Dana Mengalir, Api Tetap Menyala: Definisi Masalah Karhutla Kita
Penanganan karhutla adalah seluruh kebijakan, anggaran, dan tindakan pemerintah untuk mencegah, mengawasi, serta memadamkan kebakaran hutan dan lahan, termasuk perlindungan kesehatan masyarakat dan pemulihan lingkungan, namun dalam praktik di berbagai daerah kebijakan ini dinilai gagal karena api terus berulang dan rakyat kecil menanggung dampak paling berat. Kebijakan penanggulangan kebakaran hutan lahan saat ini digambarkan sebagai kegagalan total: anggaran milyaran rupiah dari pusat telah dikucurkan, tetapi titik api tetap bermunculan di banyak provinsi. Tokoh masyarakat Muhammad Yamin menyorot bahwa negara sibuk memadamkan api di lahan, tetapi lupa memadamkan “api di dapur” rakyat yang penghasilannya ikut hangus oleh kabut asap dan lumpuhnya aktivitas ekonomi. Dalam kerangka ini, dana penanggulangan bencana tampak lebih berfungsi sebagai obat darurat, bukan vaksin yang mencegah penyakit berulang.
Mengapa Dana Penanggulangan Bencana Tidak Efektif?
Bantuan pemerintah pusat sebesar Rp30 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Jambi seharusnya menjadi momentum memperbaiki cara kerja penanganan karhutla. Namun pertanyaan kuncinya: apakah dana penanggulangan bencana ini benar-benar mengubah situasi di lapangan, atau sekadar menambah tumpukan laporan serapan anggaran? Ketua Fraksi PKS DPRD Jambi menegaskan ukuran keberhasilan bukan besarnya dana yang terserap, melainkan seberapa jauh kebakaran bisa dicegah dan ditangani. Kritik Muhammad Yamin selaras: dana digunakan untuk mematikan api, bukan menjaga api agar tidak muncul. Tanpa target pencegahan yang jelas, penguatan BPBD, layanan kesehatan, dan Dinas Kehutanan hanya menjadi aktivitas administratif. "Masyarakat tentu ingin tahu, Rp30 miliar ini akan menghasilkan apa?" adalah pertanyaan yang seharusnya menghantui setiap perencanaan anggaran karhutla.
Koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah: Tanggung Jawab yang Saling Dilempar
Di Kalimantan Tengah, persoalan karhutla menelanjangi rapuhnya koordinasi pemerintah pusat daerah. Anggota DPRD setempat, Yohanes Freddy Ering, mengingatkan bahwa pengelolaan, pengawasan, dan pengamanan kawasan hutan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Namun ketika kebakaran melanda, beban penanganan sering jatuh ke pemerintah daerah yang fiskalnya tertekan oleh pemangkasan dana bagi hasil. Ini ironi: pusat memegang kendali manajemen hutan, tetapi daerah diminta menanggung biaya dan risiko politik ketika kebakaran tak terkendali. Freddy menyebut sangat tidak beralasan jika tanggung jawab bencana kebakaran hutan dibebankan ke daerah di tengah kapasitas fiskal yang rendah. Tanpa pembagian tugas yang jelas, dukungan anggaran, personel, peralatan, dan koordinasi lintas sektor, penanganan karhutla akan terus menjadi permainan saling menyalahkan, bukan kerja bersama.
Manajemen Hutan yang Rusak: Akar Sistemik di Balik Api
Masalah karhutla tidak berhenti pada kurangnya dana atau lemahnya koordinasi; akar terdalamnya ada pada manajemen hutan yang cacat. Pola bencana berulang—kebakaran dan asap saat kemarau, banjir bandang saat hujan—menunjukkan tata kelola hutan yang gagal melindungi lanskap dan masyarakat. Legislator Firman Soebagyo menyerukan evaluasi total tata kelola, termasuk perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan, serta penegakan hukum yang adil dan tegas. Selama izin usaha diberikan tanpa kontrol ketat dan pelanggaran pembakaran hutan tidak menimbulkan efek jera, dana penanggulangan bencana hanya menutup luka, bukan menghentikan penyebabnya. Firman mengingatkan bahwa persoalan kehutanan tidak hanya berdampak pada satu daerah; asap dan bencana hidrometeorologi menyebar ke wilayah lain. Artinya, manajemen hutan yang buruk adalah ancaman lintas wilayah, bukan sekadar masalah lokal.
Dari Memadamkan Api ke Mencegah Api: Reformasi yang Mendesak
Jika pola bencana karhutla dan banjir terus berulang, maka jawaban yang layak bukan tambahan anggaran darurat, melainkan reformasi struktural penanganan karhutla dan manajemen hutan. Dana penanggulangan bencana harus bergeser dari fokus pemadaman menuju pencegahan: memperkuat sumber air di lahan gambut, peralatan pemadaman, patroli, deteksi dini, dan Masyarakat Peduli Api. Penanganan karhutla juga harus diukur dari dampak nyata bagi warga: kualitas udara, kesehatan, aktivitas sekolah, mobilitas, dan ekonomi. "Negara harus hadir secara sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya reaktif memadamkan api saat karhutla terjadi," tegas Firman Soebagyo. Tanpa evaluasi total tata kelola hutan, penegakan hukum yang tegas, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, miliaran rupiah akan terus habis, sementara api dan asap tetap kembali setiap musim.






