Anak Tidak Sekolah: Krisis Akses Pendidikan Dasar yang Sudah Terbukti Angkanya
Anak tidak sekolah adalah kelompok anak usia sekolah dasar hingga menengah yang seharusnya mengenyam pendidikan formal, tetapi tidak terdaftar dan tidak aktif di satuan pendidikan mana pun, sehingga hak atas akses pendidikan dasar mereka terputus dan berpotensi menyeret masa depan ke siklus kemiskinan serta kerentanan sosial yang panjang. Krisis ini bukan lagi dugaan; data resmi menunjukkan skala masalah yang mengkhawatirkan. Di Kabupaten Tebo, terdapat 831 anak tidak sekolah (ATS) pada tahun ajaran 2025/2026, berdasarkan data Admin Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Sementara di Kabupaten Kediri, jumlah ATS turun dari 11.181 anak menjadi sekitar 5.200 anak hingga Juli, namun angka tersisa masih menunjukkan ribuan anak tanpa akses pendidikan dasar yang layak. Fakta ini menuntut strategi pemerintah daerah yang lebih berani daripada sekadar pendataan.
Potret Tebo dan Kediri: Data Detail yang Menggugat Nyali Pemerintah Daerah
Kabupaten Tebo memberi contoh pahit betapa besar pekerjaan rumah akses pendidikan dasar. Dari 831 anak tidak sekolah, 345 berada pada jenjang SD sederajat, 478 di SMP sederajat, dan 12 di SMA sederajat. Ketimpangan gender juga tampak: 581 laki-laki dan 254 perempuan. Angka ini bukan sekadar statistik; ia menandai ratusan masa depan yang tersangkut. Di Kediri, pemerintah daerah pantas diapresiasi sekaligus dikritik. Penurunan dari 11.181 menjadi sekitar 5.200 ATS menunjukkan intervensi yang mulai bekerja, dengan penurunan sekitar 51 persen dalam hampir satu tahun. “Target dari kementerian dalam satu tahun harus turun sampai 50 persen. Kita sudah hampir mencapai,” ujar Kepala Dinas Pendidikan setempat. Namun, ribuan anak tersisa – banyak di antaranya belum pernah menyentuh bangku sekolah formal – memperlihatkan bahwa keberhasilan parsial masih jauh dari kemenangan.
Program Pemerintah Daerah: Dari Pendataan Masif hingga Home Visit
Langkah pemerintah daerah tidak nihil, tetapi kualitasnya perlu diuji secara jujur. Di Tebo, pendataan ATS adalah bagian dari program nasional Kementerian Pendidikan, dijalankan melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) sebagai perpanjangan tangan di daerah. Admin Dapodik, seperti Dadang di Dikbud Tebo, mengumpulkan data teknis termasuk dugaan faktor ekonomi dan jarak sekolah. Pendataan ini penting, namun jika berhenti di spreadsheet, ia hanya menjadi arsip krisis, bukan solusi. Kediri melangkah lebih jauh dengan program pemerintah daerah yang menyentuh keluarga langsung: home visit ATS Award dan Gerakan Satu GTK Satu ATS, yang mendorong setiap guru dan tenaga kependidikan menemukan minimal satu anak tidak sekolah lalu mengarahkan kembali ke jalur pendidikan. Pendekatan door to door ini menunjukkan bahwa ketika Disdikbud turun ke lapangan, angka ATS bisa digerakkan, bukan sekadar dicatat.
RTL Nasional: Harapan atau Sekadar Dokumen Rapi di Laci?
Kementerian Pendidikan tidak tinggal diam: pendataan ATS di daerah disebut sebagai bagian dari program nasional yang akan melahirkan RTL, rencana tindak lanjut skala nasional. Data dari kabupaten seperti Tebo akan diserahkan ke pusat untuk dirangkai menjadi program pengurangan anak tidak sekolah. Di Kediri, target pusat cukup jelas: penurunan ATS 50 persen dalam satu tahun, yang kini hampir tercapai dan diharapkan bisa menyentuh 60–70 persen hingga akhir tahun. Di atas kertas, desain kebijakan terlihat menjanjikan. Namun pertanyaannya tajam: apakah RTL hanya akan menjadi dokumen teknokratis, atau benar-benar berubah menjadi intervensi konkret seperti beasiswa terarah, sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, dan integrasi pendidikan salaf ke sistem formal? Tanpa eksekusi yang mengutamakan anak, rencana nasional hanya akan memoles statistik tanpa mengembalikan hak belajar mereka yang putus sekolah.
Kesimpulan: Data Bukan Akhir, Melainkan Titik Mulai Tanggung Jawab
Pendataan anak tidak sekolah dan penurunan signifikan di beberapa daerah memang layak dipuji, tetapi pujian tidak boleh menutupi fakta pahit: ratusan anak di Tebo dan ribuan di Kediri masih kehilangan akses pendidikan dasar. Data valid Dapodik telah membuktikan skala masalah; sekarang, pemerintah daerah dan pusat harus membuktikan keberanian politik untuk mengeksekusi program intervensi yang menyasar akar persoalan, bukan sekadar mengejar target persentase. Anak berkebutuhan khusus, anak di pesantren salaf, serta mereka yang tersisih karena ekonomi dan jarak sekolah tidak bisa menunggu RTL yang tak kunjung menjadi aksi. Kesimpulannya tegas: selama strategi pemerintah daerah belum memastikan setiap anak kembali ke bangku sekolah, keberhasilan penurunan angka ATS hanyalah langkah awal, bukan garis finis. Krisis putus sekolah menuntut kebijakan yang mengukur keberhasilan dari anak yang kembali belajar, bukan dari grafik yang tampak indah.
