan dalam respons karhutla di Kalimantan Tengah. Pelibatan lintas sektor masuk akal karena wilayah terdampak luas dan kebutuhan penanganannya beragam. Hanif menyebut upaya di Palangka Raya telah berjalan sekitar dua pekan, sementara penanganan direncanakan meluas ke Pulang Pisau, dari Tanjung Taruna hingga Jembatan Tumbang Nusa, sepanjang 12 kilometer.
Untuk kawasan Pulang Pisau, pemerintah berencana bekerja sama dengan Asosiasi Tambang Indonesia, para anggotanya, dan Forum Kepala Teknik Tambang. Hanif juga menyampaikan rencana pengaturan kanalisasi dan pembangunan sejumlah intake di Sungai Kahayan agar air dapat dialirkan ke kawasan rawan. Langkah ini menegaskan bahwa dunia usaha dapat membantu menyediakan kapasitas dan sarana, tetapi arah kerja harus tetap terkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga penanggulangan.
Urgensinya nyata: Palangka Raya didominasi ekosistem gambut, beberapa sasaran mengalami degradasi berat, dan pembasahan tidak boleh terputus karena gambut kering mudah terbakar. Edy Pratowo melaporkan titik api dan sumber asap permukaan di Talawang Raya dan Sabaru sudah tidak ditemukan, tetapi pengawasan belum bisa dihentikan. Asap juga meningkat dalam dua hari terakhir, antara lain akibat kebakaran di Mantangai, Kabupaten Kapuas, serta Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, yang terbawa angin ke Palangka Raya.

Keberhasilan harus diukur dari pencegahan kebakaran berulang
Hasil awal di Talawang Raya dan Sabaru layak diapresiasi, tetapi hilangnya titik api di permukaan bukan alasan untuk mengendurkan penjagaan. Pemerintah provinsi menyatakan pembasahan dan pengawasan tetap dilakukan, dengan pos lapangan yang berpatroli selama 24 jam untuk mencegah api muncul kembali. Pendekatan ini seharusnya menjadi ukuran kerja bersama: bukan hanya seberapa cepat api dipadamkan, melainkan juga seberapa konsisten kawasan dijaga setelahnya.
Di Tanjung Taruna dan Tumbang Nusa, penanganan masih berlangsung dan masih membutuhkan tambahan personel serta sumber daya air untuk pemadaman, pendinginan, dan pembasahan gambut secara berkelanjutan. Karena itu, pelibatan perusahaan sawit Kalteng dan pelaku usaha lain patut diteruskan dengan pembagian tugas yang jelas, dukungan sarana yang terawat, dan pengawasan pemerintah.
Kesimpulannya, kontribusi GAPKI memberi dukungan lapangan yang berarti bagi respons karhutla, sementara keterlibatan sektor kehutanan dan pertambangan membuka ruang kolaborasi lebih luas. Namun, apresiasi baru benar-benar sepadan dengan hasil jika kerja lintas pihak mampu menjaga gambut tetap basah, memperkuat pemantauan, dan mencegah kebakaran berulang.






