Trans Paliko: Lebih dari Sekadar BRT Antar Daerah
Trans Paliko adalah layanan Bus Rapid Transit regional yang menghubungkan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dirancang sebagai tulang punggung transportasi massal regional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kesepakatan pendanaan bersama untuk Trans Paliko lahir dari rapat koordinasi di Ruang Rapat Zainal Bakar, Istana Gubernur Sumatera Barat, pada Kamis, 6 Agustus 2026. Tiga pemda—Payakumbuh, Lima Puluh Kota, dan provinsi—secara eksplisit memilih model joint funding pemda untuk mempercepat pengembangan Bus Rapid Transit Sumatera ini. Sikap ini bukan langkah administratif biasa, melainkan keputusan politik yang mengakui bahwa transportasi umum adalah kebutuhan penting masyarakat dan harus dijadikan prioritas kebijakan. Dengan kata lain, Trans Paliko pendanaan menjadi simbol kesadaran baru: konektivitas tidak bisa lagi diserahkan pada pasar dan kendaraan pribadi semata, tetapi membutuhkan intervensi publik yang terencana.
Joint Funding: Kolaborasi Fiskal yang Patut Ditiru
Pilihan pendanaan bersama antara provinsi, kota, dan kabupaten untuk Trans Paliko menunjukkan bahwa pembangunan transportasi massal regional tidak harus menunggu satu pemda yang "kuat" fiskalnya. Beban pendanaan dibagi berdasarkan kemampuan fiskal masing-masing daerah, sehingga tidak ada satu pihak yang tersandera keterbatasan anggaran. Langkah ini menandai perubahan cara pandang: transportasi massal adalah urusan lintas wilayah, maka pembiayaan pun harus lintas APBD. "Pembiayaan akan kita lakukan secara bersama antara pemerintah provinsi, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota dengan memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah," ujar Adib Alfikri. Dalam konteks pengembangan Bus Rapid Transit Sumatera, model joint funding pemda seperti ini layak dijadikan referensi bagi koridor-koridor lain. Namun, komitmen jangka panjang menjadi kunci; tanpa konsistensi penganggaran dalam APBD dan RAPBD sebagai program prioritas, Trans Paliko pendanaan berpotensi berhenti di tahap wacana.
Mengincar Skema BTS: Mengamankan Operasional, Bukan Sekadar Bangun Fisik
Fokus tiga pemda tidak berhenti pada pembangunan koridor dan pengadaan armada. Mereka secara tegas mengupayakan dukungan pemerintah pusat melalui skema Buy The Service (BTS) untuk memperkuat operasional Trans Paliko sebagai transportasi massal regional. Ini langkah strategis: banyak sistem BRT gagal bukan karena tidak dibangun, tetapi karena tidak sanggup membiayai operasional dan subsidi Biaya Operasional Kendaraan (BOK). Dengan BTS, pemerintah daerah membayar layanan, bukan mengejar laba perusahaan bus; skema ini lebih realistis untuk angkutan publik yang tarifnya harus terjangkau. Pemerintah daerah juga membuka opsi sumber pendanaan lain agar keberlanjutan operasional tidak tergantung satu jalur. Keputusan untuk sejak awal memasukkan BTS dalam desain Trans Paliko adalah sinyal positif: pemda mulai memahami bahwa transportasi massal regional adalah layanan hak publik, bukan komoditas yang harus menghidupi dirinya sendiri.
Integrasi Angkutan Listrik dan BRT: Tantangan Desain Layanan
Pengadaan 13 unit kendaraan listrik untuk angkutan perkotaan Payakumbuh bukan sekadar tambahan armada, tetapi ujian pertama integrasi jaringan Trans Paliko dengan angkutan lokal. Rida Ananda menegaskan perlunya sinkronisasi trayek kendaraan listrik dengan Trans Paliko agar layanan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dishub Payakumbuh saat ini menyusun Feasibility Study angkutan perkotaan dan menguji coba angkutan gratis bagi pelajar, yang akan diselaraskan dengan rencana operasional Trans Paliko. Dalam desain transportasi massal regional, rute dan kapasitas layanan harus diatur agar tidak tumpang tindih dengan angkutan lokal dan trayek kendaraan listrik. Rajman Sunardi mengingatkan bahwa perhitungan kapasitas angkut, jumlah penumpang, dan kebutuhan armada akan menentukan efisiensi BOK serta kebutuhan subsidi. Tantangan nyata di sini adalah keberanian pemda untuk menata ulang trayek eksisting, bahkan bila itu menyentuh kepentingan operator tradisional, demi sistem yang terintegrasi.
Dampak bagi Warga dan Agenda Konektivitas Sumatera Barat
Di balik jargon BRT dan BTS, inti kebijakan ini sesederhana kebutuhan warga: transportasi umum yang layak dan terjangkau. Wali Kota Payakumbuh melalui Sekda menekankan bahwa transportasi umum adalah kebutuhan penting masyarakat, dan pengembangan Trans Paliko didukung penuh karena alasan itu. Rajman Sunardi menambahkan bahwa kehadiran angkutan massal diharapkan mengurangi beban ekonomi masyarakat. Jika desain rute, kapasitas, dan subsidi dijalankan dengan baik, Trans Paliko dapat menjadi contoh bagaimana transportasi massal regional menghubungkan dua daerah sekaligus memperkuat konektivitas Sumatera Barat. Tim Akselerasi Angkutan Massal dan penyusunan MoU antara gubernur, wali kota, dan bupati menjadi fondasi kelembagaan agar koordinasi lintas daerah tidak bergantung pada goodwill sesaat. Kesimpulan yang tak bisa dihindari: tanpa kolaborasi fiskal, dukungan BTS, dan keberanian menata jaringan lokal, visi konektivitas transportasi Sumatera Barat akan tetap berhenti di atas kertas.
