PSEL menjanjikan manfaat, bukan jalan pintas
Pengolahan sampah menjadi energi listrik adalah proses mengubah sebagian limbah menjadi energi melalui teknologi khusus, sehingga sampah dapat ditangani sekaligus dimanfaatkan sebagai sumber daya. Namun, teknologi ini bukan pengganti pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Tren sampah menjadi listrik di kawasan urban patut diperhatikan karena menawarkan cara lain untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, tetapi manfaatnya bergantung pada kesiapan sistem secara menyeluruh. Teknologi waste to energy hanya masuk akal sebagai bagian dari pengelolaan sampah berkelanjutan, bukan alasan untuk terus menghasilkan sampah tanpa batas. Kota Batam dan Provinsi Lampung kini menunjukkan dua tahap berbeda: Batam memperkuat landasan kebijakan, sedangkan Lampung masih menyiapkan proyek. Perbedaan itu penting; pengumuman atau regulasi belum sama dengan fasilitas yang beroperasi dan menghasilkan listrik.
Batam membangun dasar kebijakan
Pada 21 Oktober 2026, Pemerintah Kota Batam dan DPRD menyepakati Ranperda Pengelolaan Sampah dalam rapat paripurna. Rancangan aturan itu mencakup pengurangan sampah dari sumbernya hingga pemanfaatan limbah menjadi energi, dan selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk memperoleh nomor register sebelum ditetapkan dan diundangkan. Arah ini masuk akal: teknologi tidak akan menyelesaikan persoalan jika tanggung jawab warga, pelaku usaha, pengelola kawasan, dan pemerintah tetap kabur. Wali Kota Amsakar Achmad menekankan perlunya perubahan perilaku, edukasi, pembinaan, serta pengawasan berkesinambungan. Ranperda juga mendorong pengurangan volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir dan melihat limbah sebagai sumber daya bernilai. Namun, ukuran keberhasilannya bukan sekadar adopsi teknologi. Pemilahan, sarana pendukung, data yang baik, koordinasi, dan penegakan aturan harus berjalan beriringan agar infrastruktur ramah lingkungan tidak menjadi proyek yang berdiri sendiri.
Lampung masih menguji kesiapan proyek
Di Lampung, PSEL Lampung Raya direncanakan di kawasan Kota Baru, Kecamatan Jati Agung. Hingga kini, pemerintah provinsi masih mematangkan aspek teknis dan pendanaan, bukan mengumumkan fasilitas yang telah siap beroperasi. Dalam rapat koordinasi dan peninjauan pada 20 Oktober 2026, perhatian tertuju pada mitigasi banjir, pematangan lahan, akses, serta pasokan air. Jalan eksisting di lokasi tercatat sekitar 80 sentimeter di atas estimasi peil banjir. Kajian teknis mitigasi dengan proyeksi periode ulang 50 tahun ditargetkan selesai pada 26 Oktober 2026. Tahap awal pematangan empat hektare direncanakan memakai alokasi anggaran dinas terkait, sementara pembahasan pendanaan untuk memenuhi target delapan hektare masih berlangsung. Kebutuhan air diproyeksikan 2.658 meter kubik per hari, dengan estimasi kebutuhan sekitar 3.000 meter kubik. Angka-angka ini menunjukkan bahwa PSEL menuntut perencanaan rinci; sebutan energi terbarukan lokal tidak boleh menjadi janji sebelum sumber daya, dampak, dan operasionalnya jelas.
Pada akhirnya, PSEL layak didorong sebagai salah satu pilihan untuk menangani sampah kota, tetapi bukan sebagai solusi tunggal. Batam perlu mengubah kesepakatan regulasi menjadi tata kelola yang dapat dijalankan, sementara Lampung harus menuntaskan kajian, kesiapan lahan, kebutuhan air, dan pembiayaan. Pemerintah daerah juga perlu menjelaskan bagaimana pemilahan dan pengurangan sampah akan tetap menjadi prioritas, serta bagaimana dampak lingkungan akan dipantau. Tanpa jawaban dan pengawasan yang terbuka, janji sampah menjadi listrik mudah melampaui kesiapan proyek. Dengan persiapan yang terukur dan keterlibatan warga serta pelaku usaha, PSEL dapat menjadi bagian dari pengelolaan sampah berkelanjutan—bukan jalan pintas yang memindahkan persoalan ke fasilitas baru.
