AI adalah alat bantu, bukan pengambil keputusan
Kecerdasan buatan adalah teknologi yang mengolah data untuk mengenali pola dan menghasilkan analisis atau rekomendasi, tetapi tidak memiliki tanggung jawab manusia dalam menilai konteks dan menetapkan keputusan. Prinsip itu seharusnya menjadi pegangan saat Kementerian Keuangan memperluas pemakaian AI dalam pengelolaan anggaran negara. Pada 26 Oktober 2026, dalam rangkaian Hari Oeang Republik Indonesia ke-80, Kemenkeu menggelar seminar “Living Side by Side with AI: The Good and The Bad” untuk membahas manfaat sekaligus risiko teknologi tersebut. Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menegaskan, “AI memberi tanda, tapi tetap manusia yang memutuskan.” Penekanan ini bukan formalitas. AI dapat mempercepat analisis, tetapi hasilnya tetap bergantung pada data, rancangan sistem, dan cara pengguna memeriksanya. Untuk keputusan yang memengaruhi uang publik dan layanan masyarakat, efisiensi tidak boleh menghapus pertanggungjawaban.
Peluang AI di seluruh siklus APBN
AI di Kemenkeu berpotensi membantu pegawai bekerja lebih produktif dan memperkuat pengelolaan APBN dari penerimaan, belanja, hingga pembiayaan. Pada sisi penerimaan, teknologi ini dapat membantu mencari potensi pajak dan memberi tanda kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak. Namun, tanda tersebut tetap perlu diperiksa sebelum menjadi dasar tindakan. Pada sisi belanja, analisis AI dapat membantu pemerintah menilai manfaat program bagi masyarakat, termasuk bantuan sosial, belanja pemerintah daerah, serta belanja kementerian dan lembaga. Di tahap pembiayaan, teknologi ini dapat membantu mengenali dan memprediksi risiko agar pengelolaan lebih tanggap terhadap perubahan ekonomi. Manfaat terbesarnya bukan sekadar menghasilkan analisis lebih cepat. Jika digunakan dengan pengawasan yang baik, AI pengelolaan APBN dapat membantu pegawai menguji apakah anggaran mencapai tujuan. Namun, kualitas keputusan tetap ditentukan oleh pemeriksaan manusia dan mutu informasi yang digunakan.
Tiga risiko yang tidak boleh diremehkan
Peringatan Kemenkeu tentang risiko AI pemerintah layak diperlakukan sebagai persoalan tata kelola, bukan alasan untuk menolak teknologi. Risiko pertama adalah tertipu: gambar, video, atau suara hasil manipulasi digital dapat terlihat meyakinkan dan membuat informasi palsu dipercaya. Risiko kedua, terlena, muncul ketika pegawai terlalu bergantung pada AI hingga kemampuan berpikir kritis, mengingat, dan memahami informasi secara mandiri melemah. Rekomendasi mesin tidak boleh menggantikan penilaian profesional, terutama ketika keputusan menyangkut penerimaan negara atau manfaat program publik. Risiko ketiga adalah tersebar, yakni kebocoran data AI ketika informasi rahasia dimasukkan ke aplikasi yang tidak mendapat perlindungan atau otorisasi memadai. Bagi lembaga yang menangani data perpajakan dan keuangan pemerintah, kelalaian semacam ini dapat membawa konsekuensi serius. Karena itu, pegawai perlu memilih aplikasi yang disetujui, menjaga kerahasiaan, dan memverifikasi keluaran AI.
Literasi dan akuntabilitas harus menyertai pemakaian
Seminar tersebut melibatkan tiga pakar AI dari beragam bidang dan menghadirkan sesi tentang penggunaan AI secara bijak bagi aparatur sipil negara. Langkah ini tepat, tetapi seminar saja tidak cukup. Kemenkeu perlu menerjemahkan literasi menjadi aturan kerja yang jelas: data apa yang boleh digunakan, aplikasi mana yang diizinkan, serta siapa yang bertanggung jawab memeriksa hasil dan mengambil keputusan. Kementerian menyebut masukan peserta diharapkan menjadi bahan penyusunan strategi pengembangan kompetensi AI untuk mendukung kinerja organisasi dan mutu pelayanan publik. Itu adalah tindak lanjut penting, sebab batas antara bantuan otomatis dan keputusan resmi harus dipahami oleh setiap pengguna, bukan hanya ahli teknologi. AI sebaiknya dipakai untuk memperluas kemampuan pegawai, bukan mengaburkan siapa yang bertanggung jawab. Dengan verifikasi, perlindungan informasi, dan pengawasan manusia, teknologi dapat membantu pengelolaan APBN tanpa menyerahkan penilaian publik kepada mesin.
