Angka investasi besar, dampak kerja belum sepadan
Investasi pemerintah dua tahun adalah total penanaman modal yang dihimpun selama periode awal pemerintahan, tetapi nilainya baru bermakna bagi masyarakat jika mendorong pekerjaan dan kesejahteraan yang lebih luas.
Pada 19 Oktober 2026, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan realisasi investasi kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Untuk periode triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026, nilainya mencapai Rp3.923,2 triliun. Pemerintah menyatakan investasi tersebut diklaim menyerap 5.485.944 tenaga kerja. Angka itu menunjukkan skala penanaman modal, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa kesempatan kerja tumbuh sebanding. Evaluasi dua tahun pemerintahan menjadi waktu yang tepat untuk menguji bukan hanya besarnya modal yang masuk, melainkan juga siapa yang memperoleh pekerjaan, seberapa luas manfaatnya, dan apakah dampaknya bertahan.
Modal besar tidak otomatis menciptakan banyak pekerjaan
Kesenjangan antara investasi dan penyerapan tenaga kerja menjadi persoalan yang tak bisa ditutupi oleh capaian nominal. Ekonom CORE Indonesia Dipo Satria Ramli menilai kenaikan investasi belum diikuti penciptaan lapangan kerja yang memadai. Menurutnya, banyak modal mengalir ke proyek padat modal, termasuk hilirisasi dan pembangunan pusat data, bukan ke kegiatan yang lebih padat karya. Ini bukan alasan untuk menolak proyek tersebut: hilirisasi dapat menambah nilai sumber daya dan memperkuat industri. Namun, keberhasilan industri tak seharusnya diukur dari nilai modal saja. Tanpa perhatian pada jumlah dan mutu pekerjaan, pertumbuhan bisa terasa jauh dari kehidupan rumah tangga. Bagi lapangan kerja Indonesia, ukuran yang relevan adalah apakah investasi membuka kesempatan kerja yang lebih luas, bukan semata-mata apakah dana sudah terealisasi.
Data yang tersedia tidak merinci dampak proyek infrastruktur padat modal, sehingga tidak cukup untuk menyimpulkan berapa banyak pekerja yang diserap proyek-proyek tersebut.
Ukuran keberhasilan berikutnya harus berpihak pada pekerja
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangannya bukan sekadar menjaga arus investasi, melainkan memastikan manfaatnya berkelanjutan. Pemerintah menyatakan akan mendorong investasi berkualitas melalui hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya serta memperkuat industri dalam negeri. Arah itu perlu disertai tolok ukur yang menjelaskan penciptaan pekerjaan, peningkatan keterampilan, pemerataan kesempatan, dan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Evaluasi juga perlu membaca angka investasi bersama kualitas kerja dan pemerataan pendapatan, bukan menjadikan total modal sebagai kesimpulan akhir.
Bagi masyarakat, lambatnya penciptaan pekerjaan bukan persoalan statistik belaka: kesempatan kerja turut menentukan daya beli dan kesejahteraan. Karena itu, laporan investasi sebaiknya menjelaskan hasil yang dapat dirasakan pekerja, bukan hanya nilai proyek. Pemerintah telah mencatat angka investasi yang besar; pekerjaan rumahnya adalah memastikan angka itu diterjemahkan menjadi peluang kerja yang lebih memadai. Tanpa ukuran tersebut, pertumbuhan investasi akan tetap tampak impresif di atas kertas, sementara kesenjangan antara modal dan pekerjaan terus menjadi tantangan ekonomi utama.
