Lamun sebagai gudang karbon dan peluang ekonomi baru
Karbon biru padang lamun adalah karbon yang tersimpan dalam biomassa tanaman lamun dan sedimen di bawahnya, yang berperan menyerap dan mengunci emisi gas rumah kaca jangka panjang sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui perdagangan karbon berbasis ekosistem pesisir. Di Kalimantan Timur, konsep ini bukan sekadar istilah ilmiah, tetapi mulai punya angka nyata yang bisa dihitung dan—seharusnya—dikapitalisasi secara cerdas. Hasil riset Badan Riset dan Inovasi Daerah bersama universitas lokal menunjukkan padang lamun di pesisir provinsi ini menyimpan 1.157,51 ton karbon dengan nilai ekonomi potensial sekitar Rp5,78 miliar jika dikonversi menggunakan harga perdagangan karbon Rp5 juta per ton. Angka ini menegaskan satu hal: lamun bukan hanya urusan biologi laut, melainkan juga neraca keuangan daerah.
Sedimen: gudang karbon utama yang mendongkrak nilai lamun
Jika selama ini perhatian publik lebih tertuju pada hamparan hijau lamun di permukaan, riset terbaru justru menggeser fokus ke bawah: sedimen. Temuan tim periset memperlihatkan stok karbon pada sedimen di salah satu lokasi penelitian mencapai 383,78 ton karbon per hektare, jauh melampaui simpanan pada bagian tanaman. Pulau Miang Kecil di Kutai Timur menjadi contoh ekstrem dengan simpanan karbon sedimen tertinggi 383,78 ton C per ha, disusul wilayah Kutai Kartanegara 381,13 ton C per ha. Sementara stok karbon tegakan tanaman tertinggi tercatat di Pulau Malahing, Bontang, sebesar 4,19 ton C per ha, dengan Miang Kecil di posisi kedua 2,18 ton C per ha. Gambaran ini mengubah cara pandang: menjaga padang lamun berarti menjaga lapisan sedimen sebagai "brankas" karbon jangka panjang yang punya nilai finansial konkret.
Riset 2024–2026: fondasi monetisasi karbon biru padang lamun
Potensi nilai karbon ekosistem laut di Kaltim tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari riset bertajuk "Restorasi Lamun sebagai Upaya Peningkatan Carbon Storage di Provinsi Kaltim" yang berjalan berkesinambungan sejak 2024 hingga 2026. Penelitian kolaboratif antara Brida Kaltim dan Universitas Mulawarman ini secara sistematis memetakan stok karbon, baik di tanaman maupun sedimen, sekaligus memberi dasar ilmiah bagi langkah monetisasi karbon biru padang lamun. Di perairan Malahing, Bontang, misalnya, padang lamun seluas 802 hektare diperkirakan menyimpan 209 ton karbon dengan estimasi nilai ekonomi hingga Rp17 juta per ton karbon per hektare. Ini bukan sekadar angka akademik; ia adalah kalkulator kebijakan. Tanpa data seperti ini, sulit berbicara tentang perdagangan karbon, skema kredit, atau insentif konservasi yang dapat diterjemahkan ke dalam pendapatan nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat pesisir.
Jaringan padang lamun Kaltim: dari kekayaan hayati ke aset finansial
Kalimantan Timur memiliki 7.225,6 hektare padang lamun yang tersebar di Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan pada lokasi-lokasi penelitian. Dari 13 jenis lamun yang ditemukan di Indonesia, 10 jenis tercatat berada di perairan Kaltim, termasuk Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, dan Halophila ovalis. Secara ekologis, ini adalah harta karun: habitat biota, penyangga pesisir, dan penyerap karbon. Namun selama nilai karbon biru belum dimasukkan ke dalam perencanaan ekonomi pesisir Kalimantan, jaringan padang lamun itu masih diperlakukan seperti aset tanpa buku kas. Koordinator Tim Periset Karbon Biru menyebut nilai ekonomi karbon yang tersimpan dalam ekosistem lamun belum dihitung dan dimanfaatkan optimal. Di sini letak masalahnya: tanpa pengakuan formal dalam kebijakan fiskal dan tata ruang, lamun tetap berada di pinggir diskusi pembangunan.
Mengapa Kaltim harus menjadikan karbon biru sebagai kebijakan inti
Dengan potensi Rp5,78 miliar dari 1.157,51 ton karbon yang tersimpan di padang lamun, Kaltim punya alasan kuat menjadikan monetisasi karbon biru sebagai salah satu pilar kebijakan pesisir. Karbon biru padang lamun menawarkan kombinasi langka: pendapatan alternatif dan konservasi laut berjalan beriringan. Namun peluang ini bisa hilang jika pemerintah daerah hanya berhenti pada level riset tanpa menindaklanjuti dengan regulasi, skema insentif, dan integrasi ke program keberlanjutan. Harapan agar potensi besar ini dikelola secara berkelanjutan supaya memberi manfaat langsung bagi masyarakat pesisir sekaligus menjaga ekosistem tetap lestari sudah disampaikan oleh tim peneliti. Kini bola ada di tangan pengambil keputusan. Kaltim dapat memilih menjadi pelopor ekonomi karbon biru, atau menyaksikan padang lamun terus bekerja diam-diam menyerap karbon tanpa imbal balik bagi warga yang hidup di sekitarnya.
