Peluang pasar karbon bergantung pada kredibilitas
Pasar karbon adalah sistem yang memberi nilai ekonomi pada emisi gas rumah kaca dan memungkinkan pengurangan emisi diperdagangkan, sehingga perusahaan memiliki insentif untuk menekan dampak iklim dari kegiatannya. Karena itu, kabar bahwa Global Green Growth Institute (GGGI) dan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) mengkaji kesiapan tujuh negara patut dipandang sebagai langkah awal, bukan bukti bahwa pasar lintas negara sudah siap. Kajian berjudul Emerging Trends, Policy Signals and Pathways for Credible Carbon Pricing mencakup Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Dokumen ini diluncurkan pada 12 November 2026 dalam dialog COP31 di Paviliun Indonesia. Fokusnya adalah sistem perdagangan emisi yang kredibel. Itu penting: tanpa dasar pengukuran dan aturan yang dapat dipercaya, pasar karbon Asia berisiko menghasilkan transaksi, tetapi gagal membuktikan pengurangan emisi.

Tiga fondasi sebelum perdagangan diperluas
Kajian tersebut menetapkan tiga prioritas yang masuk akal, tetapi pelaksanaannya akan menentukan apakah perdagangan emisi benar-benar bermanfaat. Pertama, negara perlu menyelaraskan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), agar data emisi dan klaim pengurangannya bisa dibandingkan serta diperiksa. Kedua, cakupan sektor perlu diperluas secara bertahap, sehingga upaya penurunan emisi tidak berhenti pada kelompok kegiatan yang sempit. Ketiga, sinyal harga karbon harus cukup jelas untuk memengaruhi pilihan investasi dan operasi bisnis. Ketiganya saling terkait: harga tanpa data yang kuat akan kehilangan kredibilitas, sedangkan data dan aturan tanpa insentif ekonomi bisa sulit mengubah perilaku. Maka, kerja sama regional sebaiknya dimulai dari kesepakatan teknis dan pengawasan, bukan terburu-buru mengejar keterhubungan pasar.
Kajian ini merupakan bagian dari proyek East Asia Carbon Market Collaboration for Developing Asia yang diluncurkan pada September 2025. Hasilnya juga direncanakan menjadi masukan bagi Carbon Finance Diagnostic Report 2027. Tahapan tersebut memberi ruang bagi negara untuk memperbaiki kesiapan, alih-alih menyamakan sistem yang masih berbeda.

Manfaat ekonomi harus sampai ke masyarakat
Pasar karbon menawarkan lebih dari manfaat lingkungan. Ketika harga karbon memberi nilai ekonomi pada emisi, perusahaan dapat terdorong mengubah keputusan bisnis dan investasi, termasuk mempertimbangkan teknologi serta energi yang lebih bersih. Perdagangan emisi juga berpotensi memobilisasi pembiayaan untuk transisi rendah karbon dan menciptakan kegiatan ekonomi baru. Namun, peluang tersebut tidak otomatis menjadi manfaat publik. Penerimaan dari kebijakan karbon perlu diarahkan kembali untuk mendukung aksi iklim dan menjaga agar transisi berlangsung adil; tanpa pilihan penggunaan yang transparan, masyarakat bisa menanggung perubahan biaya sementara manfaatnya terkonsentrasi. Dampak praktisnya bagi warga bergantung pada bagaimana pemerintah merancang aturan, mengawasi pelaku pasar, dan menyalurkan penerimaan. Jadi, ukuran keberhasilan bukan sekadar banyaknya transaksi, melainkan apakah emisi turun dan pembiayaan membantu perubahan yang terasa di luar pasar.
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, menyebut kerja sama regional dapat mencakup penyelarasan regulasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan. Sekretaris Eksekutif ESCAP, Armida Salsiah Alisjahbana, menekankan peran penetapan harga karbon sebagai instrumen untuk mendukung komitmen iklim kawasan. Keduanya menggarisbawahi bahwa pasar perlu dibangun bersama, bukan hanya dibuka untuk transaksi.

Kerja sama regional perlu bertumpu pada kepercayaan
Arah kajian GGGI dan ESCAP tepat karena kerja sama regional dapat membantu negara menyelaraskan aturan, membangun kapasitas, serta membuka peluang keterhubungan perdagangan karbon antarnegara. Tetapi penyelarasan tidak berarti setiap negara harus menerapkan kebijakan seragam. Perbedaan kesiapan dan kondisi ekonomi perlu diperhitungkan, sementara kualitas data dan pengawasan tetap menjadi syarat bersama. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam kajian ini merupakan kesempatan untuk memperkuat rancangan pasar domestik sekaligus berbagi pengalaman dan belajar dari negara lain. Kesimpulannya, pasar karbon Asia akan bernilai jika aturan dapat dipercaya, harga karbon memberi sinyal yang masuk akal, dan hasilnya mendukung pengurangan emisi serta transisi yang adil. Perdagangan lintas negara seharusnya menjadi hasil dari fondasi tersebut—bukan pengganti pekerjaan membangunnya.






