Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Dari Data ke Kolaborasi: Mengembalikan Anak ke Sekolah

Dari Data ke Kolaborasi: Mengembalikan Anak ke Sekolah
Minat|Pendidikan Usia Sekolah

Angka turun, tugas belum selesai

Anak tidak sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum pernah mengakses pendidikan, berhenti sebelum menamatkan jenjangnya, atau tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mengembalikan mereka ke pendidikan membutuhkan lebih dari sekadar target angka: pemerintah perlu mengetahui siapa yang tertinggal dan memastikan ada jalur belajar yang sesuai.

Di Bojonegoro, jumlah ATS pada dasbor kementerian turun dari 5.610 pada awal 2026 menjadi 2.794 per 5 November, berkurang 2.816 anak atau 50,1 persen dalam sekitar sepuluh bulan. Capaian itu memenuhi sasaran pemerintah kabupaten untuk menurunkan angka sebesar 50 persen pada akhir tahun. Namun, masih ada 2.794 anak yang memerlukan perhatian, dan penurunan di dasbor belum otomatis membuktikan bahwa seluruhnya telah kembali belajar.

Akademisi pendidikan mengingatkan agar pemerintah mencocokkan angka tersebut dengan keadaan nyata di lapangan. Dinas Pendidikan Bojonegoro berencana menggelar rapat untuk menganalisis penyebab penurunan dan menginventarisasinya. Langkah itu penting: data yang akurat harus menjadi awal penanganan, bukan tanda bahwa pekerjaan sudah tuntas.

Dari Data ke Kolaborasi: Mengembalikan Anak ke Sekolah

Sinergi harus berujung pada layanan belajar

Pengalaman Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa penanganan ATS perlu melibatkan penyedia pendidikan, bukan hanya kantor pemerintah. Pada 4 November 2026, Dinas Pendidikan setempat mengadakan koordinasi dengan satuan pendidikan nonformal. Pertemuan di Barabai itu melibatkan kepala dan operator SPNF, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Sebanyak 13 PKBM dan SPNF SKB hadir, membawa data ATS yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan sebagai bahan identifikasi, verifikasi, dan tindak lanjut. Pendekatan ini masuk akal karena data perlu diterjemahkan menjadi pilihan pendidikan yang dapat dijangkau anak, termasuk melalui layanan kesetaraan. Sinergi yang terarah dapat memperluas akses pendidikan bagi mereka yang tidak mengenyam pendidikan formal.

Namun, rapat koordinasi baru bernilai jika menghasilkan tindak lanjut yang jelas: data diverifikasi, anak dan keluarga dihubungi, lalu layanan belajar ditawarkan dan dipantau. Dengan menghubungkan pendataan ke layanan, kolaborasi SPNF, SKB, dan PKBM berpeluang membuat penanganan ATS lebih berkelanjutan.

Dari Data ke Kolaborasi: Mengembalikan Anak ke Sekolah

Hambatan ekonomi tidak selesai dengan pendataan

Di Kabupaten Sumbawa, tercatat 6.952 anak tidak bersekolah, tersebar di 24 kecamatan. Persoalan ekonomi disebut sebagai salah satu penyebab utama. Sekitar 40 persen dari jumlah tersebut merupakan anak yang tidak melanjutkan sekolah setelah SMP, jenjang peralihan yang memperlihatkan bagaimana tekanan rumah tangga dapat memutus pendidikan.

Sebagian keluarga berpenghasilan rendah menilai anak lulusan SMP sudah cukup umur untuk bekerja dan membantu kebutuhan rumah tangga. Biaya melanjutkan ke SMA juga dapat terasa berat. Karena itu, mengajak anak kembali sekolah tidak cukup dilakukan dengan imbauan: penanganan perlu menyasar hambatan yang membuat keluarga memilih pekerjaan atau berhenti belajar. Pemerintah kabupaten disebut memperkuat koordinasi lintas sektor, dengan perhatian pada lulusan SMP dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan ke SMA.

Perbandingan ini memberi pelajaran bagi Bojonegoro dan daerah lain. Angka ATS bisa turun melalui perbaikan pendataan dan koordinasi, tetapi keberlanjutan sekolah bergantung pula pada kondisi keluarga. Tanpa dukungan yang menjawab kendala ekonomi, anak yang tercatat telah terjangkau masih berisiko kembali tertinggal.

Target bersama, tanggung jawab sampai ke desa

Jawa Barat mengambil pendekatan berskala provinsi dengan mengerahkan 27 kepala dinas pendidikan untuk mengawal upaya mengembalikan anak ke sekolah. Targetnya mencakup anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan. Pemerintah provinsi menyatakan akan memfasilitasi dan mendampingi, sementara kabupaten dan kota berperan penting karena lebih mengetahui keadaan masyarakat.

Keterlibatan camat, perangkat desa atau kelurahan, sekolah, dan relawan dapat membantu menemukan anak serta menghubungkan mereka dengan sekolah formal atau Sekolah Rakyat. Pemerintah provinsi juga berharap ada dukungan anggaran dari kementerian, tetapi menyatakan upaya akan diteruskan dengan sumber daya daerah dan pemanfaatan dana operasional sekolah.

Pelajaran dari Bojonegoro, HST, Sumbawa, dan Jawa Barat jelas: penanganan ATS bukan pekerjaan satu lembaga atau satu kampanye. Penurunan angka adalah kemajuan, bukan garis akhir. Ukuran keberhasilan yang lebih bermakna ialah anak benar-benar mendapat layanan pendidikan yang sesuai, hambatan keluarga ditangani, dan mereka dapat bertahan di sekolah. Kolaborasi harus berujung pada anak kembali sekolah—bukan sekadar angka yang membaik di dasbor.

Dari Data ke Kolaborasi: Mengembalikan Anak ke Sekolah

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!