Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Sekolah Gratis Mandat MK yang Mangkrak di Tangan Pemerintah

Sekolah Gratis Mandat MK yang Mangkrak di Tangan Pemerintah
Minat|Pendidikan Usia Sekolah

Sekolah Gratis: Mandat Konstitusi yang Diabaikan

Sekolah gratis putusan MK adalah kewajiban negara untuk menjamin pendidikan dasar gratis di sekolah negeri dan swasta, sehingga setiap anak dapat mengikuti wajib belajar tanpa hambatan biaya, baik ketika bangku sekolah negeri tidak mencukupi maupun ketika mereka harus masuk sekolah swasta yang selama ini identik dengan pungutan tinggi. Tepat pada 27 Mei 2025, Mahkamah Konstitusi mengesahkan Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan pendidikan dasar gratis tanpa memungut biaya di semua satuan pendidikan dasar. Putusan ini seharusnya menjadi tonggak inklusivitas, mengoreksi praktik diskriminatif yang memaksa anak yang tidak lolos seleksi sekolah negeri menanggung biaya mahal di sekolah swasta. Namun satu tahun lebih berlalu, mandat monumental ini berubah menjadi cermin pengabaian konstitusi yang sistematis, karena pemerintah belum menyiapkan skema pembiayaan yang jelas dan menyeluruh untuk pendidikan dasar gratis.

Omission Negara dan Darurat Anak di Luar Sekolah

Keterlambatan pelaksanaan pendidikan dasar gratis bukan sekadar soal administrasi, melainkan bentuk pembiaran sengaja terhadap hak konstitusional warga. Menjelang Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, ketimpangan akses pendidikan kembali tampak: anak yang gagal masuk sekolah negeri tetap berhadapan dengan biaya swasta yang tidak ditanggung negara. Data dasbor kementerian menunjukkan 496.191 anak putus sekolah dan 635.001 lulusan tidak mampu melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ubaid Matraji menggambarkan situasi ini sebagai darurat pendidikan, dengan hampir tiga juta anak berada di luar sekolah. Kutipan yang patut dicatat: “Negara tidak boleh merasa sudah memenuhi kewajibannya hanya karena menyediakan sekolah negeri.” Tanpa eksekusi nyata atas sekolah gratis putusan MK, angka-angka tersebut bukan statistik dingin, melainkan bukti bahwa negara gagal hadir di titik paling dasar: memastikan setiap anak duduk di bangku sekolah.

Sekolah Gratis Mandat MK yang Mangkrak di Tangan Pemerintah

Makan Bergizi Gratis dan Kanibalisme Anggaran Pendidikan

Masalahnya tidak berhenti pada ketiadaan kebijakan teknis sekolah gratis; arsitektur anggaran pendidikan APBN ikut dipelintir oleh prioritas makan bergizi gratis dampak yang besar terhadap ruang fiskal. JPPI menuding dana pendidikan dijadikan “keranjang sampah fiskal”, ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap porsi anggaran yang seharusnya menopang pembiayaan siswa, operasional sekolah, perbaikan infrastruktur, dan kesejahteraan guru. Ubaid menyebutnya sebagai “kanibalisme anggaran”, karena satu program dalam sektor yang sama memakan kebutuhan utama pendidikan. Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 bahkan sudah memerintahkan agar anggaran MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan, sebab makan gratis bukan komponen utama penyelenggaraan pendidikan. Meski diberi masa transisi hingga APBN 2028, rancangan awal APBN 2027 tetap mencantumkan sekitar Rp240 triliun anggaran MBG di dalam alokasi pendidikan Rp820,9 triliun, sehingga dana pendidikan murni turun menjadi sekitar Rp580,9 triliun atau hanya 14 persen dari total belanja negara, jauh di bawah mandat 20 persen.

Prioritas Dapur MBG, Ruang Kelas dan Guru Ditinggalkan

Konsekuensi nyata dari pembelokan anggaran pendidikan APBN terlihat jelas di lapangan: dapur MBG dibangun rapi, sementara ruang kelas dan guru dibiarkan menanggung beban. Pemerintah menargetkan perbaikan 100 ribu sekolah pada 2027, padahal temuan JPPI menunjukkan kebutuhan perbaikan mencapai 700 ribu gedung SD yang rusak, artinya baru sekitar 7 persen yang tersentuh. Di sisi sumber daya manusia, tenaga inti dapur MBG seperti kepala Satuan Pelayanan Gizi, ahli gizi, dan akuntan mendapat jalur pengangkatan PPPK dan standar gaji yang layak. Sementara itu jutaan guru non-ASN yang menjalankan fungsi inti pendidikan bertahan dengan honor di bawah Rp500 ribu per bulan, hanya ditempeli insentif Rp400 ribu tanpa jaminan gaji pokok yang bermartabat. Ketimpangan ini menunjukkan pilihan politik yang jelas: negara lebih sigap mengurus logistik makan bergizi gratis dampak jangka pendek, daripada membangun fondasi pendidikan dasar gratis yang kokoh dan berkeadilan.

Kesimpulan: Saatnya Mengembalikan Anggaran ke Hak Pendidikan

Jika pemerintah sungguh menganggap pendidikan sebagai hak konstitusional, maka dua hal tidak bisa ditawar: menuntaskan skema pendidikan dasar gratis di negeri dan swasta sesuai sekolah gratis putusan MK, dan memurnikan 20 persen anggaran pendidikan APBN dari beban MBG. Program makan bergizi gratis bisa tetap berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan hak anak untuk duduk di kelas yang aman dan diajar guru yang sejahtera. Tanpa koreksi arah, kita akan terus menyaksikan dapur MBG megah berdiri di atas pondasi sekolah yang retak, sementara jutaan anak tertahan di luar pagar. JPPI sudah mengajukan lima desakan strategis, mulai dari pemisahan anggaran MBG hingga prioritas perbaikan ratusan ribu ruang kelas. Pertanyaannya sekarang sederhana namun tajam: apakah pemerintah berani mengakui bahwa konstitusi lebih tinggi dari kalkulasi politik, dan menjadikan pendidikan dasar gratis sebagai pusat kebijakan, bukan catatan kaki?

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!