Edukasi hukum perlu hadir di sekolah
Edukasi hukum pelajar adalah upaya mengenalkan aturan, lembaga penegak hukum, dan konsekuensi perilaku sehari-hari agar siswa mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Karena pemahaman hukum lebih berguna sebelum pelanggaran terjadi, sekolah merupakan tempat yang tepat untuk memulainya.
Pada Kamis, 29 Oktober 2026, Kejaksaan Negeri Batang meluncurkan Labdarkum Adhyaksa di SMAN 1 Subah untuk menanamkan kesadaran hukum sejak bangku sekolah. Pada hari yang sama, Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan membawa program Jaksa Masuk Sekolah ke MTsN 7 Pesisir Selatan, dengan materi tentang dampak hukum kenakalan remaja. Dua kegiatan ini memiliki tujuan serupa, tetapi memilih jalur edukasi yang berbeda.
Perbedaan itu penting: pengetahuan hukum tidak cukup disampaikan sebagai larangan. Pelajar juga perlu mengenali siapa yang menjalankan hukum, bagaimana aturan bekerja, dan kapan perilaku yang dianggap biasa dapat berujung pada perkara.
Labdarkum membangun budaya sadar hukum
Labdarkum Adhyaksa di SMAN 1 Subah dirancang sebagai langkah untuk mendekatkan aparat penegak hukum dengan lingkungan pendidikan. Program ini menggabungkan pembentukan komitmen sekolah sadar hukum dengan sosialisasi tugas dan fungsi aparat dalam sistem peradilan pidana terpadu. Pendekatan seperti ini lebih luas daripada penyuluhan satu kali: sekolah diajak menjadikan kepatuhan, kejujuran, dan integritas sebagai bagian dari karakter siswa.
Peluncurannya ditandai dengan pembacaan Deklarasi Sekolah Sadar Hukum, penandatanganan piagam komitmen, pemukulan gong, pembukaan papan nama, serta penyerahan piagam kepada pengurus Duta Pelajar Sadar Hukum. Setelah itu, kegiatan berlanjut dengan pemaparan tugas aparat penegak hukum, termasuk peran pengadilan dalam memutus perkara dan kejaksaan dalam penuntutan serta pencegahan tindak pidana.
Kekuatan model ini ada pada ambisinya membangun lingkungan, bukan sekadar memberi peringatan. Namun, deklarasi dan simbol hanya akan berarti jika sekolah terus menghidupkan komitmen itu dalam keseharian. Ukuran keberhasilannya bukan papan nama, melainkan kesadaran hukum siswa yang tampak dalam pilihan dan perilaku mereka.
Jaksa Masuk Sekolah mengurai akibat kenakalan remaja
Di MTsN 7 Pesisir Selatan, Jaksa Masuk Sekolah mengambil pendekatan yang lebih langsung dan terarah. Edukasi berlangsung di aula dengan perwakilan siswa, mengangkat tema dampak hukum kenakalan remaja. Jaksa menjelaskan bahwa tindakan yang mula-mula dianggap bagian dari pergaulan dapat berkembang menjadi pelanggaran, bahkan tindak pidana. Fokus ini membuat materi terasa dekat dengan situasi yang mungkin dihadapi pelajar.
Pemaparan juga membahas faktor yang dapat memengaruhi perilaku remaja, seperti keluarga, pergaulan, serta penggunaan media dan teknologi. Siswa diingatkan agar bijak bermedia sosial dan menjauhi perundungan, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, serta tindakan lain yang berpotensi melanggar hukum. Jaksa turut menerangkan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki ketentuan khusus, dengan usia, jenis perbuatan, dan peraturan yang berlaku sebagai pertimbangan.
Model ini memberi siswa gambaran konkret tentang risiko dan tanggung jawab, bukan hanya daftar aturan. Agar pesannya bertahan, sekolah dan keluarga tetap perlu meneruskan percakapan tersebut; pencegahan kenakalan remaja tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja.
Dua pendekatan, satu tujuan bersama
Perbandingan kedua program menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat menjangkau sekolah melalui dua pintu. Labdarkum menekankan pembentukan budaya dan pengenalan sistem penegakan hukum di lingkungan SMA. Jaksa Masuk Sekolah menyampaikan materi tematik kepada siswa MTs, dengan perhatian khusus pada konsekuensi kenakalan remaja dan cara menghindari risikonya.
Keduanya saling melengkapi. Pelajar perlu memahami prinsip umum—menaati aturan, jujur, dan menghormati sesama—sekaligus memperoleh pengetahuan praktis mengenai akibat dari tindakan tertentu. Sosialisasi tentang tugas aparat juga membantu menjelaskan bahwa hukum melibatkan proses dan lembaga, bukan hanya hukuman.
Pada akhirnya, program sekolah akan dinilai dari perubahan pemahaman dan perilaku, bukan dari seremoni atau kunjungan semata. Labdarkum dan Jaksa Masuk Sekolah sama-sama membawa edukasi hukum ke ruang belajar; tantangan berikutnya adalah menjaga agar pelajaran itu terus hadir dalam kehidupan sehari-hari siswa.
