Food estate sebagai simbol ambisi ketahanan pangan nasional
Food estate Indonesia adalah konsep pengembangan kawasan pertanian skala besar yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan nasional, dengan dukungan anggaran negara dan pembangunan infrastruktur pangan, untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, memperkuat rantai pasok, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui peningkatan produksi, pekerjaan, dan nilai tambah bagi masyarakat lokal. Ambisi itu tampak jelas di Papua Selatan: pemerintah pusat mendorong wilayah ini sebagai tumpuan ketahanan pangan nasional, dengan potensi lahan hingga 1,2 juta hektare untuk proyek food estate dan cetak sawah skala besar. Di atas kertas, proyek ini seolah menjanjikan masa depan cerah bagi Bumi Anim Ha. Namun di lapangan, pertanyaan yang lebih mendesak muncul: jika anggaran dan proyek raksasa sudah mengalir, mengapa pendapatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat lokal belum melonjak sepadan dengan besarnya investasi politik dan fiskal yang digelontorkan?
Otonomi fiskal daerah: besar anggaran, kecil kemandirian
Masalah utama megaproyek food estate di Papua Selatan bukan minimnya dukungan pusat, tetapi lemahnya otonomi fiskal daerah. Lebih dari 90% APBD Papua Selatan masih mengandalkan Dana Transfer ke Daerah seperti DAU, DAK, Bagi Hasil, dan Otsus. Alih-alih melahirkan ekonomi yang mandiri, arsitektur fiskal ini berisiko mengabadikan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memang menekankan kerangka yang adil, transparan, akuntabel, dan selaras, termasuk penguatan penerimaan daerah serta kualitas belanja. Namun tanpa disiplin "value for money" dalam pengelolaan anggaran, transfer dana mudah tersedot ke belanja birokrasi. Indikasinya sudah tampak: sektor yang tumbuh tercepat adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, melampaui sektor produktif lain. Ketika APBD lebih sibuk membesarkan aparatur ketimbang menghidupkan petani dan pelaku usaha lokal, food estate berubah menjadi proyek kertas, bukan motor kemandirian ekonomi.
Food estate sebagai rantai nilai, bukan hamparan lahan kosong
Kegagalan utama food estate Indonesia adalah cara pandang yang menyempitkan proyek ketahanan pangan nasional menjadi urusan membuka lahan dan menanam komoditas. Padahal, food estate seharusnya dibangun sebagai rantai nilai: menghubungkan petani, koperasi, penyedia input, angkutan, pengolahan, pergudangan, pembiayaan, hingga pemasaran. Ketika petani memperoleh pendapatan, uang itu idealnya berputar di wilayah setempat melalui konsumsi rumah tangga, perdagangan, jasa transportasi, perawatan mesin, dan usaha lain. "Dengan kata lain, food estate harus menciptakan ekosistem ekonomi. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah hektare lahan yang dibuka, melainkan dari jumlah rumah tangga yang pendapatannya meningkat dan jumlah usaha lokal yang tumbuh di sekitar proyek." Jika gabah atau hortikultura hanya keluar sebagai bahan mentah untuk diolah di luar daerah, sebagian besar keuntungan juga akan mengalir ke luar. Food estate tanpa industri pascapanen lokal hanyalah perpanjangan rantai pasok yang meninggalkan sedikit jejak kesejahteraan di tanah produksi.
Komitmen pusat pada lumbung pangan nasional: ambisi besar, koordinasi lemah
Pemerintah pusat menempatkan ketahanan pangan nasional sebagai agenda pembangunan 2022-2024, dengan prioritas pada ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Untuk itu, didorong proyek food estate dan lumbung pangan nasional di berbagai daerah. Salah satu yang ditinjau langsung adalah kawasan food estate sekitar 1.000 hektare di Humbang Hasundutan yang memproduksi kentang, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Dalam kunjungan tersebut, Menko Perekonomian dan pejabat lain mendengarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah serta mendorong pola korporasi agar petani berkelompok dalam koperasi atau gapoktan demi memudahkan pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas dari pemerintah serta kerja sama dengan BUMN dan swasta. Di atas kertas, ini adalah desain yang menjanjikan. Namun tanpa koordinasi yang rapi antara pusat dan daerah, termasuk penyesuaian kebijakan fiskal dan tata kelola anggaran, lumbung pangan nasional berisiko menjadi proyek seremonial yang sibuk panen foto tetapi miskin indikator kesejahteraan yang terukur bagi komunitas lokal.
Mengalihkan fokus dari besarnya anggaran ke peningkatan produksi lokal
Kita perlu jujur: besarnya angka anggaran dalam proyek food estate tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Anggaran hanyalah instrumen, bukan tujuan. Pemerintah Papua Selatan didorong menjadikan prinsip value for money sebagai kompas: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pembangunan infrastruktur pangan—gudang, pengeringan, penggilingan, pengemasan, dan pusat distribusi—harus dinilai dari dampaknya terhadap biaya angkutan hasil pertanian, akses pasar, dan pendapatan petani. Setiap program strategis perlu indikator hasil yang tegas: peningkatan pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja lokal, pertumbuhan UMKM, kenaikan produksi pangan lokal, dan penurunan kemiskinan. Tanpa evaluasi ketat terhadap mekanisme alokasi anggaran, proyek ketahanan pangan nasional akan terus memproduksi angka di laporan, bukan produksi yang berkelanjutan di sawah. Food estate baru layak disebut lumbung pangan nasional ketika nilai tambah, pekerjaan, dan kemandirian fiskal sungguh menetap di tanah di mana pangan itu dihasilkan.
