Trans Paliko sebagai Simbol Kolaborasi Regional Baru
Trans Paliko Sumatera Barat adalah proyek Bus Rapid Transit (BRT) lintas daerah yang dirancang sebagai layanan transportasi massal terintegrasi untuk menghubungkan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pengampu kebijakan regional. Di balik proyek ini, keputusan tiga pemerintah daerah untuk menyepakati pendanaan bersama (joint funding) bukan sekadar langkah teknis, melainkan pergeseran penting cara kita memandang pembangunan infrastruktur transportasi massal: dari pendekatan sektoral menjadi kolaborasi regional yang berbagi tanggung jawab dan manfaat. Rapat koordinasi di Istana Gubernur yang membahas sinkronisasi implementasi BRT, pembentukan Tim Akselerasi Angkutan Massal, serta penyusunan MoU menandai bahwa Trans Paliko bukan proyek satu kota, melainkan agenda bersama. Sikap ini patut dibaca sebagai sinyal bahwa tanpa model pendanaan bersama pemda, mimpi konektivitas transportasi yang layak dan berkelanjutan hanya akan berhenti pada wacana.
Pendanaan Bersama: Realistis, Tapi Menuntut Disiplin Kebijakan
Keputusan Pemprov Sumatera Barat, Pemko Payakumbuh, dan Pemkab Lima Puluh Kota untuk patungan membiayai pengembangan Trans Paliko adalah pilihan realistis di tengah keterbatasan fiskal masing-masing daerah. Beban pendanaan dibagi berdasarkan kemampuan fiskal, sebuah kompromi yang masuk akal namun menuntut disiplin kebijakan anggaran jangka menengah. Jika salah satu pemda goyah, keberlanjutan operasional Trans Paliko bisa ikut terguncang. Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, seluruh pihak “sepakat dan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BRT Trans Paliko”. Pernyataan itu baik di atas kertas, tetapi komitmen fiskal akan diuji saat APBD berjalan tidak mampu mengakomodasi kebutuhan anggaran dan program ini harus masuk sebagai prioritas dalam RAPBD. Di sinilah nilai strategis model pendanaan bersama pemda: ia memaksa tiga level pemerintahan melihat transportasi bukan lagi sebagai beban subsidi, melainkan investasi regional yang dampaknya lintas batas administratif.
Skema BTS: Menjaga Operasional, Bukan Menyelamatkan Perencanaan
Di luar patungan anggaran, ketiga pemda berharap pada dukungan BTS transportasi (Buy The Service) dari pemerintah pusat untuk mendukung keberlanjutan operasional Trans Paliko. Langkah mengajukan dukungan BTS ke Kementerian Perhubungan adalah strategi logis: operasional angkutan massal hampir selalu membutuhkan subsidi agar tetap terjangkau bagi warga. Namun ada bahaya laten jika BTS diperlakukan sebagai “obat mujarab” yang menggantikan tanggung jawab perencanaan lokal. Skema BTS semestinya digunakan untuk mengunci standar layanan—ketepatan waktu, frekuensi, dan kualitas armada—bukan untuk menutup lemahnya desain rute atau kapasitas layanan. Rajman Sunardi mengingatkan bahwa jumlah penumpang dan kebutuhan armada akan menentukan efisiensi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) serta besaran subsidi. Artinya, tanpa perhitungan matang di hulu, subsidi dari BTS di hilir hanya akan menambah biaya, bukan nilai layanan. Trans Paliko perlu memperlakukan BTS sebagai penguat, bukan penopang utama.
Integrasi Kendaraan Listrik dan Trayek Lokal: Ujian Serius Manajemen Sistem
Rencana Pemko Payakumbuh mengadakan 13 unit kendaraan listrik untuk angkutan perkotaan berpotensi menjadikan kota ini laboratorium kecil mobilitas rendah emisi. Tetapi potensi tersebut bisa hilang bila trayek kendaraan listrik berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi dengan jaringan Trans Paliko. Rida Ananda sudah mengingatkan perlunya sinkronisasi trayek agar layanan tidak tumpang tindih. Itu pengakuan jujur bahwa masalah utama transportasi kita bukan sekadar minim armada, melainkan sistem yang tidak saling terhubung. Dishub Payakumbuh yang tengah menyusun Feasibility Study angkutan perkotaan dan menguji coba layanan gratis bagi pelajar menunjukkan arah yang tepat: merancang kapasitas dan rute secara terukur, menghitung penumpang, dan memastikan angkutan lokal tidak saling memakan pasar. Jika integrasi gagal, Trans Paliko bisa berujung menjadi satu lagi proyek BRT yang sibuk bersaing dengan angkutan eksisting alih-alih mengurangi beban biaya transportasi masyarakat, padahal itulah tujuan utamanya.
Trans Paliko dan Masa Depan Konektivitas Transportasi Sumbar
Trans Paliko layak dibaca sebagai prototipe bagaimana konektivitas transportasi di Sumatera Barat bisa dibangun: lintas daerah, dengan pendanaan bersama pemda, dan dukungan operasional dari pusat. Proyek ini menghubungkan Payakumbuh dan Lima Puluh Kota sebagai satu kawasan mobilitas, bukan dua daerah yang berdiri sendiri. Di tingkat politik kebijakan, penyusunan draf MoU antara gubernur, wali kota, dan bupati akan menjadi fondasi kelembagaan kerja sama yang jarang kita lihat di proyek transportasi massal sebelumnya. Pertanyaannya, apakah komitmen ini akan konsisten hingga Trans Paliko beroperasi dan melayani warga dengan tarif terjangkau dan frekuensi memadai? Jawabannya bergantung pada keseriusan Tim Akselerasi Angkutan Massal menjalankan mandatnya, serta keberanian pemda menempatkan angkutan massal sebagai program prioritas di APBD, bukan sekadar pelengkap. Jika berhasil, Trans Paliko bisa menjadi contoh bahwa kolaborasi lintas daerah dan penggunaan skema BTS yang cerdas mampu menggeser transportasi publik dari beban ke tulang punggung pembangunan regional.
