AI mempercepat kerja, bukan mengambil alih kewenangan
AI dalam peradilan adalah teknologi yang membantu mengolah informasi dan pekerjaan administratif, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menilai perkara atau menjatuhkan putusan. Batas itu bukan sikap menolak kemajuan, melainkan syarat agar efisiensi tidak mengikis tanggung jawab hukum. Dalam kunjungan delegasi peradilan Beijing ke Mahkamah Agung pada 28 Oktober 2026, Presiden Pengadilan Internet Beijing Jiang Ying menegaskan bahwa hakim tetap memutus perkara; AI dapat membantu urusan format dan data, selama hasilnya diperiksa hakim. Sikap tersebut masuk akal: alat bisa merangkum atau menyusun bahan, tetapi tidak semestinya menentukan nasib pihak yang berperkara. Kebutuhan akan bantuan teknologi juga nyata. Sepanjang 2025, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menangani lebih dari tiga juta perkara. Beban sebesar itu membuat dukungan otomatis berguna, tetapi semakin luas pemakaiannya, semakin tegas pula manusia harus memegang kendali.
Literasi AI adalah bagian dari kecakapan hakim
Menggunakan AI tanpa memahami keterbatasannya bukan modernisasi; itu memindahkan risiko ke ruang sidang. Dalam pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung pada 28 Oktober 2026, hakim dari empat lingkungan peradilan mendapat paparan tentang manipulasi bukti digital, bias algoritma, dan kesalahan informasi. Pesan pentingnya bukan agar hakim menerima setiap keluaran teknologi, melainkan agar mereka tahu kapan harus meragukannya. Pemateri BSSN menguraikan enam tahap penalaran: mengenali isu, mengajukan pertanyaan, memverifikasi bukti dan keterangan ahli, mengevaluasi relevansi serta keandalan informasi, menimbang faktor, lalu memutus perkara. Urutan ini seharusnya menjadi disiplin kerja, bukan daftar istilah. Sistem dapat menyajikan jawaban dengan bahasa meyakinkan atau angka yang tampak presisi; kesan itu tidak membuktikan kebenaran. Hakim perlu memeriksa bukti digital dengan cermat dan menguji apakah data, sumber, serta konteksnya dapat dipercaya.
Putusan memerlukan penilaian manusia di ruang sidang
Bahkan ketika dokumen tersusun rapi, persidangan bukan sekadar pekerjaan membaca berkas. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyoroti kemampuan hakim mengamati perilaku dan konsistensi keterangan seseorang dari awal hingga akhir persidangan, termasuk melihat ketidaksesuaian dalam penjelasannya. Itu bukan mesin pendeteksi kebohongan yang pasti; justru karena penilaian semacam ini memerlukan kehati-hatian, hakim harus menggabungkan pengamatan dengan bukti dan penalaran hukum. AI dapat menemukan pola dalam teks, tetapi pola tidak otomatis menjelaskan maksud, keadaan, atau kredibilitas seseorang di hadapan pengadilan. Karena itu, hakim dan AI harus ditempatkan dalam hubungan yang jelas: teknologi menyediakan bantuan, sedangkan manusia menguji makna dan mempertanggungjawabkan hasilnya. Jika AI dijadikan pengganti proses mendengar dan menimbang, peradilan berisiko kehilangan unsur manusia yang membuat pemeriksaan perkara lebih dari sekadar pencocokan data.
Efisiensi harus berujung pada peradilan yang lebih adil
Digitalisasi memang dapat membuat layanan lebih mudah dijangkau. Mahkamah Agung memaparkan perjalanan dari publikasi putusan hingga e-Court yang terintegrasi dengan SIPP pada 2018, serta pengembangan sistem administrasi perkara yang menyambungkan penanganan perkara lintas tingkat. Menurut penjelasan dalam pertemuan itu, modernisasi dapat mengurangi hambatan administrasi manual, menekan potensi praktik transaksional, dan memperluas akses informasi peradilan bagi publik. Manfaat tersebut penting bagi masyarakat, tetapi tidak otomatis menjamin keadilan substantif. Kecepatan hanya bernilai jika hasilnya akurat, dapat diperiksa, dan tidak memperkuat bias algoritma. Maka ukuran keberhasilan AI dalam peradilan bukan seberapa banyak tugas yang diserahkan kepada mesin, melainkan apakah hakim memiliki lebih banyak ruang untuk menilai perkara dengan saksama. Teknologi layak dipakai sebagai alat bantu yang transparan dan terverifikasi; kewenangan, penalaran, serta tanggung jawab putusan harus tetap berada pada hakim.
