Akses insentif bergantung pada kandungan lokal
Syarat TKDN mobil adalah ambang minimum penggunaan komponen dan proses produksi dalam negeri yang harus dicapai pabrikan untuk memperoleh fasilitas pemerintah, sekaligus mendorong terbentuknya industri dan rantai pasok lokal. Kementerian Perindustrian menetapkan TKDN minimal 60 persen mulai 2027, naik dari 40 persen pada 2026 untuk kendaraan listrik dan hybrid. Perubahan ini bukan sekadar angka administratif: bagi produsen, target tersebut menentukan apakah model mereka memenuhi syarat untuk menikmati insentif. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan fasilitas bagi mobil hybrid telah tersedia, tetapi produsen harus memenuhi ketentuan kandungan lokal dan nilai investasi tertentu. Arah kebijakannya masuk akal jika tujuannya memperkuat industri otomotif dalam negeri. Namun, insentif tak akan efektif bila beban untuk meraihnya membuat kendaraan makin mahal bagi pembeli.
Target 2027 menuntut investasi nyata
Peningkatan TKDN mobil listrik dirancang sebagai tahapan, bukan lonjakan sekali jalan: targetnya 40 persen pada 2022–2026, 60 persen pada 2027–2029, lalu 80 persen pada 2030. Untuk kendaraan listrik, pencapaian target 60 persen bergantung antara lain pada perakitan baterai di dalam negeri, dari penggabungan sel hingga menjadi paket baterai. Pemerintah ingin lebih dari sekadar menjadikan pasar domestik tempat menjual kendaraan impor: kebijakan ini diarahkan untuk membangun pemasok, rantai pasok, dan keterlibatan tenaga kerja lokal. Itu alasan kuat untuk meminta investasi, tetapi tidak semua tahapan industri bisa tumbuh secepat jadwal kebijakan. Pabrikan perlu menemukan pemasok, menyelaraskan standar komponen, dan melakukan riset. Jika kapasitas lokal belum siap, kepatuhan bisa menjadi mahal sebelum manfaat ekosistemnya terasa.

Risiko harga lebih tinggi daripada CBU
Kekhawatiran soal harga bukan penolakan terhadap produksi lokal, melainkan peringatan bahwa kandungan lokal tidak otomatis berarti biaya lebih rendah. Tan Kim Piauw, CEO PT Indomobil National Distributor, mengatakan mengejar TKDN 60 persen kadang membuat harga mobil lebih mahal daripada mendatangkannya langsung sebagai CBU. Biaya mencari pemasok, menetapkan standar komponen, dan melakukan riset dapat melampaui pendekatan membeli kendaraan yang sudah jadi. Karena itu, konsumen sebaiknya tidak menganggap insentif mobil hybrid atau kendaraan listrik pasti menghasilkan harga jual lebih murah. Dampaknya bergantung pada besarnya fasilitas, kesiapan pemasok lokal, dan biaya produksi yang akhirnya dibebankan ke kendaraan. Harga mobil CBU menjadi pembanding yang relevan, tetapi bukan jawaban otomatis: impor utuh mungkin lebih murah pada tahap awal, sementara produksi lokal berpotensi membangun kapasitas dan pasokan domestik untuk jangka panjang.
Manfaat bagi pengguna harus terasa
Insentif tidak hanya berupa keringanan fiskal. Pemerintah juga membahas kemudahan nonfiskal, seperti pembebasan ganjil genap, parkir khusus, dan fasilitas pengisian daya bagi kendaraan rendah emisi atau efisien. Bagi pengguna, fasilitas seperti pembebasan ganjil genap dapat membuat kendaraan lebih praktis, terutama di Jakarta, tempat aturan tersebut berlaku; di daerah lain, pasar hybrid tetap terbuka tanpa kemudahan itu. Pemerintah juga melihat REEV dan PHEV sebagai pilihan yang dapat membantu mengurangi penggunaan BBM bersubsidi. Meski demikian, manfaat bagi konsumen harus dinilai bersama biaya kepemilikan dan harga beli, bukan dari janji fasilitas semata. Kebijakan yang baik perlu menghubungkan insentif dengan produksi lokal tanpa menjadikan pembeli penanggung utama biaya transisi industri. Pembahasan lebih lanjut mengenai insentif fiskal masih akan dilakukan bersama Kementerian Keuangan.
Kesimpulannya, target TKDN 60 persen memberi alasan kuat bagi pabrikan untuk berinvestasi dan bagi pemerintah untuk memperdalam industri otomotif lokal. Namun, syarat yang lebih ketat hanya layak disebut berhasil bila rantai pasok tumbuh, insentif jelas, dan harga kendaraan tidak menjauh dari jangkauan konsumen. Tanpa dukungan pemasok serta kebijakan yang konsisten, mengejar angka kandungan lokal berisiko menaikkan biaya tanpa memberi manfaat sepadan bagi pembeli. Pemerintah perlu mengukur keberhasilan bukan hanya dari persentase TKDN, melainkan juga dari kapasitas produksi dan dampak insentif yang benar-benar dirasakan pengguna.






