Peresmian LRT dan Pertanyaan Besar tentang Uang Publik
LRT Kelapa Gading–Manggarai adalah proyek transportasi publik berbasis kereta ringan di Jakarta yang menghubungkan 11 stasiun sepanjang 12,2 kilometer, diresmikan Presiden Prabowo Subianto dan dipromosikan sebagai tulang punggung integrasi antarmoda, namun nilai investasinya yang besar memunculkan tuntutan kuat agar transparansi anggaran infrastruktur dan akuntabilitas dana daerah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Peresmian lintas Kelapa Gading–Manggarai oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 16 September 2026, menandai dimulainya operasi LRT yang terhubung dengan berbagai moda di simpul Manggarai. Momentum ini langsung memantik kembali sorotan publik terhadap pembiayaan, khususnya fase 1B Velodrome–Manggarai, yang kerap disebut bernilai sekitar Rp5,5 triliun. Di sisi lain, Pemprov menyebut total investasi lintas Kelapa Gading–Manggarai sekitar Rp12,1 triliun. Perbedaan angka biaya fase 1B, termasuk estimasi Rp5,36 triliun dalam dokumen perencanaan, membuka pertanyaan: apa dasar perubahan nilai proyek dan bagaimana struktur pembiayaan disusun? Di tengah seremoni dan pujian atas integrasi moda, publik punya hak untuk bertanya: seberapa jelas peta uang yang mengalir ke proyek ini, siapa yang mengawasi, dan bagaimana pemerintah daerah mempertanggungjawabkan setiap rupiah dana publik yang telah dikucurkan?
Manfaat Nyata LRT dan Kontras dengan Kebingungan Tarif serta Investasi
Dari perspektif pengguna, LRT Kelapa Gading Manggarai membawa manfaat langsung: waktu tempuh sekitar 28 menit untuk 12,2 kilometer dan pilihan baru untuk menghindari kemacetan di koridor timur–tengah kota. Layanan ini menambah opsi proyek transportasi publik dan memperkuat integrasi antarmoda dengan KRL, TransJakarta, TransJabodetabek, dan Kereta Bandara di simpul Manggarai, yang disebut Presiden sebagai transport hub baru. Secara kebijakan, tujuan jelas: mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum massal. Dari sisi biaya bagi penumpang, pemerintah memberlakukan tarif khusus Rp8 per perjalanan pada 16–23 September, lalu menetapkan tarif Rp5.000 untuk rute Kelapa Gading–Manggarai, sambil menegaskan bahwa angka Rp160 ribu yang sempat beredar bukan tarif resmi. Pernyataan ini penting, tetapi juga menunjukkan bagaimana komunikasi yang tidak rapi soal tarif dapat memperbesar kecurigaan di tengah ketidakjelasan nilai investasi. Ketika angka Rp5,36 triliun dan Rp5,5 triliun beredar bersamaan untuk fase yang sama, wajar jika publik melihat ketidakkonsistenan dan menyimpulkannya sebagai gejala minimnya transparansi anggaran infrastruktur. Proyek sebesar ini tidak cukup dijual dengan narasi kemudahan dan kenyamanan; ia harus dibarengi penjelasan rinci tentang aliran uang. Tanpa itu, setiap manfaat teknis akan selalu dibayangi pertanyaan: apakah dana daerah digunakan secara efisien dan jujur?
Peran Dishub DKI: Pengendali, Pengawas, atau Sekadar Figuran?
Pemerintah Provinsi menyatakan bahwa pembangunan LRT Kelapa Gading–Manggarai dilakukan melalui PT Jakarta Propertindo dengan dukungan anggaran Pemprov. Namun di tengah struktur kelembagaan itu, posisi strategis Dinas Perhubungan DKI tidak bisa diabaikan. Dishub adalah perangkat daerah yang sehari-hari mengurus penyelenggaraan transportasi, sehingga wajar bila publik mempertanyakan perannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek ini. Konfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan, Budi Awaludin, dinilai penting untuk menjelaskan tahapan pengujian dan evaluasi operasional, aspek keselamatan, koordinasi pengawasan, dan sikap resmi terhadap isu pascaoperasional LRT hingga Manggarai. Hingga kini, media masih berupaya memperoleh klarifikasi dari Dishub dan Pemprov terkait nilai proyek fase 1B, mekanisme pembiayaan, dan proses pengawasan. Jika lembaga teknis kunci seperti Dishub tidak berbicara jelas, publik berhak mempertanyakan apakah pengawasan internal berjalan, atau justru terjadi kekosongan akuntabilitas. Dalam proyek transportasi publik dengan investasi belasan triliun, Dishub seharusnya tampil sebagai pengendali kebijakan dan penjaga keselamatan sekaligus transparansi. Diam atau jawaban parsial hanya akan menguatkan persepsi bahwa mekanisme kontrol di tingkat daerah belum bekerja sebagaimana mestinya.
Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Dana Daerah: Ujian Kepercayaan Publik
Sorotan terhadap lintas Velodrome–Manggarai bukan sekadar soal besarnya angka, melainkan ketidakterbukaan penjelasan atas perbedaan nilai proyek dan struktur pembiayaan. Pengamat transportasi menilai proyek dengan nilai anggaran besar perlu pemeriksaan dan pengawasan memadai, bahkan mendorong audit atas fase 1B LRT. Ketua Masyarakat Pemerhati Korupsi juga meminta penjelasan terbuka mengenai dasar penghitungan biaya. Ini adalah tuntutan minimal dalam demokrasi: uang publik harus dapat ditelusuri dan dijelaskan. Transparansi anggaran infrastruktur bukan slogan; ia adalah prasyarat kepercayaan. Tanpanya, setiap isu—dari tarif sampai fasilitas—mudah berkembang menjadi kecurigaan. Pemerintah daerah yang serius pada akuntabilitas dana daerah seharusnya proaktif mempublikasikan laporan berkala: rincian kontrak, perubahan nilai proyek, hasil pengawasan, dan evaluasi operasional. Apalagi, pengembangan jaringan LRT akan berlanjut ke Dukuh Atas sekitar 2 kilometer dengan target operasi pada 2028, yang berarti daftar komitmen anggaran akan bertambah. Jika Pemprov dan Dishub memilih keterbukaan penuh, LRT Kelapa Gading Manggarai bisa menjadi contoh baik bagaimana proyek transportasi publik besar dibangun secara transparan. Jika tidak, ia akan dikenang bukan hanya sebagai hub integrasi moda, tetapi juga sebagai simbol betapa sulitnya uang publik mendapatkan penjelasan yang layak.
